FITRA: Memalukan, Serapan Anggaran DKI Sama Rendahnya dengan Provinsi Baru

Kompas.com - 29/11/2015, 19:19 WIB
(kiri ke kanan) Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, saat paripurna penyerahan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD DKI 2014, Senin (6/4/2015). Kompas.com/Kurnia Sari Aziza(kiri ke kanan) Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, saat paripurna penyerahan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD DKI 2014, Senin (6/4/2015).
|
EditorIcha Rastika
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi menilai, keterlambatan pengesahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI 2016 akan mengakibatkan rendahnya serapan anggaran.

Ia memprediksi serapan angaran DKI 2016 tidak jauh berbeda dengan serapan anggaran provinsi baru seperti Kalimantan Utara. (Baca: "Jakarta Selalu Terlambat Sahkan APBD padahal SDM-nya Lebih Unggul")

"Memalukan, DKI Jakarta pusatnya Indonesia daya serap anggarannya sama rendahnya dengan Kaltara yang daerah baru hasil pemekaran," kata Apung di diskusi Indonesia Corruption Watch (ICW), di Kalibata, Minggu (29/11/2015).

Hingga Juli 2015, serapan anggaran lima daerah di Indonesia masih di bawah 30 persen.

Daerah dengan serapan anggaran terendah yakni Kalimantan Utara dengan 18,6 persen.

Kemudian Provinsi DKI Jakarta 19,2 persen, Papua 21,7 persen, Jawa Barat 25,5 persen, dan Riau 25,5 persen. (Baca: Jika Pengesahan APBD DKI Terlambat, Ahok dan DPRD DKI Tak Gajian 6 Bulan)

Serapan anggaran suatu provinsi, lanjut dia, berkaitan kualitas pengelolaan anggaran.

"Harus ada instrospeksi bersama dari Pemprov DKI, Kementerian Dalam Negeri dan DPRD DKI," kata Apung.

Atas dasar itu, ia meminta Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta bekerja keras mengesahkan Rancangan Perda APBD DKI 2016.

Berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang penyusunan APBD, pengesahan Perda RAPBD dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran rampung atau tepatnya 30 November, besok.

Apung menilai, pengesahan APBD yang sesuai jadwal dapat menggenjot kinerja serta percepatan lelang program satuan kerja perangkat daerah (SKPD). (Baca: Wakil Ahok Tetap Optimistis APBD DKI 2016 Lebih Baik dari Tahun Lalu)

"Keterlambatan (pengesahan) APBD ini menyebabkan pelayanan publik menurun satu sampai tiga bulan. Apresaiasi langkah Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) ketika melihat potensi SKPD 'main', langsung dipecat dan ini menutup ruang transaksional," ujar Apung.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hujan Deras, Tanah di Depan Rumah Warga Lenteng Agung Longsor

Hujan Deras, Tanah di Depan Rumah Warga Lenteng Agung Longsor

Megapolitan
UPDATE 13 Agustus: Bertambah 12, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 667

UPDATE 13 Agustus: Bertambah 12, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 667

Megapolitan
Antisipasi Penambahan Pasien Covid-19, RSPI Sulianti Saroso Tambah Jumlah Kasur

Antisipasi Penambahan Pasien Covid-19, RSPI Sulianti Saroso Tambah Jumlah Kasur

Megapolitan
Sebelum Meninggal, Korban Penembakan di Ruko Royal Gading Square Berusaha Selamatkan Diri

Sebelum Meninggal, Korban Penembakan di Ruko Royal Gading Square Berusaha Selamatkan Diri

Megapolitan
Data Kemendikbud, 9 Sekolah di Jakarta Gelar KBM Tatap Muka meski Masih Zona Merah

Data Kemendikbud, 9 Sekolah di Jakarta Gelar KBM Tatap Muka meski Masih Zona Merah

Megapolitan
Kasus Positif Covid-19 Terus Naik, Kapasitas Ruangan di RSPI Sulianti Saroso Masih Cukup

Kasus Positif Covid-19 Terus Naik, Kapasitas Ruangan di RSPI Sulianti Saroso Masih Cukup

Megapolitan
UPDATE 13 Agustus: Bertambah 1 Kasus Positif Covid-19 dan 9 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 13 Agustus: Bertambah 1 Kasus Positif Covid-19 dan 9 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Anies: Kapasitas Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 Terisi 65 Persen, Ruang ICU 67 Persen

Anies: Kapasitas Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 Terisi 65 Persen, Ruang ICU 67 Persen

Megapolitan
PSBB Transisi Diperpanjang, Perlombaan HUT Kemerdekaan RI Ditiadakan tetapi Upacara Diperbolehkan

PSBB Transisi Diperpanjang, Perlombaan HUT Kemerdekaan RI Ditiadakan tetapi Upacara Diperbolehkan

Megapolitan
Positivity Rate dalam Sepekan 8,7 Persen, Anies Sebut Secara Akumulasi Masih Aman

Positivity Rate dalam Sepekan 8,7 Persen, Anies Sebut Secara Akumulasi Masih Aman

Megapolitan
Anies Kembali Tiadakan Car Free Day di Jakarta untuk Sementara

Anies Kembali Tiadakan Car Free Day di Jakarta untuk Sementara

Megapolitan
Anies: Pasien Covid-19 Kelompok OTG Tak Perlu Tes Swab Berulang, Hanya Butuh Isolasi

Anies: Pasien Covid-19 Kelompok OTG Tak Perlu Tes Swab Berulang, Hanya Butuh Isolasi

Megapolitan
27 dari 29 Warga Wijaya Kusuma Klaster Tahlilan Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

27 dari 29 Warga Wijaya Kusuma Klaster Tahlilan Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Megapolitan
Ganti Rugi Belum Dibayar, Warga Jatikarya Demo di Tol Cimanggis-Cibitung

Ganti Rugi Belum Dibayar, Warga Jatikarya Demo di Tol Cimanggis-Cibitung

Megapolitan
Polisi Masih Buru 3 Tersangka Pengganjal ATM Asal Lampung yang Beraksi di Tambora

Polisi Masih Buru 3 Tersangka Pengganjal ATM Asal Lampung yang Beraksi di Tambora

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X