Kompas.com - 31/10/2015, 08:16 WIB
Ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (1/9/2015). Mereka menuntut pemerintah menurunkan harga sembako, menolak PHK akibat rupiah melemah dan perlambatan ekonomi. KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZESRibuan buruh melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (1/9/2015). Mereka menuntut pemerintah menurunkan harga sembako, menolak PHK akibat rupiah melemah dan perlambatan ekonomi.
|
EditorEgidius Patnistik
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, membuat kebijakan pembatasan aksi unjuk rasa.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka yang terbit pada 28 Oktober ini. 

Ahok beralasan, Pergub itu merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. 

"Waktu itu lagi semangat-semangatnya reformasi dan keluar (peraturan itu), bahkan diatur tidak boleh berisik (berdemo) di depan rumah ibadah, rumah sakit, sekolah, tempat penting. Itu semua ada aturannya. Hari besar pun tidak boleh ada unjuk rasa," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (30/10/2015).

Ahok menganggap, banyak demonstran yang sudah mulai melupakan serta melanggar UU tersebut. Maka, ia menerbitkan Pergub pengaturan unjuk rasa.

Di dalam aturan itu, kata Ahok, juga diatur unjuk rasa tidak boleh sampai menutup jalan dan menutup jalur Transjakarta.

"Semua orang berhak menyampaikan pendapat, itu betul, tapi apa berhak merugikan orang lain? Tidak. Makanya kami mengarahkan mereka kalau mau demo silahkan, mau teriak silahkan, tapi sesuai tempatnya dong. Ya sudah deh kami kasih Monas deh," kata Ahok. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pergub itu menetap tiga lokasi yang boleh dijadikan tempat unjuk rasa, yaitu alun-alun DPR, Silang Selatan Monas, serta Parkir Timur Senayan.

Demonstran hanya boleh melakukan unjuk rasa mulai pukul 06.00-18.00. Demonstran tidak boleh mengganggu kesehatan dengan membakar ban atau menggunakan pengeras suara lebih dari 60 desibel (DB).

Aksi unjuk rasa tidak boleh menekan pemerintah, mengganggu perekonomian, serta keamanan negara.

Di dalam aturan itu juga diatur tentang mediasi. Pemerintah bisa bertemu dengan perwakilan demonstran. Hanya lima orang perwakilan demonstran yang dapat menemui perwakilan pemerintah (termasuk Kementerian).

Bagi demonstran yang akan melakukan aksi unjuk rasa ke Istana atau Balai Kota diarahkan ke Monas. Kemudian jika aksi unjuk rasa mengarah ke DPR atau Kementerian akan diarahkan ke Parkir Timur Senayan dan alun-alun DPR RI.

"Kalau ada yang melanggar, sanksinya dibubarkan saja aksinya. Tapi kalau demonstran sudah menganiaya atau merusak (fasilitas umum) itu sudah masuk ranah pidana," kata Ahok.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 4 Desember: Tambah 2 Kasus di Kota Tangerang, 17 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 4 Desember: Tambah 2 Kasus di Kota Tangerang, 17 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Uji Coba Ganjil Genap di Depok, Enam Titik Pemeriksaan Disiapkan

Uji Coba Ganjil Genap di Depok, Enam Titik Pemeriksaan Disiapkan

Megapolitan
Saat Uji Coba Sistem Ganjil Genap di Depok Timbulkan Kemacetan Panjang

Saat Uji Coba Sistem Ganjil Genap di Depok Timbulkan Kemacetan Panjang

Megapolitan
Dinkes Tangsel Andalkan Kader Jumantik buat Tekan Kasus DBD

Dinkes Tangsel Andalkan Kader Jumantik buat Tekan Kasus DBD

Megapolitan
Besok, Ganjil Genap di Margonda Depok Kembali Berlaku

Besok, Ganjil Genap di Margonda Depok Kembali Berlaku

Megapolitan
Polisi Hentikan Kasus Dugaan Penganiayaan Selebgram Ayu Thalia oleh Nicholas Sean

Polisi Hentikan Kasus Dugaan Penganiayaan Selebgram Ayu Thalia oleh Nicholas Sean

Megapolitan
Seorang Remaja Tewas Saat Berenang di Pelabuhan Sunda Kelapa Saat Banjir Rob

Seorang Remaja Tewas Saat Berenang di Pelabuhan Sunda Kelapa Saat Banjir Rob

Megapolitan
Seorang Nenek Tewas Mengenaskan Tertabrak Kereta di Kebon Jeruk

Seorang Nenek Tewas Mengenaskan Tertabrak Kereta di Kebon Jeruk

Megapolitan
Imbas Ganjil Genap di Margonda, Akses Menuju Depok dari Lenteng Agung Macet Panjang

Imbas Ganjil Genap di Margonda, Akses Menuju Depok dari Lenteng Agung Macet Panjang

Megapolitan
Kasus DBD Naik, PMI Tangsel Sebut Permintan Trombosit Meningkat

Kasus DBD Naik, PMI Tangsel Sebut Permintan Trombosit Meningkat

Megapolitan
Hari Pertama Dibuka, 500 Pengunjung Sudah Reservasi ke Atlantis Ancol

Hari Pertama Dibuka, 500 Pengunjung Sudah Reservasi ke Atlantis Ancol

Megapolitan
Banjir Rob di Jalan Lodan, Pompa Mobile Dikerahkan untuk Surutkan Genangan

Banjir Rob di Jalan Lodan, Pompa Mobile Dikerahkan untuk Surutkan Genangan

Megapolitan
Imbas Ganjil Genap di Margonda, Macet Panjang dari Jalan Kartini

Imbas Ganjil Genap di Margonda, Macet Panjang dari Jalan Kartini

Megapolitan
229 Bus Berhenti Beroperasi Imbas Kecelakaan, Transjakarta Jamin Layanan Tak Terganggu

229 Bus Berhenti Beroperasi Imbas Kecelakaan, Transjakarta Jamin Layanan Tak Terganggu

Megapolitan
RS Harapan Kita: Haji Lulung Bukan Dibuat Koma, tapi Diberi Obat Penenang

RS Harapan Kita: Haji Lulung Bukan Dibuat Koma, tapi Diberi Obat Penenang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.