Kemendagri Ingatkan Ahok dan DPRD Tetap Akur

"Kita sangat mendorong adanya komunikasi yang intens dan kondusif antara kepala daerah dengan DPRD-nya. Terlebih lagi, kita juga pernah melakukan asistensi loh kepada mereka berdua saat penyusunan KUA-PPAS beberapa bulan lalu," ujar Donny (sapaan Reydonnyzar) ketika dihubungi, Selasa (24/11/2015).

Donny mengingatkan pengesahan KUA-PPAS 2016 harus dilakukan pada 30 November 2015 dan tidak boleh mundur.

Hal itu sesuai dengan peraturan bahwa pengesahan KUA-PPAS dilakukan satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Donny mengacu kepada Undang-Undang No 32 Tahun 2004, UU No 23 tTahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No 58 Tahun 2005, dan Permendagri No 13 Tahun 2006.

Dony mengatakan, ada beberapa mekanisme yang harus dilalui rancangan anggaran tersebut.

Setelah penandatangan KUA-PPAS 2016, Kemendagri akan memberi waktu tiga hari untuk Pemprov DKI untuk mengantarkannya ke Kemendagri.

Setelah itu, Kemendagri memiliki waktu 15 hari untuk melakukan evaluasi. Kemendagri pun akan mengirim kembali anggaran yang telah dievaluasi kepada Pemerintah Provinsi DKI.

"Nah setelah kita lakukan evaluasi, tersedia lagi waktu tujuh hari untuk Pemprov agar melakukan penyesuaian atas catatan dari Kemendagri," ujar Donny.

Donny juga mengingatkan bahwa pada 31 Desember, Provinsi DKI sudah harus mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Awal tahun 2016, Jakarta seharusnya sudah bisa menggunakan APBD 2016.

Sebelumnya, anggota DPRD mengatakan, Basuki tidak bisa asal memotong di luar forum Banggar.

Wakil Ketua DPRD Triwisaksana mengatakan, perubahan anggaran harus melalui pembahasan antara eksekutif dan legislatif.

Sebab, draf KUA-PPAS sudah diserahkan kepada Banggar sehingga menjadi tugas Banggar untuk mengevaluasi pemborosan anggaran dalam KUA-PPAS tersebut.

Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik mengatakan, sebenarnya Ahok (sapaan Basuki) mengubah isi KUA-PPAS dengan mengikuti mekanisme, yaitu bersurat kepada Dewan.

Berdasarkan surat itu, Banggar akan membahas perubahan yang disarankan oleh Gubernur dalam forum rapat Banggar.

Namun, yang terjadi, anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang telah dipotong-potong Ahok langsung dibawa kepala dinas ke forum Banggar, Sabtu (21/11/2015), tanpa ada surat pemberitahuan revisi terlebih dahulu.

Melihat adanya perbedaan anggaran, anggota Banggar pun tidak berani membahasnya. Akhirnya, rapat diskors hingga Senin (23/11/2015).

Ahok memang turun tangan dan mulai mengevaluasi anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dalam beberapa hari terakhir, Ahok menggelar rapat internal untuk menyisir anggaran SKPD dalam KUA-PPAS 2016.

Ahok sudah mengevaluasi pengalokasian anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta serta Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ahok pun memangkas anggaran yang dialokasikan dua dinas tersebut.