Taufik: Kalau Ahok Mau Ubah Isi KUA-PPAS, Harus Kirim Surat Dulu ke DPRD

Kompas.com - 22/11/2015, 17:14 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik seusai paripurna, di Gedung DPRD DKI, Rabu (16/9/2015).  KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik seusai paripurna, di Gedung DPRD DKI, Rabu (16/9/2015).
Penulis Jessi Carina
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik mengatakan ada mekanisme yang harus dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama jika ingin mengubah isi Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

Basuki bisa mengirimkan surat resmi kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI bahwa ada perubahan isi KUA-PPAS 2016.

"Kalau mau bikin perubahan di KUA-PPAS, ikutin aturan dong. Harus kirim surat dulu ke kita yang isinya menjelaskan ada perubahan atas pertimbangan efisiensi," ujar Taufik ketika dihubungi, Minggu (22/11/2015).

Jika sudah mendapatkan surat tersebut, Banggar akan membahasnya dalam rapat. Kemudian, jika disetujui dalam rapat, Banggar akan mengabulkan perubahan seperti yang diminta Gubernur.

Taufik mengatakan Ahok (sapaan Basuki) tidak bisa begitu saja memotong di luar forum Banggar. Segala perubahan, kata Taufik, harus dilakukan dalam rapat Banggar.

Atas alasan itulah, Banggar membubarkan rapat bersama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), kemarin. Sebab, Banggar mengetahui ada pemotongan anggaran oleh gubernur terhadap anggaran Disparbud di luar rapat Banggar.

"Kita bubarin kan hari Sabtu kemarin, karena ada banyak perubahan. Kita semua heran, saat pembahasan semua kegiatan berubah. Dan yang melakukan perubahan Ahok sendiri," ujar Taufik.

Ahok memang turun tangan dan mulai mengevaluasi anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam beberapa hari terakhir, Ahok menggelar rapat internal untuk menyisir anggaran SKPD dalam KUA-PPAS 2016.

Hari ini, giliran Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Kesehatan yang dievaluasi. Sebelumnya, Ahok mengevaluasi pengalokasian anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta serta Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ahok pun memangkas anggaran yang dialokasikan dua dinas tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 17 Januari: Bertambah 3.395 Kasus, Covid-19 di Jakarta Kini 227.365

UPDATE 17 Januari: Bertambah 3.395 Kasus, Covid-19 di Jakarta Kini 227.365

Megapolitan
Kisah Penggali Kubur Jenazah Covid-19, Antara Rasa Khawatir dan Dedikasi Kerja

Kisah Penggali Kubur Jenazah Covid-19, Antara Rasa Khawatir dan Dedikasi Kerja

Megapolitan
Kematian Akibat Covid-19 di Jakarta Meningkat, Diduga Akibat Nakes yang Mulai Kelelahan

Kematian Akibat Covid-19 di Jakarta Meningkat, Diduga Akibat Nakes yang Mulai Kelelahan

Megapolitan
Lokasi Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di TPU Srengseng Sawah Segera Penuh

Lokasi Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di TPU Srengseng Sawah Segera Penuh

Megapolitan
Kekurangan Personil, Jadi Alasan Pelaku Usaha Masih Melanggar PPKM di Kecamatan Cipondoh

Kekurangan Personil, Jadi Alasan Pelaku Usaha Masih Melanggar PPKM di Kecamatan Cipondoh

Megapolitan
Kisah Para Pahlawan Dibalik Evakuasi Sriwijaya Air SJ 182. . .

Kisah Para Pahlawan Dibalik Evakuasi Sriwijaya Air SJ 182. . .

Megapolitan
Jakarta Krisis Covid-19, Pimpinan Komisi E Minta Anies Blusukan Cegah Penularan

Jakarta Krisis Covid-19, Pimpinan Komisi E Minta Anies Blusukan Cegah Penularan

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Tak Merasa Efek Samping Setelah Divaksin Covid-19

Wali Kota Tangerang Tak Merasa Efek Samping Setelah Divaksin Covid-19

Megapolitan
Sopir Ojol Dikeroyok Pengendara Mobil di Kebayoran Lama

Sopir Ojol Dikeroyok Pengendara Mobil di Kebayoran Lama

Megapolitan
Melanggar PPKM, Kafe dan Tempat Fitness di Cipondoh Ditutup

Melanggar PPKM, Kafe dan Tempat Fitness di Cipondoh Ditutup

Megapolitan
Pengendara Motor Kebutan-kebutan di Sekitar Istana, Diberhentikan, Kena Sanksi Push Up

Pengendara Motor Kebutan-kebutan di Sekitar Istana, Diberhentikan, Kena Sanksi Push Up

Megapolitan
Terapkan PSBB, Jakarta Keluar dari 10 Besar Kota Termacet Dunia

Terapkan PSBB, Jakarta Keluar dari 10 Besar Kota Termacet Dunia

Megapolitan
Dua Kelompok Warga Tawuran di Dekat Pintu Air Manggarai

Dua Kelompok Warga Tawuran di Dekat Pintu Air Manggarai

Megapolitan
Kematian Akibat Covid-19 di Jakarta Meningkat 72 persen Dalam Sepekan, Ada Apa?

Kematian Akibat Covid-19 di Jakarta Meningkat 72 persen Dalam Sepekan, Ada Apa?

Megapolitan
Saat Kematian Akibat Covid-19 Meningkat Karena Faskes Penuh . . .

Saat Kematian Akibat Covid-19 Meningkat Karena Faskes Penuh . . .

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X