Ini Tips dari Lulung untuk Ahok Mencegah Korupsi di Pemprov DKI

Kompas.com - 19/11/2015, 18:12 WIB
Abraham Lunggana alias Lulung usai diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/6/2015). Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan printer dan scanner untuk 25 SMAN/SMKN di Jakarta Barat. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOAbraham Lunggana alias Lulung usai diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/6/2015). Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan printer dan scanner untuk 25 SMAN/SMKN di Jakarta Barat.
Penulis Jessi Carina
|
EditorIcha Rastika
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Abraham "Lulung" Lunggana tidak ingin  kasus seperti dugaan korupsi uninterruptible power suply (UPS) terjadi lagi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI.

Lulung pun berpesan kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk serius melakukan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahannya. (Baca: Lulung Maafkan Orang yang Menargetkan Dia Jadi Tersangka UPS)

"Kita sama-sama sepakat nih buat memberantas korupsi, tetapi sebelum pemberantasan, harus ada pencegahan," ujar Lulung di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis (19/11/2015).

Menurut Lulung, Basuki bisa mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahannya dengan sejumlah cara, misalnya dengan memastikan harga barang-barang dan membandingkan harga yang diajukan dengan harga katalog ketika melakukan pengadaan barang, seperti UPS, printer, atau scanner.

Langkah ini, menurut dia, diperlukan untuk memastikan bahwa harga satuan UPS sesuai dengan aslinya.

Kemudian, Lulung menyarankan Basuki untuk memastikan asal-usul perusahaan pemenang tender proyek pengadaan tersebut.

Hal ini dinilainya perlu agar kasusnya tidak seperti perusahaan yang menjadi rekanan pengadaan UPS.

Dalam kasus UPS, banyak perusahaan yang menjadi rekanan yang ternyata perusahaan fiktif atau bahkan hanya berupa tempat fotokopi.

"Setelah itu, baru Ahok tanda tangan SPD (surat penyediaan dana). Kalau dia langsung tanda tangan SPD, itu namanya bukan melakukan pencegahan korupsi," ujar Lulung.

Selain itu, lanjut Lulung, DPRD DKI juga harus berkomitmen untuk melakukan pencegahan korupsi. (Baca: Anggota DPRD Jadi Tersangka UPS, Lulung Ingatkan Hak untuk Praperadilan)

Salah satu langkah yang dapat dilakukan DPRD adalah dengan membuka proses pembahasan anggaran untuk umum.

Dengan cara itu, masyarakat diharapkan dapat melihat secara langsung proses penyusunan anggaran. (Baca: Fahmi Zulfikar, Inisiator Hak Angket Ahok yang Kini Jadi Tersangka UPS)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Megapolitan
Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Megapolitan
Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Megapolitan
Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Megapolitan
57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

Megapolitan
Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

Megapolitan
Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

Megapolitan
Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

Megapolitan
Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

Megapolitan
Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

Megapolitan
Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

Megapolitan
Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X