Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Kabar Program ERP di Jakarta?

Kompas.com - 05/11/2015, 21:12 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Keberlangsungan jalan berbayar atau disebut Electronic Road Pricing (ERP) yang dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nampaknya terlihat mandek. Hampir selama 1 tahun belakangan ini gate atau gerbang ERP hanya menjadi pemanis jalan Ibukota Jakarta.

Seperti halnya di Jalan Jendral Sudirman dekat Ratu Plaza, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, S?etiabudi, Jakarta Selatan. Untuk di Jalan Jendral Sudirman menggunakan seperti gate yang dilakukan uji coba oleh PT Kapsch asal Swedia. Sedangkan, untuk di wilayah Kuningan bentuknya seperti tiang leter L yang dilengkapi fasilitas layar selebar 2 meter x 1 meter yang dilakukan uji coba oleh PT Q-Free dari Norwegia.

Namun, hasil uji coba yang dilakukan oleh dua perusahaan asing itu tidak pernah dibuka oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta. Tak hanya itu, untuk memastikan proyek itu tidak mandek, maka gate-gate itu terpaksa dipasang. Walaupun, kontrak dari uji coba itu sudah berakhir pada akhir bulan September 2015 lalu.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansah menuturkan bahwa? program jalan berbayar itu terus berjalan. Bahkan, proses perlengkapan lelang investasi akan segera diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI.

"ERP jalan terus kok. Minggu depan dokumen lelang investasi kami serahkan ke BPKAD untuk dilakukan lelang," kata Andri Yansah di Terminal Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/11).

?Menurutnya pihak ketiga manapun bisa mengikuti lelang investasi jalan berbayar itu. Tidak harus dua perusahaan yang melakukan uji coba. Namun, ketika Warta Kota menanyakan hasil uji coba jalan berbayar itu, Andri enggan membebarkannya. Dia mengaku hasil dari uji coba ERP tidak etis untuk dibeberkan ke publik.

"Evaluasi sudah kok. Kita evaluasi dan ngga boleh diungkap. Kita menggunakan lelang investasi. Siapa saja boleh ikut. Cari yang paling top dan sudah digunakan negara maju. Karena ini pertama kali di Indonesia dan jangan sampai menggunakan teknologi abal-abal," kata Mantan Camat Jatinegara itu.

Wacana jalan berbayar sempat menghilang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah mencopot dua Kepala Dinas Perhubungan yaitu Muhammad Akbar dan Benjamin Bukit karena tidak bisa mengimplementasikan jalan berbayar itu. Oleh sebab itu, kata Andri, dirinya dilantik menjadi Kadishubtrans? DKI.

"Makannya sekarang Kadisnya saya. Target lebih cepat. Contohnya dokumen lelang yang harusnya disampaikan Desember, tapi November sudah maju," tuturnya.

Dia memprediksi penerapan jalan berbayar akan bisa dilaksanakan pada April atau Mei 2017 mendatang. Karena harus menyiapkan segala sesuatu mulai dari Lelang sampai sosialisasi untuk warga.

"Pertimbangan 4 bulan-6 bukan bpkad. April sudah dpt pemenang. Yang the best. Kontrak lalu pembangunan. Proses pembangunan, sosialisasi, dan bicara low enforcemen sekitar 10 sampai 12 bulan. Kira-kira April sampai Mei 2017 bisa diterapkan," ungkapnya.?

Andri mengaku belum mengetahui besaran tarif untuk sekali melintasi ?jalan tersebut. Karena perlu kajian khusus dari pemenang lelang dan Pemprov DKI. Pihaknya akan menggunakan on board unit (OBU) untuk mendeteksi kendaraan. Selain itu, jalan berbayar itu akan terintegrasi dengan pembayaran tol.

"Kami tetap pakai OBU dan akan bekerjasama dengan pihak tol. Jadi pihak tol merombak semuanya dan ikut kita," tuturnya.

Sementara itu, pantauan Warta Kota dilapang yaitu Jalan HR Rasuna Said, layar ERP terlihat mati. Hanya ada dua lampu yang menyala di mesin tersebut. Pemasangan mesin ERP di Jalan HR Rasuna Said hanyalah untuk jalur cepat saja.

Sedangkan di Jalan Jendral Sudirman malah sebaliknya. Gerbang selebar 12 meter dengan tinggi 5 meter tampak terlihat di jalur lambat. Ketika malam hari, gerbang yang terbuat dari aluminium itu bercahaya biru pantulan dari lampu dari mesin tersebut.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com