Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/11/2015, 14:09 WIB
|
EditorIcha Rastika
JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan DKI Jakarta berinisial EDN yang diduga menyalahgunakan wewenang untuk mencari keuntungan dengan menawarkan lahan sengketa kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Lahan yang dimaksud adalah lahan di tengah area TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. "Hari ini, kami melaporkan EDN yang kami duga telah melanggar kode etik, menggunakan wewenangnya sebagai pejabat BPK untuk kepentingan pribadinya. Laporan disampaikan ke Majelis Kehormatan Kode Etik BPK RI," kata Febri Hendri dari Divisi Investigasi ICW, Rabu (11/11/2015) siang, kepada Kompas.com.

Adapun EDN menjabat sebagai Kepala BPK DKI pada akhir 2014. Menurut Febri, kecurigaan ICW berawal pada 2005, ketika lahan seluas 9.618 meter persegi itu dibeli EDN dari warga di sana. Saat itu, EDN masih menjadi staf BPK di kantor perwakilan lain.

Lahan yang mulanya terdiri atas empat bidang itu dibeli EDN dari tiga orang pemilik lahan di sana. Ada satu orang yang memiliki dua bidang lahan sekaligus.

Tak lama setelah membeli lahan tersebut, EDN menawarkannya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Penawaran lahan itu dilakukan EDN dengan enam kali mengirimkan surat kepada Gubernur dan pejabat Pemprov DKI dalam kurun waktu 2005 hingga 2013.

Namun, Pemprov DKI menolak tawaran EDN karena lahan itu dalam status sengketa. Setelah tawaran ditolak, EDN menyurati Kepala BPK perwakilan DKI saat itu agar segera memeriksa status lahan di sana.

Surat tersebut dikirimkan oleh EDN pada 2013. Namun, hingga Agustus 2014, BPK DKI tidak juga mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas status lahan tersebut.

LHP baru keluar ketika EDN menjabat sebagai Kepala BPK DKI pada akhir tahun 2014. Dalam kasus ini, ICW melihat adanya kemiripan substansi antara surat pribadi EDN kepada Pemprov DKI dengan temuan LHP BPK DKI yang dikeluarkan saat dirinya sudah menjabat.

Atas dasar itu, ICW menduga EDN menggunakan kewenangannya sebagai pejabat strategis BPK DKI untuk memeriksa status lahan pribadinya sendiri.

Laporan ICW ini diterima Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas BPK RI Rati Dewi Puspita untuk kemudian diteruskan kepada inspektur utama selaku panitera dalam Majelis Kehormatan Kode Etik BPK RI.

"Saya mewakili saja. Laporan ini resmi kami terima, dan selanjutnya akan kami tindak lanjuti," tutur Rati.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Gugatan 18 Konsumen Meikarta Ditunda atas Permintaan PT MSU

Sidang Gugatan 18 Konsumen Meikarta Ditunda atas Permintaan PT MSU

Megapolitan
Polda Metro: Klaim Bripka Madih Diperas oleh Penyidik Tak Terbukti

Polda Metro: Klaim Bripka Madih Diperas oleh Penyidik Tak Terbukti

Megapolitan
Polemik Skywalk Kebayoran Lama: Sempat Berguncang hingga Warga Harus Bayar untuk Melintas

Polemik Skywalk Kebayoran Lama: Sempat Berguncang hingga Warga Harus Bayar untuk Melintas

Megapolitan
Pura-pura Jadi Ojol, Dua Orang Gasak Motor di Indekos Cipayung

Pura-pura Jadi Ojol, Dua Orang Gasak Motor di Indekos Cipayung

Megapolitan
Era Swastanisasi Berakhir, Warga Kemayoran Harap Air Bersih Tetap Mengalir

Era Swastanisasi Berakhir, Warga Kemayoran Harap Air Bersih Tetap Mengalir

Megapolitan
Polda Metro Gelar Operasi Keselamatan Jaya 2023, Pelanggar Lalu Lintas Bakal Ditegur

Polda Metro Gelar Operasi Keselamatan Jaya 2023, Pelanggar Lalu Lintas Bakal Ditegur

Megapolitan
BMKG: Gempa Bumi M 5,2 di Bayah Banten Terasa hingga Jakarta dan Depok

BMKG: Gempa Bumi M 5,2 di Bayah Banten Terasa hingga Jakarta dan Depok

Megapolitan
Kasus Gagal Ginjal Akut Ditemukan Kembali di Jakarta: Terlacak Januari 2023, Obat Diduga Penyebabnya

Kasus Gagal Ginjal Akut Ditemukan Kembali di Jakarta: Terlacak Januari 2023, Obat Diduga Penyebabnya

Megapolitan
Wajah Baru Jalan Srengseng Sawah Pasca-kecelakaan Mahasiswa UI, Sumur Resapan Sudah Diaspal dan Dilubangi

Wajah Baru Jalan Srengseng Sawah Pasca-kecelakaan Mahasiswa UI, Sumur Resapan Sudah Diaspal dan Dilubangi

Megapolitan
PAM Jaya Kirim Mobil Tangki untuk Atasi Terhambatnya Aliran Air Bersih di Kemayoran

PAM Jaya Kirim Mobil Tangki untuk Atasi Terhambatnya Aliran Air Bersih di Kemayoran

Megapolitan
Ada Motif Tolak Menikah dan Ingin Kuasai Harta di Balik Kekejian Ecky Mutilasi Angela...

Ada Motif Tolak Menikah dan Ingin Kuasai Harta di Balik Kekejian Ecky Mutilasi Angela...

Megapolitan
Gempa Bumi Guncang Selatan Banten Terasa sampai Jakarta akibat Aktivitas Subduksi Lempeng Indo-Australia

Gempa Bumi Guncang Selatan Banten Terasa sampai Jakarta akibat Aktivitas Subduksi Lempeng Indo-Australia

Megapolitan
Percobaan Penculikan di Pondok Kelapa Menyisakan Trauma, Korban Siswi SD Sakit dan Enggan Sekolah

Percobaan Penculikan di Pondok Kelapa Menyisakan Trauma, Korban Siswi SD Sakit dan Enggan Sekolah

Megapolitan
Bareskrim Polri Telusuri Penyebab Kasus Gagal Ginjal Akut yang Kembali Telan Korban Jiwa di Jakarta

Bareskrim Polri Telusuri Penyebab Kasus Gagal Ginjal Akut yang Kembali Telan Korban Jiwa di Jakarta

Megapolitan
Gempa Terkini M 5,2 Guncang Binuangeun Banten, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Terkini M 5,2 Guncang Binuangeun Banten, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.