Kompas.com - 15/10/2015, 11:19 WIB
Mantan Kepsek SMAN 3 Setiabudi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Cakung, Jakarta Timur. Hari ini, Retno kembali akan mengikuti sidang gugatan soal pencopotan dirinya sebagai kepalan sekolah. Kamis (15/10/2015). Kompas.com/Robertus BelarminusMantan Kepsek SMAN 3 Setiabudi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Cakung, Jakarta Timur. Hari ini, Retno kembali akan mengikuti sidang gugatan soal pencopotan dirinya sebagai kepalan sekolah. Kamis (15/10/2015).
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala SMAN 3 Setiabudi, Jakarta Selatan, Retno Listyarti, kembali menjalani sidang gugatan terhadap Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kali ini, agenda sidang yakni penggugat memberikan jawaban atau replik. Retno mengatakan, pada intinya jawaban dalam replik ini pihaknya menolak seluruh dalil dalam jawaban tergugat.

"Hari ini pembacaan replik, kami memberikan jawaban kepada mereka," kata Retno, di PTUN, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (15/10/2015).

Salah satunya adalah mengenai jawaban tergugat (Disdik DKI) dengan mendalilkan BAP yang dianggap pihaknya tidak tepat karena berita acara pemeriksaan (BAP) bukanlah objek sengketa.

Menurut Retno, objek sengketanya adalah keputusan yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan soal pencopotanya sebagai kepala sekolah.

Adapun pengacara Retno dari LBH Jakarta, Muhammad Isnur, mengatakan pihaknya akan memberikan beberapa poin jawaban dalam sidang kali ini. "Ada sebanyak 27 jawaban dari kita hari ini," ujar Isnur.

Sebelumnya, Retno menggugat surat keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan DKI terkait pencopotan dirinya sebagai Kepsek SMAN 3 Setiabudi. Retno pernah menyampaikan bahwa apa yang dilakukannya ini adalah upayanya untuk mencari keadilan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Retno dicopot karena meninggalkan sekolah saat ujian nasional. Ia menganggap pencopotan itu cacat hukum. 

Kepala Dinas Pendidikan dianggap mencampur adukan tentang disiplin pegawai negeri dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 untuk menjadi dasar pemberhentian Retno. Padahal, pihak Retno beralasan dasar hukum untuk memberhentikan kepala sekolah yakni Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Proyek Sumur Resapan di Lebak Bulus: Ambles, Diaspal, Kini Dilubangi

Proyek Sumur Resapan di Lebak Bulus: Ambles, Diaspal, Kini Dilubangi

Megapolitan
Banjir Rob di Jalan Lodan Raya Ancol Meluap hingga ke Rumah Warga

Banjir Rob di Jalan Lodan Raya Ancol Meluap hingga ke Rumah Warga

Megapolitan
Kecelakaan Berulang Bus Transjakarta, Perombakan Direksi Belum Jadi Opsi

Kecelakaan Berulang Bus Transjakarta, Perombakan Direksi Belum Jadi Opsi

Megapolitan
Bertolak ke Bandung, Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Monumen Covid-19

Bertolak ke Bandung, Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Monumen Covid-19

Megapolitan
Gudang Parkir Gerobak di Kampung Melayu Terbakar

Gudang Parkir Gerobak di Kampung Melayu Terbakar

Megapolitan
2 Siswa SMK Tewas Saat Kebakaran Gedung Cyber, Pihak Sekolah: Kami Tanggung Jawab

2 Siswa SMK Tewas Saat Kebakaran Gedung Cyber, Pihak Sekolah: Kami Tanggung Jawab

Megapolitan
UPDATE: Jakarta Tambah 41 Kasus Covid-19, Seorang Pasien Meninggal

UPDATE: Jakarta Tambah 41 Kasus Covid-19, Seorang Pasien Meninggal

Megapolitan
Pertama Kalinya, Depok Catat 0 Kasus Covid-19 dalam Sehari

Pertama Kalinya, Depok Catat 0 Kasus Covid-19 dalam Sehari

Megapolitan
Pemprov DKI Tunda Turnamen Sepakbola IYC 2021 karena Varian Omicron

Pemprov DKI Tunda Turnamen Sepakbola IYC 2021 karena Varian Omicron

Megapolitan
RS Harapan Kita: Lulung Masuk Keadaan Sadar, lalu Alami Pemburukan

RS Harapan Kita: Lulung Masuk Keadaan Sadar, lalu Alami Pemburukan

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Disertai Angin Kencang

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Disertai Angin Kencang

Megapolitan
RS Harapan Kita Klarifikasi Kabar di Medsos 'Lulung Dibuat Koma' Setelah Serangan Jantung

RS Harapan Kita Klarifikasi Kabar di Medsos "Lulung Dibuat Koma" Setelah Serangan Jantung

Megapolitan
Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Megapolitan
Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Megapolitan
Kecelakaan Berulang, TransJakarta Gandeng KNKT Audit Operasional

Kecelakaan Berulang, TransJakarta Gandeng KNKT Audit Operasional

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.