BPK Tak Akan Penuhi Permintaan Ahok

Kompas.com - 24/11/2015, 16:12 WIB
Juru Bicara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Yudi Ramdan dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, seusai pemeriksaan pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras, di Gedung BPK, Senin (23/11/2015). KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaJuru Bicara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Yudi Ramdan dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, seusai pemeriksaan pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras, di Gedung BPK, Senin (23/11/2015).
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Raden Yudi Ramdan tidak akan mengamini permintaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk memublikasikan rekaman pemeriksaan.

Yudi menjelaskan, rekaman pemeriksaan yang dilakukan tim audit investigasi BPK merupakan bagian berkas pemeriksaan. Atas alasan tersebut, BPK tidak diperbolehkan untuk memublikasikannya.

"Hasil (pemeriksaan) tidak boleh dipublikasi," ujar Yudi saat dihubungi pada Selasa (24/11/2015).

Yudi juga membantah pernyataan Ahok yang menyebutkan bahwa BPK tendensius. Tim audit investigasi telah bekerja secara profesional dan sesuai dengan metodologi pemeriksaan keuangan.


"Semua sama seperti yang dilakukan pada pemeriksaan lainnya," ujarnya.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, lanjut Yudi, akan diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga saat ini, BPK masih melakukan pengumpulan data.

"Kami harap secepatnya (bisa diserahkan ke KPK)," ujar Yudi.

Sebelumnya, Ahok menyebut bahwa BPK menganggap pemeriksaan terhadap dirinya adalah proses pengumpulan data untuk mencari kebenaran.

Dia menantang BPK untuk memperlihatkan video pemeriksaannya.

"Saya tantang BPK, kalau betul kalian menganggap ini sesuatu pengumpulan data untuk mencari kebenaran, mari kita buka ke publik, biar publik bisa menilai sendiri," ucapnya.

Pada Senin (23/11/2015), Ahok memenuhi undangan BPK RI untuk dimintai keterangan terkait laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014.

Tim BPK melakukan audit investigasi atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK meminta BPK memperpanjang waktu audit investigasi atas laporan dugaan korupsi pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras, dari 60 hari menjadi total 80 hari.

BPK DKI dalam catatannya menemukan adanya indikasi kerugian daerah sebesar Rp 191 miliar terkait Pemprov DKI yang membeli sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. (Dennis Destryawan)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bekasi Sulit Sediakan 30 Persen Ruang Terbuka Hijau

Bekasi Sulit Sediakan 30 Persen Ruang Terbuka Hijau

Megapolitan
300 Personel Polantas Disiagakan di Sekitar Monas Selama Aksi 212

300 Personel Polantas Disiagakan di Sekitar Monas Selama Aksi 212

Megapolitan
BPOM: Obat Hexymer 2 yang Disita Polisi Seharusnya Tak Lagi Beredar Sejak 2016

BPOM: Obat Hexymer 2 yang Disita Polisi Seharusnya Tak Lagi Beredar Sejak 2016

Megapolitan
Bangunan SMKN 24 Jakarta Rusak Berat, Atap 8 Kelas Roboh

Bangunan SMKN 24 Jakarta Rusak Berat, Atap 8 Kelas Roboh

Megapolitan
9 Warga Batan Indah Diperiksa Kesehatannya, 2 Orang Terkontaminasi Radioaktif

9 Warga Batan Indah Diperiksa Kesehatannya, 2 Orang Terkontaminasi Radioaktif

Megapolitan
Anies Ajak Murid-murid Sang Ibu Kirimkan Kisah sebagai Kado Ulang Tahun

Anies Ajak Murid-murid Sang Ibu Kirimkan Kisah sebagai Kado Ulang Tahun

Megapolitan
Siap Dilamar, Eks Calon Independen di Pilkada Depok 2020 Akan Dekati Elite Parpol

Siap Dilamar, Eks Calon Independen di Pilkada Depok 2020 Akan Dekati Elite Parpol

Megapolitan
Pemkot Tangerang Laporkan Wartawan Gadungan yang Buat Keributan di Sekolah ke Polisi

Pemkot Tangerang Laporkan Wartawan Gadungan yang Buat Keributan di Sekolah ke Polisi

Megapolitan
Ingin Jalanan Rusak Diperbaiki? Ini Cara Mengadu ke Bina Marga

Ingin Jalanan Rusak Diperbaiki? Ini Cara Mengadu ke Bina Marga

Megapolitan
Ada Aksi 212, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan Monas Agar Tak Kena Macet

Ada Aksi 212, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan Monas Agar Tak Kena Macet

Megapolitan
Pemprov DKI Klaim Sudah Sosialisasikan Pergub Larangan Kantong Plastik di 55 Pusat Perbelanjaan

Pemprov DKI Klaim Sudah Sosialisasikan Pergub Larangan Kantong Plastik di 55 Pusat Perbelanjaan

Megapolitan
Klinik yang Jual Jutaan Butir Psikotropika di Koja Sudah Beroperasi Selama Tiga Tahun

Klinik yang Jual Jutaan Butir Psikotropika di Koja Sudah Beroperasi Selama Tiga Tahun

Megapolitan
Tangkap Aulia Farhan, Polisi Duga Ada Artis Lain yang Konsumsi Narkoba

Tangkap Aulia Farhan, Polisi Duga Ada Artis Lain yang Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Polisi Grebek Klinik Penjual 2,5 Juta Butir Psikotropika di Koja

Polisi Grebek Klinik Penjual 2,5 Juta Butir Psikotropika di Koja

Megapolitan
Kurangi Sampah di TPST, Anies Minta Masyarakat Olah 30 Persen Sampah di Lingkungan Sendiri

Kurangi Sampah di TPST, Anies Minta Masyarakat Olah 30 Persen Sampah di Lingkungan Sendiri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X