Kompas.com - 29/11/2015, 18:00 WIB
|
EditorIcha Rastika
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Koalisi Masyarakat Pemantau Legislatif (KOPEL) Syamsudin menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta tidak perlu terburu-buru mengesahkan Perda APBD 2016.

Ia khawatir Perda tersebut disahkan tanpa pembahasan yang berkualitas. "Muncul kekhawatiran jika (Perda APBD 2016) disetujui besok tanpa pembahasan yang berkualitas. Apa mungkin komisi di DPRD bahas RAPBD hanya sehari? Apa mungkin bahas anggaran 700 SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di DKI dengan total Rp 64 triliun dibahas hanya dalam waktu satu hari? Enggak mungkin," kata Syamsudin, dalam diskusi di Indonesia Corruption Watch (ICW), Minggu (29/11/2015).

Menuruy Syamsuddin, Jakarta kerap terlambat mengesahkan APBD, setidaknya dalam empat tahun terakhir. (Baca: Rencana Anggaran Masih Terus Dikaji, Penetapan APBD DKI Diperkirakan Mundur)

Padahal, lanjut dia, sumber daya manusia DKI Jakarta cenderung lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain.

"Dalam empat tahun terakhir ini, Jakarta sebagai ibu kota selalu terlambat mengesahkan APBD. Padahal dibanding daerah lain, potensi SDM DKI Jakarta lebih unggul. Tetapi, dibanding daerah seperti Papua, DKI Jakarta telat mengesahkan APBD dan serapan anggarannya juga urutan kedua paling rendah setelah Kalimantan Utara," ujar Syamsudin.

Berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang penyusunan APBD, pengesahan Perda RAPBD dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran rampung atau tepatnya 30 November besok.

Sementara itu, Pemprov DKI dan DPRD DKI baru menandatangani nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 pada Senin (30/11/2015), pukul 14.00. (Baca: Wakil Ahok Tetap Optimistis APBD DKI 2016 Lebih Baik dari Tahun Lalu)

"Lihat dari jadwal yang tersedia, pembahasan RAPBD menjadi Perda itu hanya sehari. Apa yang terjadi sekarang? Tidak ada ruang dan waktu, dan kami khawatir potensi korupsi menjadi tinggi," kata Syamsudin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterlambatan pengesahan Perda APBD mengakibatkan kepala daerah tidak digaji serta diberi tunjangan selama enam bulan.

Jika keterlambatan pengesahan APBD tersebut dikarenakan pemerintah dan DPRD, maka kepala daerah dan anggota DPRD DKI yang akan menerima sanksi atas keterlambatan tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perintahkan Polantas dan Mobil Derek Siaga di Senopati, Kapolda Metro: Macet Kok Dibiarkan...

Perintahkan Polantas dan Mobil Derek Siaga di Senopati, Kapolda Metro: Macet Kok Dibiarkan...

Megapolitan
Baru Sehari PPKM Jakarta Level 1 Lagi, Pakar Akui Data Epidemiologi Sangat Dinamis

Baru Sehari PPKM Jakarta Level 1 Lagi, Pakar Akui Data Epidemiologi Sangat Dinamis

Megapolitan
Kapolda Metro Perintahkan Anak Buah Soal Macet Jakarta: Tolong Identifikasi, Cari di Mana Titiknya...

Kapolda Metro Perintahkan Anak Buah Soal Macet Jakarta: Tolong Identifikasi, Cari di Mana Titiknya...

Megapolitan
Tolak Damai dengan Pegawai Kelab yang Keroyok Claudio Martinez, Istri: Saya Ingin Semua Dijerat

Tolak Damai dengan Pegawai Kelab yang Keroyok Claudio Martinez, Istri: Saya Ingin Semua Dijerat

Megapolitan
Lihat Langsung Pengeroyokan Suaminya, Istri Claudio Martinez: Pelakunya Lebih dari 5 Orang

Lihat Langsung Pengeroyokan Suaminya, Istri Claudio Martinez: Pelakunya Lebih dari 5 Orang

Megapolitan
Perintahkan Anggota Urai Kemacetan di Senopati, Kapolda Metro: Begitu Ada yang Parkir Sembarangan, Tarik!

Perintahkan Anggota Urai Kemacetan di Senopati, Kapolda Metro: Begitu Ada yang Parkir Sembarangan, Tarik!

Megapolitan
Kemendagri: Jabodetabek Sudah Lewati Puncak Penularan

Kemendagri: Jabodetabek Sudah Lewati Puncak Penularan

Megapolitan
Dukcapil: 59 Persen Warga Terdampak Perubahan Nama Jalan di Jakpus Sudah Ubah Data Kependudukan

Dukcapil: 59 Persen Warga Terdampak Perubahan Nama Jalan di Jakpus Sudah Ubah Data Kependudukan

Megapolitan
Pria Bersimbah Darah Diduga Dibunuh di Tambora, Polisi: Minim Saksi karena di Gang Sempit

Pria Bersimbah Darah Diduga Dibunuh di Tambora, Polisi: Minim Saksi karena di Gang Sempit

Megapolitan
Ini Alasan Kemendagri Ralat PPKM Jabodetabek, Berubah dari Level 2 ke Level 1 Dalam Sehari

Ini Alasan Kemendagri Ralat PPKM Jabodetabek, Berubah dari Level 2 ke Level 1 Dalam Sehari

Megapolitan
PPKM di Jakarta Berubah Lagi Jadi Level 1, Kapasitas Pengunjung Mal Kembali 100 Persen

PPKM di Jakarta Berubah Lagi Jadi Level 1, Kapasitas Pengunjung Mal Kembali 100 Persen

Megapolitan
Pro Kontra Rekayasa Lalin di Bundaran HI, Urai Macet tapi Jarak Putar Jadi Jauh

Pro Kontra Rekayasa Lalin di Bundaran HI, Urai Macet tapi Jarak Putar Jadi Jauh

Megapolitan
100 Keluarga di Cililitan Kesulitan Air Bersih karena Aliran Terputus

100 Keluarga di Cililitan Kesulitan Air Bersih karena Aliran Terputus

Megapolitan
PPKM di Jakarta Berubah Lagi Jadi Level 1, WFO Kembali 100 Persen

PPKM di Jakarta Berubah Lagi Jadi Level 1, WFO Kembali 100 Persen

Megapolitan
PPKM Jakarta Jadi Level 1, Kapasitas Tempat Ibadah Kembali 100 Persen

PPKM Jakarta Jadi Level 1, Kapasitas Tempat Ibadah Kembali 100 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.