FITRA: Memalukan, Serapan Anggaran DKI Sama Rendahnya dengan Provinsi Baru

Kompas.com - 29/11/2015, 19:19 WIB
(kiri ke kanan) Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, saat paripurna penyerahan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD DKI 2014, Senin (6/4/2015). Kompas.com/Kurnia Sari Aziza(kiri ke kanan) Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, saat paripurna penyerahan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD DKI 2014, Senin (6/4/2015).
|
EditorIcha Rastika
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi menilai, keterlambatan pengesahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI 2016 akan mengakibatkan rendahnya serapan anggaran.

Ia memprediksi serapan angaran DKI 2016 tidak jauh berbeda dengan serapan anggaran provinsi baru seperti Kalimantan Utara. (Baca: "Jakarta Selalu Terlambat Sahkan APBD padahal SDM-nya Lebih Unggul")

"Memalukan, DKI Jakarta pusatnya Indonesia daya serap anggarannya sama rendahnya dengan Kaltara yang daerah baru hasil pemekaran," kata Apung di diskusi Indonesia Corruption Watch (ICW), di Kalibata, Minggu (29/11/2015).

Hingga Juli 2015, serapan anggaran lima daerah di Indonesia masih di bawah 30 persen.

Daerah dengan serapan anggaran terendah yakni Kalimantan Utara dengan 18,6 persen.

Kemudian Provinsi DKI Jakarta 19,2 persen, Papua 21,7 persen, Jawa Barat 25,5 persen, dan Riau 25,5 persen. (Baca: Jika Pengesahan APBD DKI Terlambat, Ahok dan DPRD DKI Tak Gajian 6 Bulan)

Serapan anggaran suatu provinsi, lanjut dia, berkaitan kualitas pengelolaan anggaran.

"Harus ada instrospeksi bersama dari Pemprov DKI, Kementerian Dalam Negeri dan DPRD DKI," kata Apung.

Atas dasar itu, ia meminta Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta bekerja keras mengesahkan Rancangan Perda APBD DKI 2016.

Berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang penyusunan APBD, pengesahan Perda RAPBD dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran rampung atau tepatnya 30 November, besok.

Apung menilai, pengesahan APBD yang sesuai jadwal dapat menggenjot kinerja serta percepatan lelang program satuan kerja perangkat daerah (SKPD). (Baca: Wakil Ahok Tetap Optimistis APBD DKI 2016 Lebih Baik dari Tahun Lalu)

"Keterlambatan (pengesahan) APBD ini menyebabkan pelayanan publik menurun satu sampai tiga bulan. Apresaiasi langkah Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) ketika melihat potensi SKPD 'main', langsung dipecat dan ini menutup ruang transaksional," ujar Apung.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenang Peristiwa Pembakaran Bekasi dari Tugu Perjuangan...

Mengenang Peristiwa Pembakaran Bekasi dari Tugu Perjuangan...

Megapolitan
Polisi Buat Sketsa Pembunuh Pengusaha di Kelapa Gading

Polisi Buat Sketsa Pembunuh Pengusaha di Kelapa Gading

Megapolitan
Tujuh Sumur Tua di Kranggan Resmi Dijadikan Cagar Budaya

Tujuh Sumur Tua di Kranggan Resmi Dijadikan Cagar Budaya

Megapolitan
UPDATE: Tambah 21, Kasus Covid-19 di Bekasi Capai 703

UPDATE: Tambah 21, Kasus Covid-19 di Bekasi Capai 703

Megapolitan
Pemkot Depok Pastikan Tempat Tidur Bagi Pasien Covid-19 Masih Tersedia

Pemkot Depok Pastikan Tempat Tidur Bagi Pasien Covid-19 Masih Tersedia

Megapolitan
Giant Margo City Belum Ditetapkan Jadi Klaster Covid-19, Ini Sebabnya

Giant Margo City Belum Ditetapkan Jadi Klaster Covid-19, Ini Sebabnya

Megapolitan
Pegawai Positif Covid-19, Giant Extra Margo City Ditutup Sementara

Pegawai Positif Covid-19, Giant Extra Margo City Ditutup Sementara

Megapolitan
Kerinduan Idris Si Manusia Patung, Kenang Ramainya HUT RI di Kota Tua Sebelum Pandemi...

Kerinduan Idris Si Manusia Patung, Kenang Ramainya HUT RI di Kota Tua Sebelum Pandemi...

Megapolitan
Simak, Ini Prakiraan Cuaca BMKG di Jabodetabek 15 Agustus 2020

Simak, Ini Prakiraan Cuaca BMKG di Jabodetabek 15 Agustus 2020

Megapolitan
UPDATE 14 Agutstus: Bertambah 11, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 678

UPDATE 14 Agutstus: Bertambah 11, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 678

Megapolitan
Selain Bom Molotov, Polisi Sita Bendera Anarko dari Gerombolan yang Ingin Susupi Demo di DPR

Selain Bom Molotov, Polisi Sita Bendera Anarko dari Gerombolan yang Ingin Susupi Demo di DPR

Megapolitan
Alun-alun Bekasi Menyimpan Kisah Tuntutan Rakyat Pisahkan Diri dari Batavia

Alun-alun Bekasi Menyimpan Kisah Tuntutan Rakyat Pisahkan Diri dari Batavia

Megapolitan
Diizinkan Kemendikbud, Puluhan Sekolah di Kabupaten Bekasi Akan Gelar KBM Tatap Muka

Diizinkan Kemendikbud, Puluhan Sekolah di Kabupaten Bekasi Akan Gelar KBM Tatap Muka

Megapolitan
Diduga Penyusup, Ratusan Orang Ditangkap Polisi Saat Ingin Gabung Demo di Depan DPR

Diduga Penyusup, Ratusan Orang Ditangkap Polisi Saat Ingin Gabung Demo di Depan DPR

Megapolitan
UPDATE 14 Agustus: Bertambah 10 Kasus Positif Covid-19 dan 17 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 14 Agustus: Bertambah 10 Kasus Positif Covid-19 dan 17 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X