Bahkan, ia meminta DPRD DKI tidak memandang kemampuan Dinas Kebersihan sebelah mata.
"DPRD enggak usah terlalu menganggap remeh (kemampuan) PNS di DKI juga, banyak yang bagus kok. Dari dulu puluhan tahun, semua sungai di DKI bayar swasta, tapi penuh sampah," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (13/11/2015).
"Sekarang yang kerjain (membersihkan sampah di sungai) siapa? Pekerja harian lepas (PHL) dan PNS. Lebih bersih enggak sungainya? Lebih bersih, jadi enggak usah suudzan (berpikiran buruk), nuduh yang enggak-enggak," kata Basuki lagi.
Selain itu, Basuki juga menegaskan tidak akan bekerja sama dengan perusahaan asing untuk swakelola TPST Bantargebang.
Basuki mengatakan akan menambah kontrak individual kepada para PHL. Hal ini, lanjut dia, juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Perusahaan asing bisa nyogok pejabat juga, tapi kalau ini pegawai yang kerja. Kerjanya lebih bersih walaupun penyerapan anggaran lebih pelan. Tapi kami pikir, ini jalan yang baik," kata Basuki.
Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana sebelumnya tidak sepakat dengan rencana Dinas Kebersihan DKI melakukan swakelola TPST Bantargebang.
Sani (sapaan Triwisaksana) menilai, Dinas Kebersihan DKI belum memiliki pengalaman yang cukup dalam hal pengelolaan sampah.
"Dinas Kebersihan tidak akan sanggup. Ini masalah track record mereka," kata Sani.
Ia mengimbau Pemprov DKI menunjuk BUMD yang lebih berkompeten atasi permasalahan sampah ibu kota.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanSegera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.