Sekda Janji Kirim Surat Revisi KUA-PPAS 2016 kepada DPRD DKI

Kompas.com - 23/11/2015, 09:00 WIB
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah Kompas.com/Kurnia Sari AzizaSekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan mengirim surat revisi isi Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kepada Badan Anggaran DPRD DKI.

"Nanti kita buat surat kepada Dewan bahwa kita merevisi. Selesai rapat seperti sekarang ini, baru akan kita kirimkan."

Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah DKI Saefullah di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (22/11/2015).

Saefullah mengatakan, tidak masalah jika Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama melakukan pemotongan terhadap rancangan anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Meskipun TAPD telah mengirimkan perencanaan anggaran dengan nilai Rp 66 triliun itu kepada Banggar.

Walau sudah diserahkan, kata dia, eksekutif masih bisa merevisi. Nantinya, eksekutif akan bersurat kepada Banggar soal revisi itu.

"Kemarin kan kita sudah mengirim perencanaan yang Rp 66 triliun kita, tetapi kita melihat ini masih perlu efisiensi lagi, nah kita revisi lagi. Itu enggak masalah. Nanti kita bikin suratnya setelah rapat dinas-dinas oleh Pak Gubernur ini selesai," ujar dia.

Sementara itu, anggota DPRD mengatakan Basuki tidak bisa asal memotong di luar forum Banggar.

Wakil Ketua DPRD Triwisaksana mengatakan perubahan anggaran harus melalui pembahasan antara eksekutif dan legislatif. Sebab, draft KUA-PPAS sudah diserahkan kepada Banggar.

Sehingga, menjadi tugas Banggar untuk mengevaluasi pemborosan anggaran dalam KUA-PPAS tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akan Maju Pilkada, Muhamad Resmi Mundur dari Jabatan Sekda Tangsel

Akan Maju Pilkada, Muhamad Resmi Mundur dari Jabatan Sekda Tangsel

Megapolitan
Polisi Klaim Temukan Petunjuk Terduga Pembunuh Wanita di Margonda Residence Depok

Polisi Klaim Temukan Petunjuk Terduga Pembunuh Wanita di Margonda Residence Depok

Megapolitan
Pria Ini Nekat Jadi Anggota BNN Gadungan karena Terlilit Utang Rp 100 Miliar

Pria Ini Nekat Jadi Anggota BNN Gadungan karena Terlilit Utang Rp 100 Miliar

Megapolitan
Sering Tawuran dan Membegal, Anggota Geng Motor 'Maju Kena Mundur Kena' Diciduk Polisi

Sering Tawuran dan Membegal, Anggota Geng Motor 'Maju Kena Mundur Kena' Diciduk Polisi

Megapolitan
Wanita Tewas di Margonda Residence Depok, Polisi Temukan Palu

Wanita Tewas di Margonda Residence Depok, Polisi Temukan Palu

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya, Pengedara Motor Dominasi Pelanggaran di Jakarta Timur

Operasi Patuh Jaya, Pengedara Motor Dominasi Pelanggaran di Jakarta Timur

Megapolitan
Tipu Pencari Kerja, ASN Kota Tangerang Beraksi Bersama Tiga Oknum Lain

Tipu Pencari Kerja, ASN Kota Tangerang Beraksi Bersama Tiga Oknum Lain

Megapolitan
Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Siap Bantu Jakarta Sediakan Tempat Karantina

Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Siap Bantu Jakarta Sediakan Tempat Karantina

Megapolitan
Terkait Hoaks Obat Covid-19, Polisi Panggil Anji dan Hadi Pranoto Pekan Ini

Terkait Hoaks Obat Covid-19, Polisi Panggil Anji dan Hadi Pranoto Pekan Ini

Megapolitan
Warga Kabupaten Bekasi yang Tak Pakai Masker Bisa Kena Denda Maksimal Rp 250.000

Warga Kabupaten Bekasi yang Tak Pakai Masker Bisa Kena Denda Maksimal Rp 250.000

Megapolitan
Dinkes Jakarta: Persepsi Masyarakat Belum Anggap Covid-19 sebagai  Ancaman

Dinkes Jakarta: Persepsi Masyarakat Belum Anggap Covid-19 sebagai Ancaman

Megapolitan
Pasang Wifi untuk Belajar Siswa Kurang Mampu, F-PAN Minta Pemprov DKI Lakukan Hal yang Sama

Pasang Wifi untuk Belajar Siswa Kurang Mampu, F-PAN Minta Pemprov DKI Lakukan Hal yang Sama

Megapolitan
Kasatpol PP DKI: 595 Tempat Usaha dan 60 Tempat Hiburan Langgar Aturan PSBB

Kasatpol PP DKI: 595 Tempat Usaha dan 60 Tempat Hiburan Langgar Aturan PSBB

Megapolitan
PN Jakarta Barat Ditutup karena Covid-19, Sidang Lucinta Luna Ditunda

PN Jakarta Barat Ditutup karena Covid-19, Sidang Lucinta Luna Ditunda

Megapolitan
Volume Penumpang KA Bandara Soekarno-Hatta Naik 93 persen

Volume Penumpang KA Bandara Soekarno-Hatta Naik 93 persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X