Kasus Lahan RS Sumber Waras, Pansus Sarankan BPK Buat Pemeriksaan Lanjutan

Kompas.com - 08/10/2015, 08:58 WIB
Blok Plan RS spesialis stem cell (perawatan sel) Sumber Waras (kanan), dan Blok Plan RS spesialis jantung dan kanker DKI (kiri). Kedua RS akan berdiri di lahan seluas 69.888 meter persegi di Jalan Kyai Tapa, Grogol Petamburan, Jakbar. KOMPAS.COM/WINDORO ADIBlok Plan RS spesialis stem cell (perawatan sel) Sumber Waras (kanan), dan Blok Plan RS spesialis jantung dan kanker DKI (kiri). Kedua RS akan berdiri di lahan seluas 69.888 meter persegi di Jalan Kyai Tapa, Grogol Petamburan, Jakbar.
Penulis Jessi Carina
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai temuan BPK atas anggaran DKI tahun 2014 tentang kasus pembelian tanah di RS Sumber Waras belum diselesaikan dengan baik. Rekomendasi BPK untuk menyelesaikan masalah itu belum seluruhnya dilakukan.

"Rekomendasi BPK belum dilaksanakan kecuali rekomendasi terkait pembayaran SPT dan bukti bayar PBB yang dilakukan walaupun hanya sebatas tahun 2009-2015 saja," ujar Wakil Ketua Pansus BPK Cinta Mega di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis (8/10/2015).

Adapun, rekomendasi BPK terkait kasus pengadaan tanah di RS Sumber Waras adalah mengembalikan selisih NJOP yang telah dibayarkan Pemerintah Provinsi DKI kepada Sumber Waras.

Sebab, BPK menilai Pemprov telah melakukan kelebihan bayar. Seharusnya, Pemprov DKI membeli lahan di RS Sumber Waras berdasarkan NJOP di Jalan Tomang Utara. Akan tetapi, Pemprov Malah membeli lahan sesuai NJOP di Jalan Kyai Tapa.

Letak RS Sumber Waras sendiri sebenarnya berada di Jalan Kyai Tapa. Akan tetapi, BPK menyimpulkan bahwa lahan yang dibeli Pemprov berada di Jalan Tomang Utara berdasarkan peta bidangnya.

Rekomendasi lainnya adalah Pemprov DKI diminta memilih lahan lain selain lahan di RS Sumber Waras untuk dijadikan RS kanker. Sebab, BPK melihat banyak lahan milik DKI yang bisa dijadikan alternatif untuk membangun rumah sakit itu. Lahan-lahan tersebut pun lebih siap bangun daripada lahan di RS Sumber Waras.

Akan tetapi, rekomendasi tersebut belum dilakukan dan Pemprov tetap melanjutkan proses pengadaan lahan itu.

"Dengan demikian, Pansus merekomendasikan agar BPK melakukan pemeriksaan lanjutan atas temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ini," ujar Cinta.

Selain itu, Pansus juga merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk proaktif mengusut tuntas temuan ini. Sebab, kata Cinta, temuan ini berindikasi merugikan kuangan daerah dalam nilai besar yaitu Rp 191 miliar.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penundaan Pembukaan Pasar Tanah Abang Berdasarkan Arahan Gubernur

Penundaan Pembukaan Pasar Tanah Abang Berdasarkan Arahan Gubernur

Megapolitan
Pasar Jaya Tunda Pembukaan Pasar Tanah Abang hingga 19 April 2020

Pasar Jaya Tunda Pembukaan Pasar Tanah Abang hingga 19 April 2020

Megapolitan
Kisah Korban PHK Saat Wabah Covid-19, Tanpa Pesangon dan Sulit Dapat Pekerjaan Baru

Kisah Korban PHK Saat Wabah Covid-19, Tanpa Pesangon dan Sulit Dapat Pekerjaan Baru

Megapolitan
Ikuti Seruan DKI, KCI Juga Wajibkan Penumpang KRL Pakai Masker Mulai 12 April

Ikuti Seruan DKI, KCI Juga Wajibkan Penumpang KRL Pakai Masker Mulai 12 April

Megapolitan
Penumpang Tanpa Masker Dilarang Naik Transjakarta, MRT, LRT Mulai 12 April 2020

Penumpang Tanpa Masker Dilarang Naik Transjakarta, MRT, LRT Mulai 12 April 2020

Megapolitan
Wali Kota Bogor Bima Arya Sebut Wabah Corona Menguji 3 Hal Ini

Wali Kota Bogor Bima Arya Sebut Wabah Corona Menguji 3 Hal Ini

Megapolitan
Atasi Covid-19, Bima Arya Ajak Masyarakat Saling Bantu dan Kesampingkan Perbedaan

Atasi Covid-19, Bima Arya Ajak Masyarakat Saling Bantu dan Kesampingkan Perbedaan

Megapolitan
Penumpang Tanpa Masker Akan Dilarang Masuk Stasiun dan Gunakan MRT

Penumpang Tanpa Masker Akan Dilarang Masuk Stasiun dan Gunakan MRT

Megapolitan
17 Hari Dirawat karena Positif Covid-19, Kondisi Bima Arya Semakin Membaik

17 Hari Dirawat karena Positif Covid-19, Kondisi Bima Arya Semakin Membaik

Megapolitan
Bima Arya Sumbangkan Gaji sebagai Wali Kota Bogor untuk Atasi Covid-19

Bima Arya Sumbangkan Gaji sebagai Wali Kota Bogor untuk Atasi Covid-19

Megapolitan
Imbas Covid, 162.416 Pekerja dari SPG hingga Guru Honorer Kena PHK dan Dirumahkan

Imbas Covid, 162.416 Pekerja dari SPG hingga Guru Honorer Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
DKI Minta Pusat Perpanjang Waktu Pendataan Pekerja yang Kena PHK dan Dirumahkan

DKI Minta Pusat Perpanjang Waktu Pendataan Pekerja yang Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Pesanan Baju Merosot, Konveksi Rumahan di Jakarta Utara Kebanjiran Pesanan Masker Kain

Pesanan Baju Merosot, Konveksi Rumahan di Jakarta Utara Kebanjiran Pesanan Masker Kain

Megapolitan
Imbas Covid-19, 162.416 Pekerja Lapor Kena PHK dan Dirumahkan

Imbas Covid-19, 162.416 Pekerja Lapor Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Warga Kembangan Pesan Makanan di Warteg untuk Dibagikan Gratis

Warga Kembangan Pesan Makanan di Warteg untuk Dibagikan Gratis

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X