Kompas.com - 05/11/2015, 15:54 WIB
EditorFidel Ali
JAKARTA, KOMPAS.com- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyurati Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terkait pengendalian penyampaian pendapat.

Pengesahan dan pemberlakuan Peraturan Gubernur No 228 Tahun 2015 merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, kata Koordinator Kontras Haris Azhar di Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Dalam surat terbuka tersebut, Kontras dengan tegas menolak pemberlakuan pergub tersebut karena dinilai tidak saja telah menciderai hak asasi warga negara untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum yang selama ini telah dijamin oleh konstitusi, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah semakin antikritik dan abai terhadap segala bentuk aspirasi melalui ruang publik.

Haris memaparkan bahwa secara sepihak, pergub menetapkan bahwasanya ada tiga lokasi yang dapat dipergunakan sebagai lokasi aksi unjuk rasa yaitu Parkir Timur Senayan, Alun-Alun Demokrasi DPR RI dan Monumen Nasional (Monas).

Lebih dari itu, lanjutnya, pergub itu juga secara terbuka mengundang kembali keterlibatan TNI untuk terlibat dalam penanganan unjuk rasa dan tertib sipil melalui pembubaran paksa aksi unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum yang dinilai melanggar pergub.

"Pergub ini menunjukkan bahwa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tidak memahami perannya sebagai kepala daerah yang menjadi tuan rumah dari ibukota negara," katanya.

Ia mengingatkan bahwa seluruh lembaga negara berskala nasional berdomisili di ibukota, sehingga Gubernur DKI Jakarta bertanggungjawab untuk menciptakan kondisi ibukota yang kondusif bagi setiap warga negara yang ingin menyampaikan aspirasinya ke lembaga-lembaga Negara tersebut.

Namun, lanjut Haris, Pasal 7 dari Pergub tersebut membatasi aspirasi dan mediasi hanya dapat dilakukan kepada instansi Pemerintah Daerah dan satuan kerjanya.

"Padahal aksi menyampaikan pendapat di DKI Jakarta tidak selalu hanya ditujukan kepada instansi pemerintah daerah saja. Hal ini menciptakan penghalang bagi warga negara yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada lembaga-lembaga negara selain instansi pemerintah daerah yang berdomisili di DKI Jakarta," katanya

Kontras menyatakan, pergub ini bertentangan dengan UUD 1945, UU No 9 Tahun 1998 dan Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik, sehingga sudah semestinya pergub ini batal atau dibatalkan demi keberlangsungan pemajuan demokrasi dan pemenuhan serta perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Bila Gubernur DKI menolak mencabut pergub tersebut, maka Kontras dan elemen masyarakat sipil lainnya akan segera mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung untuk membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka karena bertentangan dengan UUD 1945 dan UU No 9 Tahun 1998, UU No 39 Tahun 1999 dan Kovenan Internasional Untuk Hak Sipil dan Politik.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang terbuka sudah sesuai dengan undang-undang.

"Menurut saya, pergub tersebut sudah sesuai dengan aturan undang-undang, yaitu lebih tepatnya Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998. Jadi, harus hargai orang lain," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (2/11).

Waktu pelaksanaan demonstrasi pun sudah diatur didalam pergub tersebut, yakni dari pukul 06.00 hingga 18.00 WIB. Sedangkan untuk pengeras suara dibatasi paling besar hingga 60 desibel.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Antara
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peluang Kasus Baim Wong Berakhir Damai Vs Dorongan Pelapor untuk Lanjutkan Kasus

Peluang Kasus Baim Wong Berakhir Damai Vs Dorongan Pelapor untuk Lanjutkan Kasus

Megapolitan
Kekhawatiran Warga Asli Pulau Seribu di Balik Megahnya Pelabuhan Muara Angke

Kekhawatiran Warga Asli Pulau Seribu di Balik Megahnya Pelabuhan Muara Angke

Megapolitan
Kini Tiket ke Kepulauan Seribu Bisa Dibeli Lewat Aplikasi, Begini Caranya…

Kini Tiket ke Kepulauan Seribu Bisa Dibeli Lewat Aplikasi, Begini Caranya…

Megapolitan
Indra Kenz Siapkan Pembelaan Usai Dituntut 15 Tahun Penjara dan Denda Rp 10 M

Indra Kenz Siapkan Pembelaan Usai Dituntut 15 Tahun Penjara dan Denda Rp 10 M

Megapolitan
Saat Orang Miskin Begal Orang Miskin, Motor Pedagang Mi Ayam Dirampas Para Pengangguran

Saat Orang Miskin Begal Orang Miskin, Motor Pedagang Mi Ayam Dirampas Para Pengangguran

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Saat Polisi Buka Peluang Damai untuk Baim Wong | Saat Hillary Lasut Ramai-ramai Dikritik

[POPULER JABODETABEK] Saat Polisi Buka Peluang Damai untuk Baim Wong | Saat Hillary Lasut Ramai-ramai Dikritik

Megapolitan
ABK Minta Anies Tinjau Pelabuhan Muara Angke Diam-diam: Jangan Dengar Kata Bawahannya...

ABK Minta Anies Tinjau Pelabuhan Muara Angke Diam-diam: Jangan Dengar Kata Bawahannya...

Megapolitan
Jangan Takut! Begini Cara Menghadapi Situasi KDRT, Lapor ke Polisi hingga via Online

Jangan Takut! Begini Cara Menghadapi Situasi KDRT, Lapor ke Polisi hingga via Online

Megapolitan
Banjir Berulang Kali hingga Lumpuhkan Tol BSD, Apa Solusinya?

Banjir Berulang Kali hingga Lumpuhkan Tol BSD, Apa Solusinya?

Megapolitan
Kuasa Hukum Korban Binomo: Kami Puas, tapi Sebenarnya Berharap Indra Kenz Dipenjara 20 Tahun

Kuasa Hukum Korban Binomo: Kami Puas, tapi Sebenarnya Berharap Indra Kenz Dipenjara 20 Tahun

Megapolitan
BMKG: Jakarta Diguyur Hujan Siang hingga Malam, Potensi Petir Disertai Angin Kencang

BMKG: Jakarta Diguyur Hujan Siang hingga Malam, Potensi Petir Disertai Angin Kencang

Megapolitan
Daftar Hotline Puskesmas di Tangerang Selatan

Daftar Hotline Puskesmas di Tangerang Selatan

Megapolitan
10 Tempat Jalan-Jalan di Jakarta yang Seru dan Murah Meriah

10 Tempat Jalan-Jalan di Jakarta yang Seru dan Murah Meriah

Megapolitan
Jadwal SIM Keliling di Bekasi Bulan Oktober

Jadwal SIM Keliling di Bekasi Bulan Oktober

Megapolitan
Pembangunan KKota Street Kiosk Rampung Desember, Berlokasi di Dukuh Atas dan Kuningan

Pembangunan KKota Street Kiosk Rampung Desember, Berlokasi di Dukuh Atas dan Kuningan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.