Kompas.com - 04/11/2015, 09:55 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris mengecam penembakan warga sipil hingga tewas oleh Serda YH anggota TNI. Peristiwa itu terjadi di Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/11/2015).

Charles menengarai, peristiwa itu bisa terjadi lantaran ada serangkaian tindakan indisipliner, baik yang dilakukan pelaku atau atasannya yang dianggap lalai dalam mengontrol aktivitas anak buahnya.

"Peristiwa penembakan masyarakat sipil yang dilakukan oknum Kostrad itu perlu didalami secara serius," ujar Charles melalui pesan singkat, Rabu (4/11/2015).

Berdasarkan kronologis yang disampaikan media massa, lanjut Charles, setidaknya pelaku sudah salah sejak awal, yakni berada di luar barak. Terlebih lagi, dia membawa senjata api.

Ia mempertanyakan, apakah pelaku dalam rangka bertugas atau tidak?

"Ada oknum di luar barak kesatuan dengan membawa senjata api saja sudah tidak benar. Apalagi senjata itu digunakan menembak warga sipil, ini pelanggaran berat," katanya.

Charles mendesak Polisi Militer TNI serius dalam menyelidiki tindakan indisipliner yang berujung pada pidana berat ini.

Jika perlu, atasan yang bersangkutan juga dipanggil, diperiksa, bahkan mempertanggungjawabkan aksi anak buahnya.

Ke depan, Charles berpendapat bahwa TNI harus memperhatikan syarat psikologis atau kejiwaan anggotanya yang diperbolehkan memegang senjata api. Sebab, peristiwa kekerasan terhadap sipil ini bukanlah yang pertama kali.

"Mabes TNI harus memroses hukum anggota Kostrad itu dan melakukan langkah-langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang. Menurut survei, lembaga TNI dipercaya publik, tapi peristiwa ini mencoreng hal itu," ujar dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran di Ruko Produksi Saus di Mangga Besar

Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran di Ruko Produksi Saus di Mangga Besar

Megapolitan
Tahap I Pendaftaran Bakal Caleg DKI Partai Demokrat Rampung, 106 Orang Daftarkan Diri

Tahap I Pendaftaran Bakal Caleg DKI Partai Demokrat Rampung, 106 Orang Daftarkan Diri

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Tewas di Kamar Hotel Kawasan Setiabudi Jaksel

Seorang Pria Ditemukan Tewas di Kamar Hotel Kawasan Setiabudi Jaksel

Megapolitan
Bukan Kaleng-kaleng, Ini Sepak Terjang Para Pengacara di Pusaran Kasus Brigadir J

Bukan Kaleng-kaleng, Ini Sepak Terjang Para Pengacara di Pusaran Kasus Brigadir J

Megapolitan
Cerita Pencari Kerja Datang ke Job Fair Mal Thamrin City, Antre 30 Menit untuk Sebar Lamaran

Cerita Pencari Kerja Datang ke Job Fair Mal Thamrin City, Antre 30 Menit untuk Sebar Lamaran

Megapolitan
Keluarga Manajer BCL Ajukan Rehabilitasi, Polisi Tunggu Hasil Asesmen

Keluarga Manajer BCL Ajukan Rehabilitasi, Polisi Tunggu Hasil Asesmen

Megapolitan
Warga Desak Cabut Pergub Penertiban Tanah, Pemprov DKI: Kalau pun Dicabut, Tak Bisa Tahun Ini

Warga Desak Cabut Pergub Penertiban Tanah, Pemprov DKI: Kalau pun Dicabut, Tak Bisa Tahun Ini

Megapolitan
Ini Lokasi Pos Imunisasi BIAN dan Booster Covid-19 yang Buka Sabtu-Minggu

Ini Lokasi Pos Imunisasi BIAN dan Booster Covid-19 yang Buka Sabtu-Minggu

Megapolitan
Jadi Tersangka Penyalahgunaan Psikotropika, Manajer BCL Terancam Pidana 5 Tahun Penjara

Jadi Tersangka Penyalahgunaan Psikotropika, Manajer BCL Terancam Pidana 5 Tahun Penjara

Megapolitan
Mahasiswa yang Bunuh Diri di Pinang Tangerang Sempat Tinggalkan Surat Wasiat

Mahasiswa yang Bunuh Diri di Pinang Tangerang Sempat Tinggalkan Surat Wasiat

Megapolitan
Tim SAR Gabungan Temukan Korban Kedua yang Tenggelam di Kali Bekasi

Tim SAR Gabungan Temukan Korban Kedua yang Tenggelam di Kali Bekasi

Megapolitan
Dishub DKI Jakarta Sebut Penerapan Tarif Integrasi Masih Tunggu Keputusan Gubernur

Dishub DKI Jakarta Sebut Penerapan Tarif Integrasi Masih Tunggu Keputusan Gubernur

Megapolitan
Warga Minta Pergub Penertiban Tanah Dicabut, Pemprov DKI: Nanti Dievaluasi Dulu

Warga Minta Pergub Penertiban Tanah Dicabut, Pemprov DKI: Nanti Dievaluasi Dulu

Megapolitan
Sambut HUT ke-77 RI , PT KAI Sediakan 7.000 Tiket KA Mulai Harga Rp 17.000

Sambut HUT ke-77 RI , PT KAI Sediakan 7.000 Tiket KA Mulai Harga Rp 17.000

Megapolitan
Warga Pulogadung Tutup Akses Tetangga, Penembok Bersedia Bongkar Tembok 50 Cm asal...

Warga Pulogadung Tutup Akses Tetangga, Penembok Bersedia Bongkar Tembok 50 Cm asal...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.