Alasan Pemprov DKI Ingin Serahkan RS Haji kepada Kemenag

Hal itulah yang menjadi pertimbangan Pemrov DKI berencana melepaskan kepemilikan seluruh sahamnya ke Kemenag. Pemprov DKI diketahui memiliki saham sebesar 51 persen di RS tersebut.

"Jadi selain karena Pak Menterinya minta dan dia tidak mau melepaskan (lahannya) untuk DKI, jadi ya kita kasihkan saja punya kita," kata Kepala Dinas Kesehatan Koesmedi Priharto di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Beberapa hari lalu, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama memang bertemu dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Balai Kota. Salah satu inti dari pertemuan tersebut adalah membahas mengenai rencana pelepasan saham Pemprov DKI di RS Haji ke Kemenag.

Menyingkapi hal tersebut, DPRD DKI kemudian membentuk panitia khusus. Dalam surat putusan yang dibacakan Rabu kemarin, pansus hibah saham RS Haji beranggotakan 21 orang.

Pansus ini akan diketuai oleh Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana alias Lulung. Ia akan didampingi oleh Pantas Nainggolan sebagai wakil.

Ditemui usai pembacaan putusan pembentukan pansus hibah saham RS Haji, Wakil Ketua Pansus, Pantas Nainggolan menyebut pembentukan pansus terkait dua hal. Yang pertama, menyangkut pengalihan saham Pemprov DKI di RS Haji kepada Kementerian Agama.

Selain itu, terkait adanya permintaan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah yang ingin menjadikan rumah sakit yang berlokasi di Pondok Haji, Jakarta Timur itu sebagai rumah sakit untuk Fakultas Kedokteran di universitas tersebut.

"Itu yang akan jadi objek kerja pansus. Kita akan mempertimbangkan mana yang lebih baik. Pansus akan melihat apakah hibah itu bisa dilakukan atau tidak. Pansus akan mendalaminya," ujar politisi PDI Perjuangan itu.