Kompas.com - 19/11/2015, 13:02 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta menghapus sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sampai 31 Desember 2015.

Dengan demikian, wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajak tanpa perlu membayar denda.

"Jadi, masyarakat yang punya tunggakan pajak PBB, sanksi bunganya dihapuskan kalau mereka bayar dalam jangka waktu 18 November 2015 sampai 31 Desember 2015," ujar Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak Edi Sumantri di Gedung Dinas Teknis Pajak, Jalan Abdul Muis, Kamis (19/11/2015).

Edi mengatakan, penghapusan tersebut sesuai dengan Keputusan Nomor 2885 Tahun 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terutang Tahun 2013, 2014, dan 2015.

Pembayarannya pun bisa langsung dilakukan ke Bank DKI atau bank yang bekerja sama dengan Bank DKI tanpa perlu mengajukan persyaratan terlebih dahulu.

Edi menjelaskan alasan pembebasan denda pajak tersebut, salah satunya untuk mencapai target pendapatan pajak DKI tahun 2015.

Dalam data yang dimiliki oleh Dinas Pelayanan Pajak, potensi pajak yang belum tertagih pada tahun 2015 sekitar Rp 1,7 triliun. Pajak yang sudah masuk ke kas daerah sekitar Rp 6,3 triliun.

Edi mengatakan, jumlahnya lebih banyak lagi jika meninjau tunggakan di bawah tahun 2015.

"Harapan kami, dengan upaya ini, kita bisa mencairkan PBB sebesar Rp 500 miliar. Walau enggak mencapai target, bisa mendekati 100 persen," ujar Edi.

Sebelumnya, Pemprov DKI juga menghapus sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Kebijakan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hal itu untuk khususnya PKB, sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 2829 Tahun 2015 tentang penghapusan sanksi administrasi pembayaran PKB dan penghapusan sanksi administrasi BBNKB.

Wajib pajak yang membayar PKB dan BBNKB setelah 31 Desember 2015 akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kakek 89 Tahun Dikeroyok hingga Tewas, Keluarga: Ada Pihak yang Memang Ingin Hal Ini Terjadi

Kakek 89 Tahun Dikeroyok hingga Tewas, Keluarga: Ada Pihak yang Memang Ingin Hal Ini Terjadi

Megapolitan
Dicecar soal Dana Pembangunan Lintasan Formula E, Jakpro Sebut Rogoh Duit Korporasi

Dicecar soal Dana Pembangunan Lintasan Formula E, Jakpro Sebut Rogoh Duit Korporasi

Megapolitan
Meski Dilarang Selama PTM, Masih Ada Siswa yang Jajan di Luar Area Sekolah

Meski Dilarang Selama PTM, Masih Ada Siswa yang Jajan di Luar Area Sekolah

Megapolitan
PN Depok Lockdown, Hakim dan Belasan Orang Positif Covid-19

PN Depok Lockdown, Hakim dan Belasan Orang Positif Covid-19

Megapolitan
Wagub Pastikan Pasokan Minyak Goreng di DKI Jakarta Aman

Wagub Pastikan Pasokan Minyak Goreng di DKI Jakarta Aman

Megapolitan
Kasus Kakek 89 Tahun Tewas Dikeroyok, Orang yang Teriaki Korban Maling Jadi Tersangka

Kasus Kakek 89 Tahun Tewas Dikeroyok, Orang yang Teriaki Korban Maling Jadi Tersangka

Megapolitan
Wali Kota Jaksel Sebut 14 Warga Cilandak yang Terpapar Omicron Selesai Jalani Isolasi

Wali Kota Jaksel Sebut 14 Warga Cilandak yang Terpapar Omicron Selesai Jalani Isolasi

Megapolitan
Pengendara Mobil Konvoi di Tol Andara Ditegur Polisi karena Tak Izin Bikin Dokumentasi

Pengendara Mobil Konvoi di Tol Andara Ditegur Polisi karena Tak Izin Bikin Dokumentasi

Megapolitan
Ada Polisi Saat Kakek 89 Tahun Dikeroyok Massa hingga Tewas, IPW Desak Pemeriksaan oleh Propam

Ada Polisi Saat Kakek 89 Tahun Dikeroyok Massa hingga Tewas, IPW Desak Pemeriksaan oleh Propam

Megapolitan
Jumlah Pasien Covid-19 di RSDC Wisma Atlet Meningkat akibat Perjalanan Domestik

Jumlah Pasien Covid-19 di RSDC Wisma Atlet Meningkat akibat Perjalanan Domestik

Megapolitan
57 Siswa Terpapar Covid-19 di Jaksel, 22 Sekolah Ditutup Sementara

57 Siswa Terpapar Covid-19 di Jaksel, 22 Sekolah Ditutup Sementara

Megapolitan
Anies Belum Mau Bicara Deklarasi Capres, Pengamat: Strategi Raih Simpati Publik dan Parpol

Anies Belum Mau Bicara Deklarasi Capres, Pengamat: Strategi Raih Simpati Publik dan Parpol

Megapolitan
F-PKS DPRD DKI Sebut Pemindahan Ibu Kota Akan Berdampak pada Perekonomian di Jakarta

F-PKS DPRD DKI Sebut Pemindahan Ibu Kota Akan Berdampak pada Perekonomian di Jakarta

Megapolitan
SMAN 6 Belum Bisa Gelar Tracing Usai Temuan Kasus Covid-19, Ini Alasannya...

SMAN 6 Belum Bisa Gelar Tracing Usai Temuan Kasus Covid-19, Ini Alasannya...

Megapolitan
Bela Anies, Wakil Ketua DPRD DKI Sebut Kritikan Giring Tak Pakai Nalar

Bela Anies, Wakil Ketua DPRD DKI Sebut Kritikan Giring Tak Pakai Nalar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.