Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyerapan Anggaran DKI Terendah di Indonesia, Ahok Salahkan Kemendagri

Kompas.com - 03/10/2015, 11:52 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengakui bahwa serapan anggaran Pemerintah Provinsi DKI terendah di seluruh Indonesia.

Basuki mengatakan salah satu penyebabnya adalah karena Kementerian Dalam Negeri lamban dalam memproses APBD Perubahan 2015 DKI. "Makanya saya bilang, Mendagri cepetin dong APBD perubahan kita. Jangan dipingpong sana pingpong sini," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Sabtu (3/10/2015).

Ahok mengatakan Provinsi DKI Jakarta telah diperlakukan tidak sama dengan provinsi lain mengenai anggaran ini. Ahok mengeluh, Kemendagri terkesan memperlambat proses pengesahan APBD perubahan DKI Jakarta.

"Kalau mau berdebat, coba bandingkan dengan cara Mendagri memproses APBD daerah lain dibandingkan Jakarta. Sama gak standarnya?" ujar dia.

"Kita buka-bukaan saja. Itu juga saya pertanyakan kepada Dirjen Otonomi Daerah dan Keuangan. Bilang kami belum masukin surat, kita sudah masukin. Dipingpong lagi dipingpong lagi," tambah dia.

Padahal,  dirinya ingin memperbaiki besar anggaran dalam APBD 2015 di dalam perubahan nanti. Sebab, kata Ahok, APBD 2015 memang dipenuhi dengan banyak mark up di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Dia ingin memperbaiki mark up anggaran tersebut dalam APBD perubahan sehingga penyerapan juga bisa lebih tinggi. "Memang (penyerapan) paling kecil. Enggak apa-apa. Memang kita potong. Karena anda harus ngelawan orang-orang yang tetap mark up dan enggak mau beli lahan. Enggak apa-apa," ujar dia.

Dia juga menilai perlakuan Kemendagri kepada DKI sama dengan perlakuan BPK. "Sama kayak BPK mau nyerang DKI. Bandingin, sama gak perlakuan Anda dengan daerah lain? Itu saja," ujar dia.

Sebelumnya, memasuki akhir tahun 2015, sedikit demi sedikit tingkat penyerapan anggaran mulai meningkat. Namun, ada beberapa daerah yang penyerapan anggarannya tak menunjukkan perbaikan. Salah satunya adalah DKI Jakarta yang tak lepas dari posisi buncit sejak bulan Juli 2015 lalu hingga saat ini.

Berdasarkan data Dirjen Bina Keuangan Daerah, lima daerah dengan tingkat penyerapan anggaran tertinggi adalah Gorontalo (63,1 persen), Maluku Utara (63 persen), Kalimantan Tengah (62,9 persen), Nusa Tenggara Timur (57,6 persen), dan Sulawesi Tenggara (56,9 persen).

Sementara itu, lima daerah dengan penyerapan anggaran terburuk adalah DKI Jakarta (19,39 persen), Papua (21,74 persen), Kalimantan Utara (23,7 persen), Papua Barat (28,86 persen), dan Riau (29,8 persen). Pada bulan Juli lalu, DKI Jakarta juga menjadi daerah terburuk dalam hal penyerapan anggaran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laut di Pulau Pari Banyak Sampah, Wisatawan: Sangat Amat Disayangkan

Laut di Pulau Pari Banyak Sampah, Wisatawan: Sangat Amat Disayangkan

Megapolitan
Hari Terakhir Libur Lebaran, Tak Ada Ganjil Genap di Jakarta

Hari Terakhir Libur Lebaran, Tak Ada Ganjil Genap di Jakarta

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Senin 15 April 2024, dan Besok : Tengah Malam ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Senin 15 April 2024, dan Besok : Tengah Malam ini Hujan Ringan

Megapolitan
Keluarga Ini Liburan Saat Puncak Arus Balik: Supaya Enggak Bentrok Sama yang Mudik

Keluarga Ini Liburan Saat Puncak Arus Balik: Supaya Enggak Bentrok Sama yang Mudik

Megapolitan
Cerita Mereka yang Mudik ke Jakarta dan Kembali Merantau ke Luar Ibu Kota

Cerita Mereka yang Mudik ke Jakarta dan Kembali Merantau ke Luar Ibu Kota

Megapolitan
Enaknya jadi Alpin Sekeluarga, Mudik ke Kebumen dan Balik ke Jakarta Tak Keluar Uang Sepeser pun

Enaknya jadi Alpin Sekeluarga, Mudik ke Kebumen dan Balik ke Jakarta Tak Keluar Uang Sepeser pun

Megapolitan
Biaya Ramah di Kantong jadi Alasan Wisatawan Pilih Pulau Pari Sebagai Destinasi Libur Lebaran 2024

Biaya Ramah di Kantong jadi Alasan Wisatawan Pilih Pulau Pari Sebagai Destinasi Libur Lebaran 2024

Megapolitan
Keamanan Angkutan Wisatawan ke Kepulauan Seribu Diperketat Selama Libur Lebaran

Keamanan Angkutan Wisatawan ke Kepulauan Seribu Diperketat Selama Libur Lebaran

Megapolitan
Mudik Lebaran yang Terasa Singkat, Besok Harus Bekerja Lagi...

Mudik Lebaran yang Terasa Singkat, Besok Harus Bekerja Lagi...

Megapolitan
Kemenhub Jamin Wisatawan di Kepulauan Seribu Tak Kena Pungli Lagi

Kemenhub Jamin Wisatawan di Kepulauan Seribu Tak Kena Pungli Lagi

Megapolitan
Pertama Kalinya Mey Menginjakkan Kaki di Jakarta: Saya Mau Cari Uang

Pertama Kalinya Mey Menginjakkan Kaki di Jakarta: Saya Mau Cari Uang

Megapolitan
Tarif Kapal ke Kepulauan Seribu Dipastikan Tak Naik Meski Libur Lebaran

Tarif Kapal ke Kepulauan Seribu Dipastikan Tak Naik Meski Libur Lebaran

Megapolitan
Rekayasa Lalin Saat Arus Mudik Bikin Keberangkatan Bus di Terminal Kampung Rambutan Terlambat

Rekayasa Lalin Saat Arus Mudik Bikin Keberangkatan Bus di Terminal Kampung Rambutan Terlambat

Megapolitan
Dishub DKI Jakarta Kempiskan Puluhan Ban Kendaraan yang Parkir Liar di Monas

Dishub DKI Jakarta Kempiskan Puluhan Ban Kendaraan yang Parkir Liar di Monas

Megapolitan
Arus Balik Wisatawan di Pulau Pari Diprediksi Terjadi Sampai Esok Hari

Arus Balik Wisatawan di Pulau Pari Diprediksi Terjadi Sampai Esok Hari

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com