Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinas Kebersihan DKI Klaim Swakelola Sampah Menghemat Rp 76 Miliar

Kompas.com - 06/11/2015, 14:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan tetap melakukan swakelola terhadap pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.

Karena itu, pihaknya akan memutus kontrak dengan pengelola sampah Jakarta di Bantargebang, yaitu PT Godang Tua Jaya (GTJ).

Sementara itu, Dinas Kebersihan DKI Jakarta juga tidak akan lagi mengalokasikan dana pengelolaan sampah (tipping fee), yaitu sebesar Rp 336 miliar.

Seperti yang dikatakan oleh Wakil Kepala Dinas, Ali Maulana, pemutusan kontrak kerja sama dengan PT GTJ merupakan jalan terbaik.

Pasalnya, jika kerja sama dilanjutkan hingga 2023, Pemprov DKI akan terus merugi. Hal tersebut sesuai dengan temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) terhadap anggaran 2013.

"Dalam anggaran 2013, BPK menyebutkan Pemprov merugi Rp 182 miliar untuk pengelolaan sampah Bantargebang. Sama juga saat tahun 2014, BPK menilai kerugiannya mencapai Rp 400 miliar. Karena itu, lebih baik memang putus kontrak," kata Ali, ketika dihubungi, Kamis (5/11/2015).

Atas temuan BPK tersebut, lanjut Ali, pihaknya menilai lebih baik melakukan swakelola untuk pengelolaan sampah tersebut.

Dengan swakelola, dana yang dikeluarkan Pemprov DKI lebih sedikit. Kurang lebih Rp 76 miliar bisa dihemat dengan swakelola sampah.

"Jika swakelola akan lebih murah untuk pengelolaan sampah, cuma Rp 260 miliar per tahun. Dibandingkan harus tipping fee, besarnya mencapai Rp 336 miliar. Jadi, kami alihkan saja untuk membeli alat berat dan biaya operasional untuk mengelola sampah selama satu tahun," ujar dia.

DPRD mendukung

Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman, menyampaikan dukungannya atas pemutusan kontrak dengan pihak GTJ tersebut. Pasalnya, ia menilai bahwa GTJ tidak memenuhi kewajibannya dalam klausul yang telah ditetapkan.

"Kami tetap dukung Pemprov DKI karena memang kewajiban GTJ belum menyelesaikannya," katanya.

Meskipun demikian, dia mengimbau Pemprov DKI agar bersiap-siap atas gugatan yang akan dilayangkan GTJ meskipun ia optimistis bahwa Pemprov akan memenangkan gugatan tersebut.

"Memang dua belah pihak salah. Tapi, saya yakin Pemprov yang akan menang," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com