Curhatan Anggota DPRD DKI yang Merasa Tak Dianggap oleh Ahok

Kompas.com - 09/10/2015, 11:53 WIB
Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Selamat Nurdin (berdiri) bersama Wakil Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan (duduk di belakang kanan Selamat) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menghadiri buka puasa bersama di rumah dinas Gubernur, di Jalan Taman Suropati Nomor 7, Jakarta, Kamis (9/7/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKetua fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Selamat Nurdin (berdiri) bersama Wakil Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan (duduk di belakang kanan Selamat) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menghadiri buka puasa bersama di rumah dinas Gubernur, di Jalan Taman Suropati Nomor 7, Jakarta, Kamis (9/7/2015).
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam menjalankan pemerintahannya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seringkali tidak melibatkan DPRD DKI. Salah satu contohnya adalah rencana Ahok (sapaan Basuki) yang ingin menggabungkan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PDAM dan PD Pengolahan Air Limbah (PAL) Jaya.

"Itu berarti buat perusahaan baru kan? PDAM dan PD PAL Jaya gabung gimanapun teknisnya harus melibatkan dewan karena kan membutuhkan perda. Tapi kayaknya langsung pakai pergub aja Ahok," ujar Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Selamat Nurdin,  ketika dihubungi, Jumat (9/10/2015).

Sebab, BUMD tersebut begitu berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat. Seharusnya, DPRD juga diajak untuk menggagas konsepnya.

Selamat menambahkan, anggota DPRD bisa saja membuat peraturan daerah tanpa persetujuan Gubernur Ahok. Hal tersebut diperkenankan karena perda memang merupakan produk DPRD.

"Gubernur bisa bikin pergub, Dewan juga bisa bikin perda tanpa persetujuan Gubernur," ujar Selamat.

Seperti raperda tentang pariwisata yang saat ini sedang dibahas. Jika ingin, kata Selamat, anggota Dewan bisa langsung menentukan jam operasional diskotek tanpa proses diskusi dengan eksekutif. Akan tetapi, Selamat mengatakan anggota Dewan tidak ingin melakukan hal itu.

"Kalau Dewan mau, bisa Dewan bikin seperti itu. Tapi jangan, karena jangan sampai timbul suasana ketidaksinkronan adminitrasi dalam pemerintah daerah," ujar dia.

Hal lain yang dilakukan Ahok tanpa melibatkan Dewan adalah pergantian Sotar Harahap dari jabatan sekretaris dewan dulu. Selamat mengatakan, berdasarkan Undang-undang, pergantian sekretaris Dewan harus melalui persetujuan ketua DPRD terlebih dahulu dan melalui diskusi dengan pimpinan fraksi.

"Itu jadi hal-hal remeh yang dia langgar. Padahal, Ketua DPRD-nya itu kan teman dia sendiri, lalu sekretaris temannya diganti tapi tidak ada izin apa-apa," ujar Selamat.


Usaha Ketua DPRD persatukan Ahok dan DPRD

Menurut Selamat, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi sudah berusaha untuk mendamaikan Ahok dengan DPRD. Sehingga, roda pemerintahan bisa dijalankan bersama antara eksekutif dan legislatif.

"Ketua Dewan konsen banget tuh buat mendamaikan. Waktu halal bihalal kemarin, Ketua Dewan jagain bener tuh supaya pada hadir," ujar dia.

Akan tetapi, kata Selamat, anggota DPRD masih tidak dianggap dalam beberapa kebijakan. Meski demikian, Selamat menjamin bahwa Ahok tidak sepenuhnya bisa berjalan sendiri. Sebab, bagaimanapun juga eksekutif membutuhkan pendampingan dari legislatif.

Selamat juga mengatakan DPRD akan tetap membantu eksekutif. Salah satu contohnya adalah pembahasan anggaran untuk APBD 2016 yang masih dalam proses. Kemudian, ada pula pembahasan raperda-raperda yang merupakan usulan dari eksekutif.

Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Maling Motor di Ciputat Tewas Setelah Dikeroyok Warga

Maling Motor di Ciputat Tewas Setelah Dikeroyok Warga

Megapolitan
Ombudsman Buka Kemungkinan Periksa Anies dan Pratikno soal Dugaan Maladministrasi Formula E di Monas

Ombudsman Buka Kemungkinan Periksa Anies dan Pratikno soal Dugaan Maladministrasi Formula E di Monas

Megapolitan
Dipergoki Saat Beraksi, Maling Motor di Ciputat Babak Belur Dihakimi Warga

Dipergoki Saat Beraksi, Maling Motor di Ciputat Babak Belur Dihakimi Warga

Megapolitan
Pengelola Incar Guru Non-PNS untuk Isi Rusun DP Rp 0 Klapa Village

Pengelola Incar Guru Non-PNS untuk Isi Rusun DP Rp 0 Klapa Village

Megapolitan
Dari 780, Baru 90 Unit di Rusun DP Rp 0 Klapa Village yang Sudah Dihuni

Dari 780, Baru 90 Unit di Rusun DP Rp 0 Klapa Village yang Sudah Dihuni

Megapolitan
Buntut Larangan Arab Saudi, Kerugian Penyelenggara Umrah Diperkirakan Capai Rp 2,5 Triliun

Buntut Larangan Arab Saudi, Kerugian Penyelenggara Umrah Diperkirakan Capai Rp 2,5 Triliun

Megapolitan
Pemkot Bekasi Butuh 500 Pompa untuk Tangani Banjir

Pemkot Bekasi Butuh 500 Pompa untuk Tangani Banjir

Megapolitan
Anies Minta Dinkes DKI Sediakan Alat Lengkap untuk Hadapi Corona

Anies Minta Dinkes DKI Sediakan Alat Lengkap untuk Hadapi Corona

Megapolitan
Keluarkan Instruksi, Anies Minta Sosialisasi Corona Disebar ke Sekolah hingga Tempat Wisata

Keluarkan Instruksi, Anies Minta Sosialisasi Corona Disebar ke Sekolah hingga Tempat Wisata

Megapolitan
Anies Keluarkan Ingub Waspada Corona untuk Jajaran Pemprov dan Masyarakat

Anies Keluarkan Ingub Waspada Corona untuk Jajaran Pemprov dan Masyarakat

Megapolitan
Akibat Banjir, 495 Jalan di Jakarta Rusan dan 3.290 Titik Berlubang

Akibat Banjir, 495 Jalan di Jakarta Rusan dan 3.290 Titik Berlubang

Megapolitan
Viral Penumpang Tag Kursi KRL, PT KCI Ingatkan Pentingnya Etika dan Toleransi di Kereta

Viral Penumpang Tag Kursi KRL, PT KCI Ingatkan Pentingnya Etika dan Toleransi di Kereta

Megapolitan
Mahasiswi UI Dilecehkan di Lingkungan Kampus, Ini Respons Rektor Ari Kuncoro

Mahasiswi UI Dilecehkan di Lingkungan Kampus, Ini Respons Rektor Ari Kuncoro

Megapolitan
Jasad Bayi yang Ditemukan di Kali Tambora Diduga Korban Tenggelam

Jasad Bayi yang Ditemukan di Kali Tambora Diduga Korban Tenggelam

Megapolitan
Cegah Banjir Lagi, Mesin Pompa di Underpass Tol JORR Kalimalang Akan Ditambah

Cegah Banjir Lagi, Mesin Pompa di Underpass Tol JORR Kalimalang Akan Ditambah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X