Transjabodetabek Merugi, PPD Ajukan Pembayaran Rp/Km ke Pemprov DKI

Kompas.com - 30/09/2015, 16:59 WIB
Bus transjabodetabek KOMPAS.COM/ANDRI DONNAL PUTERABus transjabodetabek
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) telah mengajukan usulan pembayaran dengan sistem rupiah per kilometer ke Pemerintah Provinsi DKI untuk layanan bus transjabodetabek. Hal itu dilakukan karena skema layanan transjabodetabek yang diterapkan saat ini tak menguntungkan bagi PPD.

Direktur Utama Perum PPD Pande Putu Yasa akan mengkaji besaran ideal rupiah per kilometer. Kajian ini akan mempertimbangkan sejumlah aspek.

"Kalau Pemerintah Provinsi DKI ingin memberikan pembayaran rupiah per kilometer, itu seperti apa. Itu yang akan dikaji dulu. Untuk jumlah penumpang dan operasional juga akan dikaji untuk menentukan besaran rupiah per kilometernya itu idealnya berapa," kata Pande saat dihubungi, Rabu (30/9/2015).

Pande mengaku belum dapat memastikan perkiraan jumlah rupiah per kilometer yang akan diterima. Namun, ia memastikan besarannya akan lebih kecil dari yang akan diterima operator transjakarta. Sebab, kata dia, pembayaran dengan sistem ini hanya diperuntukan bagi layanan transjabodetabek yang dilakukan di dalam busway. Di luar busway, PPD rencananya akan tetap menarik tarif Rp 9.000 secara non tunai kepada penumpangnya.

"Artinya yang dibayar yang terintegrasi dengan sistem transjakarta saja. Kalau yang di luarnya tidak usah. Artinya nilai rupiah per kilometernya akan kecil. Lebih kecil dari transjakarta," pungkasnya.

Layanan bus transjabodetabek adalah layanan bus yang dirancang oleh Kementerian Perhubungan. Layanan bus melayani rute Jakarta menuju kota-kota penyangga dan sebaliknya. Di dalam kota Jakarta, bus transjabodetabek beroperasi di dalam busway dan tidak memungut biaya bagi penumpang yang naik dari halte transjakarta. Pengenaan biaya baru akan dilakukan saat bus keluar dari wilayah Jakarta.

Sistem pengoperasian bus transjabodetabek yang tak memungut bayaran bagi penumpang yang naik turun di dalam busway sebenarnya tidak menguntungkan bagi PPD. Beberapa waktu lalu, PPD sempat mengeluhkan mengenai banyaknya warga yang memanfaatkan naik transjabodetabek hanya pada saat bus tersebut berada di dalam busway, namun keluar dari bus saat kendaraan akan keluar dari jalur khusus tersebut. Akibatnya, jumlah penumpang yang diangkut tidak sebanding dengan pemasukan yang didapat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

18.000 Nasi Bungkus Dibagikan ke Warga Terdampak Banjir di Jakbar Selama 4 Hari

18.000 Nasi Bungkus Dibagikan ke Warga Terdampak Banjir di Jakbar Selama 4 Hari

Megapolitan
Kejati DKI Jakarta Geledah Kantor Distamhut, Ini Respons Wagub Riza

Kejati DKI Jakarta Geledah Kantor Distamhut, Ini Respons Wagub Riza

Megapolitan
UPDATE 21 Januari: Ada 1.177 Kasus Omicron di DKI Jakarta

UPDATE 21 Januari: Ada 1.177 Kasus Omicron di DKI Jakarta

Megapolitan
Polisi dan Keluarga Korban Bantah Laporan Bocah yang Dicabuli Kuli Bangunan Sempat Diremehkan

Polisi dan Keluarga Korban Bantah Laporan Bocah yang Dicabuli Kuli Bangunan Sempat Diremehkan

Megapolitan
Pekan Depan, Kapasitas PTM di Kota Tangerang Dikurangi hingga 50 Persen

Pekan Depan, Kapasitas PTM di Kota Tangerang Dikurangi hingga 50 Persen

Megapolitan
Realisasi Vaksinasi Covid-19 Dosis Ketiga di DKI Capai 216.726 Orang

Realisasi Vaksinasi Covid-19 Dosis Ketiga di DKI Capai 216.726 Orang

Megapolitan
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Dijambret, Tas Berisi Dokumen Penting Hilang

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Dijambret, Tas Berisi Dokumen Penting Hilang

Megapolitan
Perkenalkan Formula E ke Anies, Dino Patti Djalal: Saya Yakin Akan Naikkan Pamor Jakarta

Perkenalkan Formula E ke Anies, Dino Patti Djalal: Saya Yakin Akan Naikkan Pamor Jakarta

Megapolitan
Soal Penjabat Gubernur DKI, Ketua Fraksi PDI-P: Sekda Juga Memenuhi Syarat

Soal Penjabat Gubernur DKI, Ketua Fraksi PDI-P: Sekda Juga Memenuhi Syarat

Megapolitan
Cerita Sopir Odong-odong di Tegal Alur, Biasa Antar Bocah jadi Antar Pengungsi

Cerita Sopir Odong-odong di Tegal Alur, Biasa Antar Bocah jadi Antar Pengungsi

Megapolitan
Puluhan Kilogram Kulit Kabel Dibuang di Gorong-gorong, Diduga Ulah Pencuri

Puluhan Kilogram Kulit Kabel Dibuang di Gorong-gorong, Diduga Ulah Pencuri

Megapolitan
PSI Minta Anies Tinjau Langsung Lokasi Sirkuit Formula E di Ancol

PSI Minta Anies Tinjau Langsung Lokasi Sirkuit Formula E di Ancol

Megapolitan
14 Warga Cilandak Positif Omicron, Camat Sebut Terpapar Setelah Bepergian ke Luar Negeri

14 Warga Cilandak Positif Omicron, Camat Sebut Terpapar Setelah Bepergian ke Luar Negeri

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkot Tangerang Hendak Terapkan Aturan WFH 50 Persen

Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkot Tangerang Hendak Terapkan Aturan WFH 50 Persen

Megapolitan
Gulungan Kulit Kabel di Gorong-gorong Jadi Salah Satu Penyebab Banjir

Gulungan Kulit Kabel di Gorong-gorong Jadi Salah Satu Penyebab Banjir

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.