"Anggaran tahun 2015 kemarin saya memang sengaja tidak mau sisir dan itu kan pergub. Kenapa saya enggak mau sisir? Karena saya lagi ribut sama DPRD," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (23/11/2015).
"Kalau ribut sama DPRD, terus ribut lagi sama eksekutif, dua keroyok satu dong. Kalau melawan tuh 1 lawan 1, jangan 2 lawan 1, gitu lho. Saya kan bukan Superman, kalau 1 lawan 2 ya repot juga," kata Basuki lagi.
Dengan demikian, Basuki meminta PNS DKI tidak main-main dalam menyusun anggaran. Jika ketahuan bermain anggaran, Basuki tak segan akan menjadikan mereka staf dan menghilangkan tunjangan kinerja daerah (TKD).
Basuki akan memberi dokumen baru Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI.
Dokumen yang diberikan yang sudah disisir dan dicetak melalui sistem e-planning dan e-budgeting.
Basuki telah menyisir rancangan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, Dinas Pendidikan DKI, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Dinas Tata Air, Dinas Kebersihan DKI, Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Dinas Perindustrian dan Energi DKI, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, serta Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.