Jika Pengesahan APBD DKI Terlambat, Ahok dan DPRD DKI Tak Gajian 6 Bulan

Kompas.com - 24/11/2015, 09:35 WIB
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek, usai rapat klarifikasi pengesahan RAPBD 2015, di Kantor Kemendagri, Kamis (2/4/2015) Alsadad RudiDirektur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek, usai rapat klarifikasi pengesahan RAPBD 2015, di Kantor Kemendagri, Kamis (2/4/2015)
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 tidak boleh lewat dari 30 November 2015.

Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyar Moenek mengatakan, mundurnya pengesahan KUA-PPAS akan berdampak pada mundurnya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016.

Dia mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD untuk menjaga ketepatan waktu pengesahan APBD 2016.

Dia pun mengingatkan sanksi yang akan diterima keduanya jika APBD 2016 terlambat lagi.

"Kalau terlambat, sanksi yang sama juga pernah kita berikan kan dulu. Tidak diberikan gaji atau tunjangan pokok bagi kepala daerah dan DPRD selama enam bulan," ujar Donny (sapaan Reydonnyzar) ketika dihubungi, Selasa (24/11/2015).

Donny mengatakan, Kementerian Dalam Negeri juga mendorong agar APBD dilaksanakan dengan menggunakan peraturan daerah (perda) bukan peraturan gubernur (pergub).

Dia meminta agar Gubernur dan DPRD selalu menjalin komunikasi yang intensif agar perda APBD 2016 bisa terwujud.

"Kami sangat mendorong adanya peraturan daerah APBD. Itu intinya gimana membangun komunikasi yang intens dan harmonis serta kondusif antara kepala daerah dan DPRD," ujar dia.

Tahun lalu, pengesahan APBD DKI 2015 memang mundur beberapa bulan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat tidak bisa melaksanakan program kegiatan karena APBD yang belum disahkan.

Gaji pegawai juga sempat tidak bisa dibayarkan selama beberapa bulan. Pada akhirnya, pengesahan APBD DKI 2015 juga menggunakan peraturan gubernur (pergub).

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelecehan Seksual di Jatinegara Terekam CCTV, Mondar-mandir Cari Mangsa di Gang Rawan Kriminal

Pelecehan Seksual di Jatinegara Terekam CCTV, Mondar-mandir Cari Mangsa di Gang Rawan Kriminal

Megapolitan
Ribet Banget Drama Gerindra dan PKS Pilih Wagub DKI

Ribet Banget Drama Gerindra dan PKS Pilih Wagub DKI

Megapolitan
Siwi Sidi Laporkan Akun @digeeembok, Polisi akan Periksa 11 Saksi

Siwi Sidi Laporkan Akun @digeeembok, Polisi akan Periksa 11 Saksi

Megapolitan
Asal Usul Koteka, Pakaian Khas Suku Dhani hingga Pernah Dirazia Zaman Orba

Asal Usul Koteka, Pakaian Khas Suku Dhani hingga Pernah Dirazia Zaman Orba

Megapolitan
4 Pengakuan Lutfi Alfiandi, Sengaja Bawa Bendera hingga Disiksa Polisi

4 Pengakuan Lutfi Alfiandi, Sengaja Bawa Bendera hingga Disiksa Polisi

Megapolitan
Fakta Pengeroyokan Tukang Parkir di BSD yang Tak Setor Jatah Bulanan

Fakta Pengeroyokan Tukang Parkir di BSD yang Tak Setor Jatah Bulanan

Megapolitan
Utak-atik Calon Wagub DKI Jakarta, Sampai Kapan Anies 'Menjomblo'?

Utak-atik Calon Wagub DKI Jakarta, Sampai Kapan Anies "Menjomblo"?

Megapolitan
Banjir di Cikini Dianggap karena Saluran Air Buruk

Banjir di Cikini Dianggap karena Saluran Air Buruk

Megapolitan
Keroyok Pelajar hingga Tewas, Seorang Siswa Ditangkap Polisi di Lingkungan Sekolah

Keroyok Pelajar hingga Tewas, Seorang Siswa Ditangkap Polisi di Lingkungan Sekolah

Megapolitan
Jakarta Banjir, Pemprov DKI Sebut Banyak Pelanggaran Tata Ruang

Jakarta Banjir, Pemprov DKI Sebut Banyak Pelanggaran Tata Ruang

Megapolitan
5 Fakta Kerusakan SDN Samudrajaya 04 Bekasi

5 Fakta Kerusakan SDN Samudrajaya 04 Bekasi

Megapolitan
Tolak Eksepsi Enam Aktivis Papua, Jaksa Sebut Pengacara Tidak Paham Sistematika Hukum

Tolak Eksepsi Enam Aktivis Papua, Jaksa Sebut Pengacara Tidak Paham Sistematika Hukum

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Dua Cawagub DKI yang Baru | Pramugari Garuda Indonesia Siwi Sidi Diperiksa

[POPULER JABODETABEK] Dua Cawagub DKI yang Baru | Pramugari Garuda Indonesia Siwi Sidi Diperiksa

Megapolitan
Tabrakan Adu Banteng dengan Bus di Cikarang, Pengendara Motor Tewas

Tabrakan Adu Banteng dengan Bus di Cikarang, Pengendara Motor Tewas

Megapolitan
BMKG: Selasa Pagi, Sebagian Jakarta Hujan

BMKG: Selasa Pagi, Sebagian Jakarta Hujan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X