Ahok Beberkan Modus "Mark Up" Anggaran SKPD DKI

Basuki mengaku tidak langsung percaya akan pernyataan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. (Baca: Ahok: Yang Susah Itu Hadapi Orang Pintar "Mark Up", tetapi Pura-pura Sopan)

"Mereka ngaku sudah potong banyak (anggaran). Misalnya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, dulu mereka habisin anggaran Rp 1,2 triliun. Saya potong lagi jadi tinggal Rp 700 miliar," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (20/11/2015).

Basuki mengaku sengaja membiarkan Disparbud DKI mengalokasikan anggaran hingga Rp 700 miliar untuk tahun ini. (Baca: Ahok Beberkan Pemborosan Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)

Namun, anggaran yang diajukan tersebut kemudian dipotong hingga menjadi Rp 150 miliar.

Ia menilai, Disparbud DKI banyak mengalokasikan anggaran yang tidak perlu. Hal yang sama juga terjadi pada Dinas Pendidikan DKI dan Dinas Pertamanan.

"Misalnya, pelatihan bahasa Inggris yang diundang 20 orang, alokasi anggarannya di bawah Rp 200 juta. Dinas Pertamanan juga banyak sekali permainan penunjukan langsung di bawah Rp 200 juta, kecil-kecil tetapi (programnya) banyak sekali," tutur Basuki. 

Alokasi anggaran Dinas Pendidikan lainnya yang mengejutkan Basuki adalah anggaran untuk tenaga ahli programmer dalam KUA-PPAS 2016. (Baca: Ahok: Gila, Ada Anggaran Honor "Programmer" Rp 57 Juta untuk Enam Hari)

Honor yang diberikan untuk tenaga ahli itu dinilainya berlebihan. Seorang tenaga ahli bisa memperoleh honor Rp 57 juta dalam enam hari.

"Kayak gini mesti kami teliti. Jadi, mental (mark up) sebagian (PNS) masih ada. Ini yang harus dibersihkan dan saya yakin kalau ini bisa dibersihkan walaupun belum sempurna, anggaran 2016-2017 akan semakin baik," ujar Basuki.