Kemendagri Ingatkan Ahok dan DPRD Tetap Akur

Kompas.com - 24/11/2015, 09:16 WIB
Dari kiri, Sekda DKI, Saefullah, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, saat melakukan serah terima rancangan peraturan gubernur (pergub) APBD DKI 2015 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015) sore. Kahfi Dirga Cahya/KOMPAS.COMDari kiri, Sekda DKI, Saefullah, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, saat melakukan serah terima rancangan peraturan gubernur (pergub) APBD DKI 2015 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015) sore.
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Dalam Negeri berharap hubungan baik antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI tetap baik demi anggaran DKI meski terdapat permasalahan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 saat ini.

"Kita sangat mendorong adanya komunikasi yang intens dan kondusif antara kepala daerah dengan DPRD-nya. Terlebih lagi, kita juga pernah melakukan asistensi loh kepada mereka berdua saat penyusunan KUA-PPAS beberapa bulan lalu," ujar Donny (sapaan Reydonnyzar) ketika dihubungi, Selasa (24/11/2015).

Donny mengingatkan pengesahan KUA-PPAS 2016 harus dilakukan pada 30 November 2015 dan tidak boleh mundur.

Hal itu sesuai dengan peraturan bahwa pengesahan KUA-PPAS dilakukan satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Donny mengacu kepada Undang-Undang No 32 Tahun 2004, UU No 23 tTahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No 58 Tahun 2005, dan Permendagri No 13 Tahun 2006.

Dony mengatakan, ada beberapa mekanisme yang harus dilalui rancangan anggaran tersebut.

Setelah penandatangan KUA-PPAS 2016, Kemendagri akan memberi waktu tiga hari untuk Pemprov DKI untuk mengantarkannya ke Kemendagri.

Setelah itu, Kemendagri memiliki waktu 15 hari untuk melakukan evaluasi. Kemendagri pun akan mengirim kembali anggaran yang telah dievaluasi kepada Pemerintah Provinsi DKI.

"Nah setelah kita lakukan evaluasi, tersedia lagi waktu tujuh hari untuk Pemprov agar melakukan penyesuaian atas catatan dari Kemendagri," ujar Donny.

Donny juga mengingatkan bahwa pada 31 Desember, Provinsi DKI sudah harus mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Awal tahun 2016, Jakarta seharusnya sudah bisa menggunakan APBD 2016.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harapan Korban Pelecehan di Bandara Soetta, Pelaku Dihukum Sesuai Perbuatannya

Harapan Korban Pelecehan di Bandara Soetta, Pelaku Dihukum Sesuai Perbuatannya

Megapolitan
45 Persen Pasien Covid-19 di DKI Jakarta Tak Ada Gejala

45 Persen Pasien Covid-19 di DKI Jakarta Tak Ada Gejala

Megapolitan
Pemprov DKI: 113 Perusahaan Ditutup Selama PSBB Ketat di Jakarta

Pemprov DKI: 113 Perusahaan Ditutup Selama PSBB Ketat di Jakarta

Megapolitan
100 Petugas Avsec di Bandara Soekarno-Hatta Jalani Tes Narkoba

100 Petugas Avsec di Bandara Soekarno-Hatta Jalani Tes Narkoba

Megapolitan
Lumpuh gara-gara Minum Boba, Ini Kisah Penderita Diabetes dan Penjelasan Dokter

Lumpuh gara-gara Minum Boba, Ini Kisah Penderita Diabetes dan Penjelasan Dokter

Megapolitan
Minta Anies Izinkan Restoran di Mal dan Hotel Beroperasi, PHRI: Kita Sudah Ikuti Protokol Kesehatan

Minta Anies Izinkan Restoran di Mal dan Hotel Beroperasi, PHRI: Kita Sudah Ikuti Protokol Kesehatan

Megapolitan
Kemenhub Luncurkan Aplikasi Lacak Trans, Bisa Tampilkan Rute Transportasi yang Tinggi Sebaran Covid-19

Kemenhub Luncurkan Aplikasi Lacak Trans, Bisa Tampilkan Rute Transportasi yang Tinggi Sebaran Covid-19

Megapolitan
Pria 66 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Depok

Pria 66 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Depok

Megapolitan
Tertinggi Sejak Pandemi, 98 Pasien Isolasi di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Tertinggi Sejak Pandemi, 98 Pasien Isolasi di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Megapolitan
Pemkot Tangsel Berencana Tambah 250 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Pemkot Tangsel Berencana Tambah 250 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Megapolitan
PHRI Sebut Banyak Restoran Tutup dan Pegawai di-PHK karena Kebijakan Larangan Dine In

PHRI Sebut Banyak Restoran Tutup dan Pegawai di-PHK karena Kebijakan Larangan Dine In

Megapolitan
Positif Covid-19, Penghuni Wisma Mahasiswa Aceh Foba di Setiabudi Diisolasi di Wisma Atlet Kemayoran

Positif Covid-19, Penghuni Wisma Mahasiswa Aceh Foba di Setiabudi Diisolasi di Wisma Atlet Kemayoran

Megapolitan
Mayat Pria Ditemukan Meninggal di Dalam Bajaj

Mayat Pria Ditemukan Meninggal di Dalam Bajaj

Megapolitan
Polisi Masih Selidiki Kasus Bayi Dibuang di Pinggir Kali Cipinang

Polisi Masih Selidiki Kasus Bayi Dibuang di Pinggir Kali Cipinang

Megapolitan
Ada Kasus Positif Covid-19, Wisma Mahasiswa Aceh Foba di Setiabudi Ditutup 2 Pekan

Ada Kasus Positif Covid-19, Wisma Mahasiswa Aceh Foba di Setiabudi Ditutup 2 Pekan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X