Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PNS DKI Diberi Kesempatan Isi E-TKD Lagi

Kompas.com - 06/10/2015, 12:39 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Agus Suradika mengatakan pegawai negeri sipil (PNS) masih diperkenankan untuk mengisi E-TKD mereka pekan ini. Hal ini untuk menangani permasalahan PNS yang sudah memasukkan data, namun tidak tercantum sehingga mereka tidak mendapatkan tunjangan kinerja daerah (TKD).

"Kita sedang memberi kesempatan lagi bagi PNS untuk mengisi lagi tambahan data kinerja mereka. Kita beri kesempatan untuk mengoreksi E-TKD mereka," ujar Agus ketika dihubungi, Selasa (6/10/2015). (Baca: Tak Dibayar 6 Bulan, PNS DKI Mengaku Hanya Akan Terima TKD Sebulan)

Untuk diketahui, salah seorang PNS DKI mengaku pencairan TKD hanya untuk satu bulan saja yaitu bulan April. Padahal, PNS sudah tidak menerima TKD selama enam bulan sejak April.

PNS tersebut juga mengatakan besar TKD yang mereka terima bulan April tidak begitu besar. Jumlahnya beragam, ada yang hanya menerima ratusan ribu rupiah ada pula yang hingga Rp 2 juta.

Akan tetapi, PNS tersebut mengatakan sebagian PNS bahkan tercatat tidak menerima TKD sama sekali. Diduga, ada kesalahan sistem yang membuat data mereka tidak bisa di-input ke dalam E-TKD. (Baca: Kepala BKD DKI Benarkan Pencairan TKD Baru Satu Bulan, tetapi...)

"Cuma enggak mengerti juga ya yang salah itu kita PNS-nya atau sistemnya. Cuma kalau memang PNS-nya, masa yang enggak bisa ngisi E-TKD sampai 50 persen sih?" ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menilai keterlambatan pencairan TKD berbasis kinerja salah satunya disebabkan karena banyak oknum PNS yang tidak benar dalam mengisi e-TKD.

"Banyak (PNS) yang isinya enggak benar. Terus ada yang pembagiannya enggak benar juga," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Selain Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
Keluarga Pemilik Toko Bingkai 'Saudara Frame' yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Keluarga Pemilik Toko Bingkai "Saudara Frame" yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Megapolitan
Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Megapolitan
 Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Megapolitan
Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Satu Keluarga atau Bukan

Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Satu Keluarga atau Bukan

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Megapolitan
Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Megapolitan
Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran 'Saudara Frame'

Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran "Saudara Frame"

Megapolitan
Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Megapolitan
Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Megapolitan
Identitas 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Belum Diketahui

Identitas 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Belum Diketahui

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Telan Anggaran Rp 22 Miliar, untuk Interior hingga Kebutuhan Protokoler

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Telan Anggaran Rp 22 Miliar, untuk Interior hingga Kebutuhan Protokoler

Megapolitan
144 Kebakaran Terjadi di Jakarta Selama Ramadhan 2024, Paling Banyak karena Korsleting

144 Kebakaran Terjadi di Jakarta Selama Ramadhan 2024, Paling Banyak karena Korsleting

Megapolitan
7 Jenazah Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen

7 Jenazah Korban Kebakaran "Saudara Frame" Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com