Kompas.com - 23/10/2015, 14:09 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com - Warga sering mengeluhkan sering tertundanya pengajuan perizinan mereka akibat kesibukan para Ketua RT dan RW.

Mulai saat ini, seluruh Ketua RT dan RW yang ada di Jakarta, wajib mempercepat izin kependudukan warga yang ada di wilayahnya masing-masing.

Hal itu seiring dikeluarkannya Instruksi Gubernur DKI Jakarta, Nomor 215 Tahun 2015 yang mengatur tentang percepatan proses pelayanan kependudukan kepada masyarakat yang resmi berlaku mulai akhir September lalu.

"Kan banyak dokumen kependudukan yang membutuhkan surat pengantar RT/RW. Tapi sering ketika warga datang pagi ke rumah Ketua RT/RW-nya, Pak RT-nya itu sudah berangkat kerja."

"Datang lagi malam Pak RT-nya udah tidur. Yang seperti itu kan makan waktu," kata Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Edy Junaedi, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (23/10/2015).

Menurut Edy, dengan adanya Ingub tersebut, maka Ketua RT/RW wajib mengeluarkan permintaan perizinan yang diajukan hanya dalam waktu satu hari.

"Perkiraan waktu selesai kapan sudah bisa diketahui. Jadi sudah sesuai dengan keinginan Pak Gubernur. Memberi kepastian pada masyarakat," ujar Edy.

Dalam Ingub tersebut tercantum bahwa seluruh lurah dan camat wajib memerintahkan Ketua RT/RW yang ada di wilayahnya agar dapat mengeluarkan surat pengantar hanya dalam waktu satu hari.

"Kalau perintahnya itu tidak dilaksanakan, Ketua RT/RW-nya bisa diberi sanksi. Sanksi terberat ya langsung dicopot dari jabatannnya," kata Edy.

Edy menuturkan, apabila surat pengantar telah dikeluarkan Ketua RT/RW dan masyarakat yang mengajukan telah melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan, lurah dan camat wajib menandatangani pengesahan secepat mungkin.

Oleh karena itu, mereka diminta untuk melakukan kerja sama dengan Kepala Seksi Satlak PTSP yang ada di kecamatan dan kelurahannya masing-masing.

"Sesuai peraturan, izin yang berada di bawah kewenangan lurah dan camat itu adalah izin yang terkait dengan urusan perkawinan, pertanahan, kependudukan, dan pencatatan sipil," ujar Edy.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belasan Kios di Terminal Senen Terbakar

Belasan Kios di Terminal Senen Terbakar

Megapolitan
UPDATE: Tambah 11 Kasus di Tangsel, 120 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 11 Kasus di Tangsel, 120 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Tambah 19 Kasus di Kota Tangerang, 195 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 19 Kasus di Kota Tangerang, 195 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Fakta Pelajar Menjambret di Jagakarsa, Cari Korban untuk Bayar Hutang

Fakta Pelajar Menjambret di Jagakarsa, Cari Korban untuk Bayar Hutang

Megapolitan
Kronologi Klaster Covid-19 di Perum Griya Melati Bogor, 25 Orang Terinfeksi

Kronologi Klaster Covid-19 di Perum Griya Melati Bogor, 25 Orang Terinfeksi

Megapolitan
Lambatnya Polisi Usut Pemerkosaan dan Perdagangan Remaja yang Menjerat Anak Anggota DPRD Bekasi

Lambatnya Polisi Usut Pemerkosaan dan Perdagangan Remaja yang Menjerat Anak Anggota DPRD Bekasi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Permintaan Maaf Wagub DKI soal Video Paduan Suara di Masjid Istiqlal | Permintaan Maaf JYC yang Gelar Paduan Suara di Masjid Istiqlal

[POPULER JABODETABEK] Permintaan Maaf Wagub DKI soal Video Paduan Suara di Masjid Istiqlal | Permintaan Maaf JYC yang Gelar Paduan Suara di Masjid Istiqlal

Megapolitan
Usai Mudik, Satu Keluarga di Ciledug Kota Tangerang Positif Covid-19

Usai Mudik, Satu Keluarga di Ciledug Kota Tangerang Positif Covid-19

Megapolitan
Wagub: TGUPP Bukan Penyebab ASN Tak Ikut Lelang Jabatan

Wagub: TGUPP Bukan Penyebab ASN Tak Ikut Lelang Jabatan

Megapolitan
Depok Catat 126 Kasus Baru Covid-19 pada 18 Mei

Depok Catat 126 Kasus Baru Covid-19 pada 18 Mei

Megapolitan
Sebuah Gudang Kabel Optik di Cipayung Terbakar

Sebuah Gudang Kabel Optik di Cipayung Terbakar

Megapolitan
Hari Ini, 4 Perusahaan di Kota Tangerang Laksanakan Vaksinasi Gotong Royong

Hari Ini, 4 Perusahaan di Kota Tangerang Laksanakan Vaksinasi Gotong Royong

Megapolitan
25 Warga di Perumahan Griya Melati Bogor Positif Covid-19

25 Warga di Perumahan Griya Melati Bogor Positif Covid-19

Megapolitan
Petugas Dishub Bekasi Dikeroyok Anggota Ormas Saat Bertugas

Petugas Dishub Bekasi Dikeroyok Anggota Ormas Saat Bertugas

Megapolitan
Selepas Lebaran, Kasus Covid-19 Kota Bogor Meningkat

Selepas Lebaran, Kasus Covid-19 Kota Bogor Meningkat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X