Kompas.com - 06/11/2015, 17:34 WIB
Dua pengacara Denny Akung, yakni Djalu Arya Guna dan Rory Sagala usai melaporkan kasus yang dialami kliennnya ke Komnaa HAM, Rabu (4/11/2015). Denny adalah pemilik rumah yang ditutup tembok oleh Warga Peduli Bukit Mas di Perumahan Bukit Mas Bintaro, Jakarta Selatan. Kompas.com/Alsadad RudiDua pengacara Denny Akung, yakni Djalu Arya Guna dan Rory Sagala usai melaporkan kasus yang dialami kliennnya ke Komnaa HAM, Rabu (4/11/2015). Denny adalah pemilik rumah yang ditutup tembok oleh Warga Peduli Bukit Mas di Perumahan Bukit Mas Bintaro, Jakarta Selatan.
|
EditorIcha Rastika
JAKARTA, KOMPAS.com - Kisruh penembokan rumah milik Denny (41) yang berlokasi   Perumahan Bukit Mas Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan masih berlanjut.

Baik Denny maupun kelompok Warga Peduli Perumahan Bukit Mas (WPPBM) yang menembok rumah tersebut, saling beradu dokumen.

Denny yang membeli rumah tersebut dari Heru Isprianto mengaku sudah mengecek surat-surat terkait kepemilikan rumahnya. Ia pun mengklaim tidak ada masalah terkait rumahnya.

Sejak dimiliki Heru, menurut Denny, IMB maupun sertifikat rumah tersebut menyatakan bahwa rumah dua lantai itu menghadap ke Jalan Cakra Negara yang termasuk jalan Kompleks Perumahan Bukit Mas Bintaro.

Kepada Kompas.com, Denny memperlihatkan salinan dokumen IMB, sertifikat, hingga surat-surat terkait PBB rumahnya. Berdasarkan salinan dokumen tersebut, rumah Denny memang berlamat di Jalan Cakra Negara.

Sementara itu, perwakilan WPPBM Mohammad Narainan juga memiliki salinan dokumen yang sama terkait kepemilikan rumah tersebut.

Dalam dokumen yang dimiliki Narainan tertera bahwa rumah Denny beralamat di Jalan Mawar. Namun, dalam dokumen itu, nama Jalan Mawar dicoret dengan pulpen dan diubah menjadi menjadi Jalan Cakra Negara.

Selain menunjukkan dokumen, pria yang biasa disapa Rena Mulyana ini menunjukkan kertas bergambar denah lokasi rumah Denny. Denah yang diperlihatkan Rena pun terdiri dari dua  versi, yakni versi sebelum dibangun rumah, dan versi setelah rumah dibangun.

Dari denah yang dilengkapi foto itu, terlihat perbedaan posisi pos satpam. Saat rumah belum dibangun, posisi pos satpam agak menjorok ke dalam dan berbatasan langsung dengan lahan yang masih ditembok.

Namun setelah rumah berdiri, posisi pos satpam terlihat digeser beberapa sentimeter dan berbatasan langsung dengan halaman depan rumah Denny.

Menurut Rena, telah terjadi pelanggaran karena adanya penggeseran pos satpam. Ia menilai bahwa pos satpam yang termasuk fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum) tidak bisa begitu saja digeser tanpa persetujuan warga.

"Ini ibarat, kamu ambil barang orang, orangnya protes, tapi kamu yang lebih galak. Padahal kan kamu yang ambil barang orang. Ini namanya menyalahi hukum," tutur Rena.

Rena juga menuding Denny dan istrinya tidak lapor diri begitu pindah ke rumah tersebut melainkan hanya lapor kepada pengurus RT dan RW setempat.

Secara terpisah, Denny mengaku sudah lapor ke ketua RT 01 dan ketua RW 15 di tempat tinggalnya terkait rencananya tinggal di sana.

Bahkan, saat rumah masih dibangun, Denny bolak-balik ke sana dan selama itu tidak ada masalah.

"Ini seakan-akan warga itu tunggu ada yang tinggal baru ditembok," kata Denny.

Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan masih melakukan verifikasi dokumen terkait kepemilikan rumah.

Jika tidak ada yang salah dengan dokumen kepemilikan rumah Denny, maka tembok di rumah tersebut harus dibongkar.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Karyawan Pinjol di PIK Tagih Utang ke 100 Nasabah Sehari, Gaji Rp 5 Juta per Bulan

Karyawan Pinjol di PIK Tagih Utang ke 100 Nasabah Sehari, Gaji Rp 5 Juta per Bulan

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Kasus Covid-19 di Depok Naik 448 dalam Sehari, 1 Pasien Sembuh

UPDATE 26 Januari: Kasus Covid-19 di Depok Naik 448 dalam Sehari, 1 Pasien Sembuh

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 444 Dalam Sehari

UPDATE 26 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 444 Dalam Sehari

Megapolitan
Cerita Ibu Dua Anak Tergiur jadi Karyawan Pinjol Ilegal di PIK Demi Buah Hati, Berujung Ditangkap Polisi

Cerita Ibu Dua Anak Tergiur jadi Karyawan Pinjol Ilegal di PIK Demi Buah Hati, Berujung Ditangkap Polisi

Megapolitan
Pemkot Tangsel Belum Tarik Rem Darurat meski Kasus Covid-19 Melonjak

Pemkot Tangsel Belum Tarik Rem Darurat meski Kasus Covid-19 Melonjak

Megapolitan
Kesal Diputus Cinta dan Ingin Peras Korban, Pria di Tangsel Ancam Sebar Foto Vulgar

Kesal Diputus Cinta dan Ingin Peras Korban, Pria di Tangsel Ancam Sebar Foto Vulgar

Megapolitan
Pesimistis Sirkuit Formula E Rampung 3 Bulan, Ketua DPRD: Ini Bukan Lintasan Tamiya

Pesimistis Sirkuit Formula E Rampung 3 Bulan, Ketua DPRD: Ini Bukan Lintasan Tamiya

Megapolitan
Sumur Resapan Diusulkan jadi Kolam Lele, Ini Respons Wagub DKI

Sumur Resapan Diusulkan jadi Kolam Lele, Ini Respons Wagub DKI

Megapolitan
13 Orang Terpapar Covid-19, PN Jakarta Barat Ditutup Sementara, Hanya Layani Urusan Mendesak

13 Orang Terpapar Covid-19, PN Jakarta Barat Ditutup Sementara, Hanya Layani Urusan Mendesak

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan hingga Sore

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan hingga Sore

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Tender Formula E Dicurigai | Wakil Ketua DPRD Kompak Laporkan Ketua Dewan

[POPULER JABODETABEK] Tender Formula E Dicurigai | Wakil Ketua DPRD Kompak Laporkan Ketua Dewan

Megapolitan
Keluarga Kakek 89 Tahun Korban Pengeroyokan Berharap Pelaku Lain Segera Ditangkap

Keluarga Kakek 89 Tahun Korban Pengeroyokan Berharap Pelaku Lain Segera Ditangkap

Megapolitan
Bertambah 11 Kasus, Total 91 Orang Terpapar Omicron di Jakarta Selatan

Bertambah 11 Kasus, Total 91 Orang Terpapar Omicron di Jakarta Selatan

Megapolitan
Digerebek Polisi, Pegawai Pinjol Ilegal Hanya Bisa Tertunduk dan Tutupi Wajah

Digerebek Polisi, Pegawai Pinjol Ilegal Hanya Bisa Tertunduk dan Tutupi Wajah

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Ingin Jakarta Tetap Jadi Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Ketua DPRD DKI Ingin Jakarta Tetap Jadi Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.