Kompas.com - 02/10/2015, 10:27 WIB
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Subdirektorat Pendidikan dan Rekayasa Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Ipung Purnomo menegaskan, pergantian warna pelat nomor kendaraan merupakan sebuah pelanggaran.

Hal itu terkait tindakan beberapa anggota DPRD DKI yang mengganti warna pelat nomor kendaraan dinas mereka dari merah menjadi hitam.

"Kalau ganti identitas berarti sudah menyalahi aturan, sudah melanggar," kata Ipung, saat dihubungi, Jumat (2/10/2015). 

Beberapa aturan yang dilanggar adalah Pasal 68 ayat 1 dan ayat 4 dan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di dalam Pasal 280 tertulis, "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)."

Lebih lanjut, Ipung menjelaskan, warga tidak dapat mengubah pelat nomor kendaraannya ketika sudah mendapat pelat resmi dari kepolisian. [Baca: Ahok Sebut Anggota DPRD Pengubah Pelat Mobil Dinas Harus Ditangkap Polisi]

"Kalau ketentuannya dia (anggota DPRD) harusnya pakai pelat merah, ya pakai pelat merah. Itu sesuai dengan STNK-nya. Enggak boleh diganti pelat hitam," kata Ipung.

Pada kesempatan berbeda, anggota DPRD DKI, James Arifin Sianipar, mengaku telah mengganti pelat mobil Toyota Carolla Altis-nya menjadi pelat hitam dengan nomor yang sama. Dia mengaku, pelat merah di mobil itu baru dia ganti kemarin.

"Tahulah (melanggar aturan), tetapi ini kan nomornya tetap, hanya warnanya saja jadi hitam," ujar James. [Baca: Ini Alasan Anggota DPRD Ganti Pelat Mobilnya Jadi Hitam]

Beberapa mobil anggota Dewan berpelat hitam yang terparkir di Gedung DPRD DKI di antaranya bernomor polisi B 1039 PQB, B 1043 PQB, B 1073 PQB, B 1019 PQB, dan masih banyak lagi. [Baca: Diberi Mobil Corolla Altis Berpelat Merah, Anggota DPRD Ubah Jadi Pelat Hitam]

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budihartono menegaskan, seharusnya anggota DPRD tidak boleh mengganti pelat dengan nomor yang sama.

"Seharusnya enggak boleh, kan sudah dewasa semua, seharusnya tahu aturan. Terus pelat hitam itu bikinnya di mana? Pelat itu kan seharusnya ada lambang Polda," ujar Heru.

Seharusnya, jika ingin mengubah pelat mobil menjadi hitam, anggota DPRD melakukannya secara terkoordinasi melalui Kesekretariatan Dewan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Juli 2022

Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Juli 2022

Megapolitan
Wagub DKI Imbau Warga Segera Lakukan Vaksinasi 'Booster' Covid-19

Wagub DKI Imbau Warga Segera Lakukan Vaksinasi "Booster" Covid-19

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Timur Juli 2022

Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Timur Juli 2022

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Bogor Juli 2022

Lokasi Vaksin Booster di Bogor Juli 2022

Megapolitan
2.050 Kasus PMK di Provinsi Banten, Terbanyak di Kota Tangerang

2.050 Kasus PMK di Provinsi Banten, Terbanyak di Kota Tangerang

Megapolitan
Pemkot Tangerang Bakal Ajukan Vaksinasi Hewan Ternak Setelah Idul Adha 1443 H

Pemkot Tangerang Bakal Ajukan Vaksinasi Hewan Ternak Setelah Idul Adha 1443 H

Megapolitan
Rekayasa Lalin di Bundaran HI Akan Dipermanenkan, Jika Dinilai Efektif Kurangi Kepadatan Kendaraan

Rekayasa Lalin di Bundaran HI Akan Dipermanenkan, Jika Dinilai Efektif Kurangi Kepadatan Kendaraan

Megapolitan
DPRD Tangsel Prediksi 8.000 Tenaga Kerja Bakal Diberhentikan Imbas Penghapusan Honorer

DPRD Tangsel Prediksi 8.000 Tenaga Kerja Bakal Diberhentikan Imbas Penghapusan Honorer

Megapolitan
Polisi Periksa 6 Saksi Terkait Jebolnya Tandon Proyek LRT di Jalan Rasuna Said

Polisi Periksa 6 Saksi Terkait Jebolnya Tandon Proyek LRT di Jalan Rasuna Said

Megapolitan
847 Ternak di Tangerang Terjangkit PMK, 631 di Antaranya Sudah Sembuh

847 Ternak di Tangerang Terjangkit PMK, 631 di Antaranya Sudah Sembuh

Megapolitan
Polisi Buru Penadah Barang Curian dari Pembobolan Rumah Kosong di Cengkareng

Polisi Buru Penadah Barang Curian dari Pembobolan Rumah Kosong di Cengkareng

Megapolitan
80 Ponsel Dicuri di Cengkareng, Polisi: Pelaku Residivis dan Spesialis Rumah Kosong

80 Ponsel Dicuri di Cengkareng, Polisi: Pelaku Residivis dan Spesialis Rumah Kosong

Megapolitan
Dishub DKI Jakarta Ungkap Alasan Uji Coba Rekayasa Lalin di Bundaran HI

Dishub DKI Jakarta Ungkap Alasan Uji Coba Rekayasa Lalin di Bundaran HI

Megapolitan
Mengaku Dianiaya Pacar dan Dipaksa Gugurkan Kandungan, Perempuan Ini Lapor ke Polda Metro Jaya

Mengaku Dianiaya Pacar dan Dipaksa Gugurkan Kandungan, Perempuan Ini Lapor ke Polda Metro Jaya

Megapolitan
Siswa Kurang Mampu Tak Lolos Sekolah Negeri, Pemkot Depok Siapkan Dana Bantuan Pendidikan untuk Tiap Jenjang

Siswa Kurang Mampu Tak Lolos Sekolah Negeri, Pemkot Depok Siapkan Dana Bantuan Pendidikan untuk Tiap Jenjang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.