Taufik Tuding Ahok yang Tak Terbuka dalam Pembagian Tunjangan Kinerja

Menurut Taufik, Basuki seolah tidak percaya dengan pembahasan yang dilakukan DPRD DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Padahal pembahasan di Banggar kan terbuka untuk umum, disaksikan wartawan, dan KPK pernah hadir, kita sangat terbuka. Kalau soal e-budgeting juga bukan urusan kita. Saya kira Ahok tidak paham dan tidak dapat laporan utuh dari SKPD soal pembahasan di Banggar," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Rabu (18/11/2015).

Menurut Taufik, Basuki alias Ahok seharusnya bisa mengetahui segala perkembangan pembahasan KUA-PPAS 2016 dari SKPD-nya.

Jika Ahok tidak tahu, menurut dia, itu artinya dia tidak mendapatkan laporan utuh dari anak buahnya. (Baca: KUA-PPAS 2016 Tak Masuk "E-budgeting", Taufik Minta Ahok Tanya Anak Buahnya)

Menurut Taufik, nota kesepahaman (MoU) KUA-PPAS 2016 sudah bisa dilakukan Jumat ini. Rencananya, paripurna penyampaian RAPBD 2016 akan dilakukan Senin, pekan depan.

Taufik justru menuding eksekutif yang bersikap tidak terbuka dalam pembahasan ini. Contohnya ketika Banggar DPRD meminta laporan terkait sistem pembagian tunjangan kinerja daerah (TKD).

Menurut dia, TKD PNS DKI lebih besar 200 persen dari anggaran gajinya. "Kita minta tahu cara lu bagiin duit, sampai sekarang tidak dapat," ujar Taufik.

Sebelumnya Basuki mengaku kesal karena pembahasan anggaran dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD tidak dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting. (Baca: Ahok Kesal Pembahasan Anggaran di Banggar Tak Dimasukkan ke "E-budgeting")

Kini, anggaran disepakati dulu baru dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting. Padahal Ahok telah menginstruksikan agar seluruh proses pembahasan anggaran dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting.

Dengan begitu, publik akan mengetahui perubahan-perubahan anggaran sebelum disepakati menjadi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI. (Baca: Ahok: Proses E-Budgeting Jadi Pembelajaran Gubernur yang Akan Datang)

Adapun nilai RAPBD DKI 2016 diperkirakan mencapai Rp 66 triliun. Nilai ini Rp 1 triliun lebih tinggi dibandingkan nilai APBD Perubahan DKI 2015 yang berjumlah sekitar Rp 65 triliun.