Penyerapan Anggaran DKI Terendah di Indonesia, Ahok Salahkan Kemendagri

Kompas.com - 03/10/2015, 11:52 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama KOMPAS.com/SRI LESTARI Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama
Penulis Jessi Carina
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengakui bahwa serapan anggaran Pemerintah Provinsi DKI terendah di seluruh Indonesia.

Basuki mengatakan salah satu penyebabnya adalah karena Kementerian Dalam Negeri lamban dalam memproses APBD Perubahan 2015 DKI. "Makanya saya bilang, Mendagri cepetin dong APBD perubahan kita. Jangan dipingpong sana pingpong sini," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Sabtu (3/10/2015).

Ahok mengatakan Provinsi DKI Jakarta telah diperlakukan tidak sama dengan provinsi lain mengenai anggaran ini. Ahok mengeluh, Kemendagri terkesan memperlambat proses pengesahan APBD perubahan DKI Jakarta.

"Kalau mau berdebat, coba bandingkan dengan cara Mendagri memproses APBD daerah lain dibandingkan Jakarta. Sama gak standarnya?" ujar dia.

"Kita buka-bukaan saja. Itu juga saya pertanyakan kepada Dirjen Otonomi Daerah dan Keuangan. Bilang kami belum masukin surat, kita sudah masukin. Dipingpong lagi dipingpong lagi," tambah dia.

Padahal,  dirinya ingin memperbaiki besar anggaran dalam APBD 2015 di dalam perubahan nanti. Sebab, kata Ahok, APBD 2015 memang dipenuhi dengan banyak mark up di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Dia ingin memperbaiki mark up anggaran tersebut dalam APBD perubahan sehingga penyerapan juga bisa lebih tinggi. "Memang (penyerapan) paling kecil. Enggak apa-apa. Memang kita potong. Karena anda harus ngelawan orang-orang yang tetap mark up dan enggak mau beli lahan. Enggak apa-apa," ujar dia.

Dia juga menilai perlakuan Kemendagri kepada DKI sama dengan perlakuan BPK. "Sama kayak BPK mau nyerang DKI. Bandingin, sama gak perlakuan Anda dengan daerah lain? Itu saja," ujar dia.

Sebelumnya, memasuki akhir tahun 2015, sedikit demi sedikit tingkat penyerapan anggaran mulai meningkat. Namun, ada beberapa daerah yang penyerapan anggarannya tak menunjukkan perbaikan. Salah satunya adalah DKI Jakarta yang tak lepas dari posisi buncit sejak bulan Juli 2015 lalu hingga saat ini.

Berdasarkan data Dirjen Bina Keuangan Daerah, lima daerah dengan tingkat penyerapan anggaran tertinggi adalah Gorontalo (63,1 persen), Maluku Utara (63 persen), Kalimantan Tengah (62,9 persen), Nusa Tenggara Timur (57,6 persen), dan Sulawesi Tenggara (56,9 persen).

Sementara itu, lima daerah dengan penyerapan anggaran terburuk adalah DKI Jakarta (19,39 persen), Papua (21,74 persen), Kalimantan Utara (23,7 persen), Papua Barat (28,86 persen), dan Riau (29,8 persen). Pada bulan Juli lalu, DKI Jakarta juga menjadi daerah terburuk dalam hal penyerapan anggaran.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditertibkan Saat Main Skateboard di Trotoar Bundaran HI, Pria Ini Mengaku Ditendang Satpol PP

Ditertibkan Saat Main Skateboard di Trotoar Bundaran HI, Pria Ini Mengaku Ditendang Satpol PP

Megapolitan
Pria yang Lakukan Parkour di Flyover Kemayoran Diamankan Polisi, lalu Dipulangkan Usai Diberi Peringatan

Pria yang Lakukan Parkour di Flyover Kemayoran Diamankan Polisi, lalu Dipulangkan Usai Diberi Peringatan

Megapolitan
Cerita Aziz, Juru Parkir yang Berjalan Merangkak Saat Mencari Rezeki demi Orang Tua Pergi Umrah

Cerita Aziz, Juru Parkir yang Berjalan Merangkak Saat Mencari Rezeki demi Orang Tua Pergi Umrah

Megapolitan
Jenazah Pria Ditemukan Tergeletak di Trotoar di Pesanggrahan

Jenazah Pria Ditemukan Tergeletak di Trotoar di Pesanggrahan

Megapolitan
Dishub: Belum Ada Layanan dan Izin Operasi Taksi Udara di Tangsel

Dishub: Belum Ada Layanan dan Izin Operasi Taksi Udara di Tangsel

Megapolitan
Virus Corona Baru yang Masuk Lewat Soetta Lebih Menular dan Mematikan

Virus Corona Baru yang Masuk Lewat Soetta Lebih Menular dan Mematikan

Megapolitan
1.000 Pengemudi Transportasi Umum di Kota Tangerang Disuntik Vaksin Covid-19 Hari Ini

1.000 Pengemudi Transportasi Umum di Kota Tangerang Disuntik Vaksin Covid-19 Hari Ini

Megapolitan
Rencana KBM Tatap Muka di Tangsel, PAUD dan TK Dibuka Paling Akhir

Rencana KBM Tatap Muka di Tangsel, PAUD dan TK Dibuka Paling Akhir

Megapolitan
Untuk Pertama Kalinya, Jakarta Keluar dari Zona Merah Covid-19, Benarkah Corona Sudah Terkendali?

Untuk Pertama Kalinya, Jakarta Keluar dari Zona Merah Covid-19, Benarkah Corona Sudah Terkendali?

Megapolitan
Dishub Tegaskan Belum Ada Izin Taksi Udara di Depok

Dishub Tegaskan Belum Ada Izin Taksi Udara di Depok

Megapolitan
Masyarakat Diminta Waspada akan Varian Baru Corona, Seperti Apa Bahayanya?

Masyarakat Diminta Waspada akan Varian Baru Corona, Seperti Apa Bahayanya?

Megapolitan
Tilang Elektronik Akan Diterapkan di Bekasi

Tilang Elektronik Akan Diterapkan di Bekasi

Megapolitan
Lansia yang Divaksinasi Covid-19 di RSUD Pasar Rebo Harus Punya KTP Jakarta Timur

Lansia yang Divaksinasi Covid-19 di RSUD Pasar Rebo Harus Punya KTP Jakarta Timur

Megapolitan
UPDATE 4 Maret: Kapasitas RSD Covid-19 Wisma Atlet Terisi 74,4 Persen

UPDATE 4 Maret: Kapasitas RSD Covid-19 Wisma Atlet Terisi 74,4 Persen

Megapolitan
Di Balik Ditiadakannya Ganjil Genap Kota Bogor: Kasus Covid-19 Menurun, Hotel Rugi Miliaran Rupiah

Di Balik Ditiadakannya Ganjil Genap Kota Bogor: Kasus Covid-19 Menurun, Hotel Rugi Miliaran Rupiah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X