Kompas.com - 17/11/2015, 10:48 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Muhammad Sanusi mengatakan Pemerintah Provinsi DKI harus membuat solusi jangka panjang agar Jakarta bahkan Kampung Pulo tidak banjir lagi.

"Sepanjang kita enggak beresin dari hulunya, pasti masih banjir. Karena debet Ciliwung itu besar. Kampung Pulo banjir selama kita enggak bikin bendungan di hulu," ujar Sanusi di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Selasa (17/11/2015).

Sanusi memberi contoh sistem Bendungan Jatiluhur. Ketika musim hujan, bendungan tersebut akan menampung seluruh air dan mencegahnya turun ke Jakarta.

Sebaliknya, saat musim kemarau, air yang telah ditampung di bendungan tersebut bisa dialirkan ke sungai-sungai di Jakarta.

Dengan cara seperti ini, Sanusi yakin Jakarta tidak banjir.

Sanusi menyarankan agar bendungan dibangun di daerah Ciawi. Ada beberapa keuntungan yang didapat Pemprov DKI jika membuat bendungan di hulu.

Dia mengatakan harga tanah di daerah hulu sungai tidak akan semahal Jakarta. Pemprov DKI bisa membebaskan lahan dengan harga yang murah.

Selain itu, permasalahan sosial yang ditimbulkan tidak sebesar di Jakarta. Dia mengacu kepada konflik yang muncul saat relokasi warga Kampung Pulo berlangsung.

Sanusi menyadari bahwa solusi yang dia usulkan membutuhkan biaya besar dan memakan waktu lama. Namun, hal itu masih lebih baik daripada terus melakukan solusi jangka pendek.

Jika bendungan dibangun, setidaknya akan ada kepastian bagi warga Jakarta sampai kapan mereka akan merasakan banjir.

"Kan ketahuan tuh, mungkin tiga atau empat tahun lagi kita enggak banjir. Seperti MRT, kan jelas proyek itu selesainya kapan. Yang penting ada kepastian," ujar dia.

Sanusi mengatakan proyek bendungan ini pernah diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI ketika pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015.

Namun, proyek tidak jadi dikerjakan karena APBD 2015 menggunakan pergub. Sanusi tidak tahu apakah anggaran untuk bendungan itu ada dia APBD 2015.

"Sedangkan untuk tahun 2016, sepertinya Pemprov enggak mengajukan lagi tuh," ujar Sanusi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prakiraan Cuaca BMKG: Potensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang di Jakbar dan Jaksel

Prakiraan Cuaca BMKG: Potensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang di Jakbar dan Jaksel

Megapolitan
Pemprov DKI Resmikan 12 Rusunawa Senilai Rp 2,96 Triliun, Dinas Perumahan: Sumber Dananya dari APBD dan KLB

Pemprov DKI Resmikan 12 Rusunawa Senilai Rp 2,96 Triliun, Dinas Perumahan: Sumber Dananya dari APBD dan KLB

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Nasib Sumur Resapan Anies | Cara Registrasi Aplikasi Rusunawa | Konstruksi MRT Fase 2 Pintu Masuk Monas

[POPULER JABODETABEK] Nasib Sumur Resapan Anies | Cara Registrasi Aplikasi Rusunawa | Konstruksi MRT Fase 2 Pintu Masuk Monas

Megapolitan
Cerita Korban Selamat dari Kebakaran di Tambora, Lompat dari Lantai 3 dan Lari di Atap Tetangga

Cerita Korban Selamat dari Kebakaran di Tambora, Lompat dari Lantai 3 dan Lari di Atap Tetangga

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Kehilangan Rp 2,7 Triliun Akibat Gratiskan PBB, Pakar Sarankan Hitung Ulang

Pemprov DKI Bakal Kehilangan Rp 2,7 Triliun Akibat Gratiskan PBB, Pakar Sarankan Hitung Ulang

Megapolitan
Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

Megapolitan
Mobil Tabrak Lapak Penjual Bakso di Bogor, Nenek dan Cucunya Terluka

Mobil Tabrak Lapak Penjual Bakso di Bogor, Nenek dan Cucunya Terluka

Megapolitan
Cerita Penghuni Indekos di Tambora saat Kebakaran, Dengar Teriakan yang Dikira Perayaan 17 Agustus

Cerita Penghuni Indekos di Tambora saat Kebakaran, Dengar Teriakan yang Dikira Perayaan 17 Agustus

Megapolitan
Guru Diduga Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta, DPRD DKI Bakal Panggil Dinas Pendidikan

Guru Diduga Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta, DPRD DKI Bakal Panggil Dinas Pendidikan

Megapolitan
Pengacara Keluarga hingga Refly Harun Hadiri Solidaritas 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM

Pengacara Keluarga hingga Refly Harun Hadiri Solidaritas 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM

Megapolitan
Ini Tanggapan Transjakarta Terkait Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Ini Tanggapan Transjakarta Terkait Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Megapolitan
Soal Penggantian Nama Jalan Cikarang-Cibarusah, Pemkab Bekasi Segera Surati Pemprov Jabar

Soal Penggantian Nama Jalan Cikarang-Cibarusah, Pemkab Bekasi Segera Surati Pemprov Jabar

Megapolitan
Wagub DKI soal Kedai Kopi di Halte Harmoni: Awalnya agar Warga Bisa Ngopi dan Internetan Saat Tunggu Bus

Wagub DKI soal Kedai Kopi di Halte Harmoni: Awalnya agar Warga Bisa Ngopi dan Internetan Saat Tunggu Bus

Megapolitan
Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid, Wagub DKI: Tak Dibenarkan Tenaga Pendidik Menganiaya

Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid, Wagub DKI: Tak Dibenarkan Tenaga Pendidik Menganiaya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.