Pilkada Depok, Waspadai Potensi Kecurangan Selama Pemilihan

Ketua KPU Kota Depok Titik Nurhayati mengungkapkan, sebagai kota yang arus pergerakan warganya sangat tinggi, hal itu menuntut pengawasan kuat dari semua pihak.

Hal ini untuk mengantisipasi adanya orang- orang luar yang masuk untuk mengacaukan proses pemilihan.

"Selain itu, kesadaran warga sendiri harus terus tumbuh. Masyarakat harus ikut dalam proses tersebut, dengan menggunakan hak pilih, juga ikut mengawasi pelaksanaan pilkada," kata Titik.

Menurut Titik, Pilkada Kota Depok akan diikuti sekitar 1,243 juta orang. jumlah ini adalah data pemilih sementara (DPS) yang telah diserahkan KPUD.

Dia berharap partisipasi pemilih semakin meningkat dan menciptakan pendidikan politik yang baik.

Momentum perbaikan

Berdasarkan catatan Kompas, dalam dua kali pemilihan di Kota Depok, yaitu 2005 dan 2010, prosesnya tidak pernah berjalan mulus.

Pada 2005, penetapan pemenang pilkada oleh KPU Kota Depok dibatalkan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Pemenang pilkada baru ditetapkan tujuh bulan kemudian setelah melalui persidangan panjang.

Lalu, pada 2010, proses pilkada kembali diwarnai sejumlah protes. Bahkan, penghitungan suara sempat ricuh.

Selain itu, pada Pilkada 2010 ini, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sangat besar, mencapai 572.048 orang. Semua warga Depok yang tercantum dalam DPT adalah 1.053.914 orang.

Presiden Direktur CEPP Chusnul Mar'iyah menyampaikan, Pilkada 2015 ini menjadi momentum tepat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Depok.

Pelibatan pemilih pemula bisa menjadi pintu masuk agar partisipasi pemilih meningkat, lalu ikut meningkatkan pengawasan di lapangan.

"Kami telah melakukan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan partisipasi pemula yang acaranya dikemas secara fun. Kami berharap (pilkada) bisa berjalan lebih baik. Apalagi saat ini yang ikut hanya dua calon, jadi kontestasi dan atmosfer tidak terlalu tegang," ujar Chusnul. (JAL)