Jika Pengesahan APBD DKI Terlambat, Ahok dan DPRD DKI Tak Gajian 6 Bulan

Kompas.com - 24/11/2015, 09:35 WIB
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek, usai rapat klarifikasi pengesahan RAPBD 2015, di Kantor Kemendagri, Kamis (2/4/2015) Alsadad RudiDirektur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek, usai rapat klarifikasi pengesahan RAPBD 2015, di Kantor Kemendagri, Kamis (2/4/2015)
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 tidak boleh lewat dari 30 November 2015.

Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyar Moenek mengatakan, mundurnya pengesahan KUA-PPAS akan berdampak pada mundurnya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016.

Dia mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD untuk menjaga ketepatan waktu pengesahan APBD 2016.

Dia pun mengingatkan sanksi yang akan diterima keduanya jika APBD 2016 terlambat lagi.

"Kalau terlambat, sanksi yang sama juga pernah kita berikan kan dulu. Tidak diberikan gaji atau tunjangan pokok bagi kepala daerah dan DPRD selama enam bulan," ujar Donny (sapaan Reydonnyzar) ketika dihubungi, Selasa (24/11/2015).

Donny mengatakan, Kementerian Dalam Negeri juga mendorong agar APBD dilaksanakan dengan menggunakan peraturan daerah (perda) bukan peraturan gubernur (pergub).

Dia meminta agar Gubernur dan DPRD selalu menjalin komunikasi yang intensif agar perda APBD 2016 bisa terwujud.

"Kami sangat mendorong adanya peraturan daerah APBD. Itu intinya gimana membangun komunikasi yang intens dan harmonis serta kondusif antara kepala daerah dan DPRD," ujar dia.

Tahun lalu, pengesahan APBD DKI 2015 memang mundur beberapa bulan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat tidak bisa melaksanakan program kegiatan karena APBD yang belum disahkan.

Gaji pegawai juga sempat tidak bisa dibayarkan selama beberapa bulan. Pada akhirnya, pengesahan APBD DKI 2015 juga menggunakan peraturan gubernur (pergub).

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Cara MRT Jakarta Relokasi Pohon di Monas dan Thamrin yang Terkena Proyek

Begini Cara MRT Jakarta Relokasi Pohon di Monas dan Thamrin yang Terkena Proyek

Megapolitan
Gumpalan Minyak di Perairan Pulau Pari Diduga Berasal dari Kapal yang Melintas

Gumpalan Minyak di Perairan Pulau Pari Diduga Berasal dari Kapal yang Melintas

Megapolitan
Dirut Sebut Pengerjaan MRT Fase 2A Bagian dari Pemulihan Ekonomi

Dirut Sebut Pengerjaan MRT Fase 2A Bagian dari Pemulihan Ekonomi

Megapolitan
Perairan Pulau Pari Dibersihkan dari Limbah Gumpalan Minyak, Terkumpul 380 Karung

Perairan Pulau Pari Dibersihkan dari Limbah Gumpalan Minyak, Terkumpul 380 Karung

Megapolitan
Dituduh Culik Anak hingga Fotonya Disebar, Pria di Bogor Lapor Polisi

Dituduh Culik Anak hingga Fotonya Disebar, Pria di Bogor Lapor Polisi

Megapolitan
40 Truk Keliling Tangerang Semprot Disinfektan, Wakil Walkot Sebut untuk Ingatkan Pandemi Belum Usai

40 Truk Keliling Tangerang Semprot Disinfektan, Wakil Walkot Sebut untuk Ingatkan Pandemi Belum Usai

Megapolitan
UPDATE 10 Agustus: 17 RW di 15 Kelurahan Kota Bekasi Masuk Zona Merah

UPDATE 10 Agustus: 17 RW di 15 Kelurahan Kota Bekasi Masuk Zona Merah

Megapolitan
UPDATE 11 Agustus: Bertambah 10, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 647

UPDATE 11 Agustus: Bertambah 10, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 647

Megapolitan
Dituding Lecehkan Anak-anak secara Seksual, Pria di Citayam Nyaris Diamuk Warga

Dituding Lecehkan Anak-anak secara Seksual, Pria di Citayam Nyaris Diamuk Warga

Megapolitan
Perairan Pulau Pari Tercemar Gumpalan Minyak Berwarna Hitam

Perairan Pulau Pari Tercemar Gumpalan Minyak Berwarna Hitam

Megapolitan
Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Kembali Bertambah

Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Kembali Bertambah

Megapolitan
Hujan Deras dan Saluran Air Tersumbat, Kawasan Lenteng Agung Sempat Terendam

Hujan Deras dan Saluran Air Tersumbat, Kawasan Lenteng Agung Sempat Terendam

Megapolitan
Setelah Anji, Polisi Panggil Hadi Pranoto Terkait Video Temuan Obat Covid-19

Setelah Anji, Polisi Panggil Hadi Pranoto Terkait Video Temuan Obat Covid-19

Megapolitan
Tak Ada Dana, Insentif Tukang Gali Kubur dan Sopir Ambulans Khusus Covid-19 di Jakarta Tertunda

Tak Ada Dana, Insentif Tukang Gali Kubur dan Sopir Ambulans Khusus Covid-19 di Jakarta Tertunda

Megapolitan
Sejumlah Warga Mengamuk Saat Razia Masker, Banting Dompet hingga Minta Dipenjara

Sejumlah Warga Mengamuk Saat Razia Masker, Banting Dompet hingga Minta Dipenjara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X