Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya meminta BPK memperpanjang waktu audit menjadi 80 hari dari total 60 hari.
"Enggak ada ketemu apa-apa. Cuma ketemu, soal saya (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) tidak konsisten," kata Basuki di Balai Kota, Sabtu (21/11/2015).
Tidak konsisten yang dimaksud Basuki adalah pembelian lahan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.
Di dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2014 disebutkan Pemprov DKI membeli lahan RS Sumber Waras untuk rumah sakit khusus kanker. Padahal, perencanaan awal rumah sakit tersebut diperuntukkan khusus untuk jantung dan kanker.
"Memang dulu, kami mau bangun dua (RS) sekaligus. Kemudian, kami diskusi dengan orang-orang di RS jantung dan ditemukan, percuma kalau (penderita jantung) dikumpulin di sini (Sumber Waras) karena mereka tidak boleh lolos lebih dari 12 jam. Lebih baik bikin RS penanganan jantung di semua wilayah, biar cepat," kata Basuki.
Akhirnya, Pemprov DKI menambah spesialisasi jantung di RSUD Tarakan, Cengkareng, dan Pasar Minggu. Basuki mengatakan, pembangunan RS jantung dan kanker itu untuk membantu RS Harapan Kita dan Dharmais.
"Akhirnya tinggal (pembangunan) RS kanker. Saya bukan enggak konsisten gitu lho. Itu sebuah pertimbangan teknis. Di dalam KUA-PPAS juga disebutkan beli sebagian lahan RS Sumber Waras, yang enggak ada itu (pengadaan) UPS (uninterruptible power supply) sama scanner," kata Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.