Ikhsan Modjo-Claudia Usulkan Verifikasi Berjenjang untuk Hilangkan Pemilih Fiktif

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan, Ikhsan Modjo dan Li Claudia Chandra, mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum akan melakukan verifikasi berjenjang terhadap daftar pemilih. Hal ini dianggap tepat untuk mengatasi masalah penggelembungan daftar pemilih fiktif yang dianggap sebagai masalah klasik dalam pemilu dan terjadi di seluruh Indonesia.

"Tentu saja kami berharap solusi yang kami tawarkan bisa segera diterapkan di Tangsel sebagai uji cobanya, baru diterapkan di daerah lain," kata Ikhsan saat ditemui di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Selasa (29/8/2015).

Ia menambahkan, inti dari solusinya adalah verifikasi dan pencocokan daftar pemilih berjenjang yang diikuti bukan hanya dari unsur partai dan unsur tim sukses, melainkan juga masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Ikhsan-Claudia, Teddy Gusnaidi, mengatakan bahwa verifikasi itu dimulai dari tingkat RW. Verifikasi ini tidak hanya disaksikan oleh tim pasangan calon, tetapi juga unsur partai dan masyarakat.

"Di tingkat RW, mereka bisa menyatakan bahwa semua data pemilih per RT itu valid. Dari tingkat RW naik ke kelurahan, ada saksi juga dari parpol keseluruhan, lalu naik ke atas," kata Teddy.

Verifikasi dari semua tingkat akan terdata dan ditandatangani oleh semua pihak. Data itulah yang nantinya akan dipakai pada tingkat kecamatan. Teddy mengklaim bahwa cara ini tidak akan menimbulkan penggelembungan dan tidak ada lagi calon kepala daerah yang mempermasalahkan DPT.

"Kita sudah punya sistem. Kalau mau dilakukan, tidak sampai seminggu. Data ini akan resmi dan bisa dipakai baik dari Ikhsan-Claudia maupun lainnya. Kita bicara nasional, bukan hanya Tangsel," kata Teddy.

Temuan Ikhsan-Claudia tentang daftar pemilih fiktif ini berawal dari laporan masyarakat dari semua kelurahan di Tangerang Selatan tentang adanya data kependudukan yang ternyata tidak valid. Menurut Ikhsan, replikasi atau manipulasi seperti itu banyak terjadi dan ada di seluruh kelurahan. Data tersebut kemudian ditangkap oleh Ikhsan-Claudia untuk dicocokkan dengan data resmi KPU. Ikhsan menengarai bahwa penggelembungan suara tidak hanya di Tangsel, tetapi juga di skala nasional.