Hadapi Rekomendasi BPK soal RS Sumber Waras, Ahok bak Makan Buah Simalakama

Kompas.com - 24/11/2015, 18:58 WIB
Juru Bicara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Yudi Ramdan dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, seusai pemeriksaan pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras, di Gedung BPK, Senin (23/11/2015). KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaJuru Bicara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Yudi Ramdan dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, seusai pemeriksaan pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras, di Gedung BPK, Senin (23/11/2015).
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan tidak akan mengikuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal kasus pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Rekomendasinya adalah membatalkan pembelian lahan yang terindikasi kerugian daerah senilai Rp 191 miliar tersebut. 

"Dulu pas pemeriksaan pertama bilangnya (pembelian lahan) ini ada kerugian negara, terus disuruh balikin. Gimana mau balikin atau batalin? BPK ngerti enggak sih, beli tanah itu hukumnya adalah terang dan tunai," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (24/11/2015). 

Jika DKI menjual balik, harus ada pembayaran pajak dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Lagi pula, lanjut Basuki, Pemprov DKI sudah membeli lahan tersebut dan turut disepakati oleh DPRD DKI dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) Perubahan 2014 sehingga pembelian lahan tidak bisa dibatalkan.

"Terus kalau jual balik (lahan) mesti minta izin DPRD, padahal barangnya sudah dibeli. Kalau kami jual (lahan) sekarang, barangnya lebih mahal enggak seharusnya? Mau enggak pihak yang jual lahan itu, beli mahal dengan harga NJOP (nilai jual obyek pajak) sekarang? Enggak mau. Kalau kami jual (lahan) harga (NJOP) sama, itu termasuk kerugian negara," kata Basuki.

Jika administrasi atau sistem penganggaran Pemprov DKI salah, lanjut dia, seharusnya anggaran pada tahun-tahun sebelumnya juga salah.

Kemudian, Basuki juga menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah yang mengurus pembayaran pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Ya mana gue tahu, itu urusan Sekda. Kalau Sekda salah, berarti Sekda yang dulu-dulu juga salah dong? Makanya saya bilang, ini pemeriksaan yang tendensius," kata Basuki. 

Selain itu, jika mengembalikan lahan ini, Basuki mengakui adanya kesalahan yang dilakukan Pemprov DKI.

"Jadi namanya memang tendensius lalu kasih buah simalakama. Jadi laporan itu sudah enggak becus dan saya bilang ke BPK, kalau mau bersihkan diri mau jadi jagoan, buka saja (video) yang kemarin. Pasti top kamu," kata Basuki lagi. 

Kasus pembelian lahan RS Sumber Waras bermula setelah BPK menemukan wanprestasi. Pemprov DKI membayar lahan sebesar Rp 755 miliar. BPK menemukan adanya indikasi kerugian daerah sebesar Rp 191 miliar.

Hal tersebut pertama kali diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2014.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banjir Rendam Rel KRL, Berikut Rekayasa Perjalanan Commuter Line

Banjir Rendam Rel KRL, Berikut Rekayasa Perjalanan Commuter Line

Megapolitan
Empat Kali di Jakarta Meluap Sebabkan Banjir di 14 RW

Empat Kali di Jakarta Meluap Sebabkan Banjir di 14 RW

Megapolitan
55 RW di Jakarta Terendam Banjir Minggu Pagi, Berikut Rinciannya...

55 RW di Jakarta Terendam Banjir Minggu Pagi, Berikut Rinciannya...

Megapolitan
Banjir, Ini Kondisi Sejumlah Pintu Air di Jakarta

Banjir, Ini Kondisi Sejumlah Pintu Air di Jakarta

Megapolitan
Keluarkan Peringatan Dini Hujan dan Angin Kencang, BPBD DKI Imbau Antisipasi Banjir

Keluarkan Peringatan Dini Hujan dan Angin Kencang, BPBD DKI Imbau Antisipasi Banjir

Megapolitan
Sejumlah Wilayah di Jakarta Banjir, Termasuk Menteng dan Tebet

Sejumlah Wilayah di Jakarta Banjir, Termasuk Menteng dan Tebet

Megapolitan
Kucurkan Anggaran Rp 400 Miliar, Bank DKI Bantu Program Pangan Murah Setiap Bulannya

Kucurkan Anggaran Rp 400 Miliar, Bank DKI Bantu Program Pangan Murah Setiap Bulannya

Megapolitan
Maret, Ditlantas Polda Metro Jaya Bakal Tambah 45 Kamera ETLE

Maret, Ditlantas Polda Metro Jaya Bakal Tambah 45 Kamera ETLE

Megapolitan
Polisi Tangkap 8 Remaja yang Diduga Hendak Tawuran di Daerah Jelambar

Polisi Tangkap 8 Remaja yang Diduga Hendak Tawuran di Daerah Jelambar

Megapolitan
1.732 Pengendara Motor Melanggar Rambu Lalu Lintas dan Terekam ETLE

1.732 Pengendara Motor Melanggar Rambu Lalu Lintas dan Terekam ETLE

Megapolitan
Soal Voting Terbuka untuk Pilih Wagub DKI, F-Gerindra Sebut Anies Pernah Inginkan Itu

Soal Voting Terbuka untuk Pilih Wagub DKI, F-Gerindra Sebut Anies Pernah Inginkan Itu

Megapolitan
Anies Sebut Bank DKI Berkontribusi Besar dalam Penerapan MRT hingga LRT Jakarta

Anies Sebut Bank DKI Berkontribusi Besar dalam Penerapan MRT hingga LRT Jakarta

Megapolitan
Sandiaga Uno Berharap Tidak Ada Muatan Kepentingan dalam Pemilihan Wagub DKI

Sandiaga Uno Berharap Tidak Ada Muatan Kepentingan dalam Pemilihan Wagub DKI

Megapolitan
Tukang Ojek Pangkalan yang Peras Penumpang hingga Ratusan Ribu Menyesali Perbuatannya

Tukang Ojek Pangkalan yang Peras Penumpang hingga Ratusan Ribu Menyesali Perbuatannya

Megapolitan
DPRD Bakal Libatkan KPK dalam Pemilihan Wagub DKI untuk Hilangkan Sentimen Politik Uang

DPRD Bakal Libatkan KPK dalam Pemilihan Wagub DKI untuk Hilangkan Sentimen Politik Uang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X