Dalam isu tersebut, masyarakat DKI dinilai lebih memercayai Ahok (sapaan Basuki) daripada DPRD DKI.
"Tampaknya anggota DPRD DKI harus berusaha lebih keras untuk memperbaiki citra mereka jika melihat hasil survei ini," ujar Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2015). [Baca: SMRC: Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Ahok Lebih Tinggi dari Foke]
Djayadi mengatakan, 74 persen warga mengaku mengetahui ada perselisihan antara Ahok dan anggota DPRD DKI terkait dana siluman. Di antara warga yang mengetahui tersebut, sebanyak 47 persen di antaranya membenarkan dan memercayai Ahok dalam isu ini.
Sementara itu, persentase warga yang memercayai anggota DPRD DKI hanya 10 persen. Selain itu, sebanyak 43 persen warga DKI tidak mengetahui harus memercayai siapa. [Baca: Survei SMRC: Etnis Betawi Lebih Dukung Ahok daripada Lulung]
Sebelumnya, Ahok pernah menuding DPRD DKI telah memasukkan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun dalam usulan RAPBD 2015. Anggaran dimasukkan dalam kegiatan di Dinas Pendidikan DKI untuk pengadaan UPS di sekolah-sekolah.
Ahok kemudian mencoret anggaran tersebut sebelum menyerahkan drafnya ke Kemendagri. Namun, Kemendagri kemudian mengembalikan draf tersebut dengan alasan bahwa formatnya tak sesuai aturan.
Atas dasar itu, DPRD DKI kemudian mengusulkan hak angket yang telah ditandatangani oleh semua anggota yang berjumlah 106 orang. Akhir cerita, APBD DKI 2015 pun akhirnya menggunakan pergub.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.