"Pak Ahok Tidak Perlu Terlalu Gusar dengan Temuan Sumber Waras"

Hal ini untuk mengomentari tudingan Ahok (sapaan Basuki) yang mengatakan bahwa laporan pansus ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan tindakan politis.

"Saya sarankan, Pak Ahok tidak perlu terlalu gusar dengan temuan kasus Sumber Waras," kata Ketua Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Triwisaksana, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (2/11/2015).

Sani mengatakan, Ahok tidak perlu menuduh laporan pansus politis. Sebab, kata Sani, pansus sama sekali tidak menyebut nama siapa pun dalam laporannya, termasuk nama Ahok.

Laporan tersebut bukanlah serangan yang ditujukan khusus untuk Ahok. Degnan demikian, seharusnya Ahok tidak perlu merasa kesal.

Sani mengatakan, laporan ini juga untuk menindaklanjuti rekomendasi pansus.

Dalam rekomendasi pansus, tertulis temuan soal pengadaan lahan RS Sumber Waras yang akan ditindaklanjuti BPK dan penegak hukum.

Sebab, Pemerintah Provinsi DKI tidak menjalankan rekomendasi yang sebelumnya dibuat oleh BPK.

Sani mengatakan, seharusnya Ahok senang dengan laporan itu. Laporan tersebut bisa membantu untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik lagi, sesuai cita-cita Ahok.

"Bukankah Pak Ahok ingin menghadirkan pemerintahan yamg bersih dan akuntabel di DKI? Seharusnya semua langkah untuk menuju ke arah sana perlu diapresiasi," ujar Sani.

Terkait laporan yang dilakukan ketika audit investigasi BPK masih berlangsung, Sani mengatakan, hal itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan Dewan. Hal itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

"Kan DPRD sebagai lembaga pemerintahan daerah punya fungsi pengawasan. Jadi DPRD punya hak juga untuk mengusulkan pemeriksaan lanjutan. Dasarnya Permendagri No 13 Tahun 2010," ujar Sani.

Basuki mengomentari langkah Pansus LHP BPK untuk melaporkan pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras ke KPK.

Menurut Basuki, BPK saja belum menyelesaikan audit investigatif perihal kasus yang diduga terindikasi merugikan daerah sebesar Rp 191 miliar tersebut.

"Kalau DPRD bawa ke sana (lapor KPK) apa enggak lucu? Makanya, saya bilang ini cuma gaya politik saja," kata Basuki, di Balai Kota, Sabtu (31/10/2015).