Kompas.com - 02/12/2015, 09:46 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membuka Rakerda REI (Real Estate Indonesia) DKI, di Hotel Ritz Carlton, Selasa (1/12/2015). KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membuka Rakerda REI (Real Estate Indonesia) DKI, di Hotel Ritz Carlton, Selasa (1/12/2015).
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding ada unsur politis di balik rencana aksi 1.000 warga Muara Angke menolak reklamasi di Teluk Jakarta. Meski demikian, dia mempersilakan warga untuk berdemo.

"Kemarin dengar enggak saya menyampaikan pidato Raperda zonasi? Saya menyampaikan Raperda itu juga berdasarkan hukum dan hukum itu bukan saya yang ngarang, sudah ada aturannya dari tahun 1995. Menurut saya, jadi politis," kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (2/12/2015). 

Basuki mengatakan, reklamasi Pantai Utara Jakarta yang kini dikenal dengan istilah 'Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta' dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Basuki mengklaim, reklamasi 17 pulau sudah dikaji Kementerian Lingkungan Hidup sejak tahun 1995.

"Bahkan yang menentukan posisi pulau, jumlah pulau itu melalui kajian oleh pemerintah pusat. Bukan saya yang menentukan 17 pulau lho. Jadi waktu saya mengajukan Raperda itu ada semua dasar hukumnya," kata Basuki. 

"Seolah-olah izin pulau yang saya saya berikan, mesti saya tutup. Saya bisa melawan enggak Keppres yang dulu semua? Itu saja logikanya. Ini kan jadi politis," kata Basuki. 

Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta ini terdiri dari 17 pulau reklamasi yang dinamakan pulau A hingga Pulau Q.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pulau-pulau tersebut membentang dari batas wilayah Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sampai dengan batas wilayah timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi.

Status lahan reklamasi ini 100 persen Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemprov DKI.

Sedangkan pada lahan-lahan yang ingin dikembangkan secara komersil oleh pengembang, mereka hanya diberikan Hak Guna Bangunan (HGB).

Kemudian sebesar 5 persen lahan dari luas pulau wajib diserahkan kepada Pemprov DKI. Sebelumnya, ada rencana Deklarasi 1.000 Rakyat Muara Angke Tolak Reklamasi.

Mereka akan beraksi mulai dari lapangan sepakbola Muara Angke menuju Green Bay.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Melonjak hingga 225 Orang, Kini Tersisa 75 Tempat Tidur

Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Melonjak hingga 225 Orang, Kini Tersisa 75 Tempat Tidur

Megapolitan
UPDATE 14 Juni: 396 Pasien Covid-19 Dirawat di Tangsel

UPDATE 14 Juni: 396 Pasien Covid-19 Dirawat di Tangsel

Megapolitan
UPDATE 14 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Capai 19.096 Pasien

UPDATE 14 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Capai 19.096 Pasien

Megapolitan
Dinkes DKI: Tiga Varian Baru Virus Corona Ditemukan di Jakarta

Dinkes DKI: Tiga Varian Baru Virus Corona Ditemukan di Jakarta

Megapolitan
Pebulu Tangkis Markis Kido Tiba di RS Omni Alam Sutera dalam Kondisi Henti Napas

Pebulu Tangkis Markis Kido Tiba di RS Omni Alam Sutera dalam Kondisi Henti Napas

Megapolitan
Pertemuan Forkopimda Se-DKI Bahas Persiapan Bertemu Presiden Selasa Pagi

Pertemuan Forkopimda Se-DKI Bahas Persiapan Bertemu Presiden Selasa Pagi

Megapolitan
Sidang Rizieq Shihab Kasus Tes Usap RS Ummi Dilanjut Kamis Mendatang dengan Agenda Duplik

Sidang Rizieq Shihab Kasus Tes Usap RS Ummi Dilanjut Kamis Mendatang dengan Agenda Duplik

Megapolitan
Terkendala Zonasi, Anak Berkebutuhan Khusus Kesulitan Masuk Sekolah Impian

Terkendala Zonasi, Anak Berkebutuhan Khusus Kesulitan Masuk Sekolah Impian

Megapolitan
Terjadi Lagi, Truk Tabrak Warung di Ciputat karena Tak Kuat Tanjak Jalan Layang Tol

Terjadi Lagi, Truk Tabrak Warung di Ciputat karena Tak Kuat Tanjak Jalan Layang Tol

Megapolitan
Rumah Dinas Lurah Batu Ampar Jaktim Kebakaran, Api Diduga dari Puntung Rokok

Rumah Dinas Lurah Batu Ampar Jaktim Kebakaran, Api Diduga dari Puntung Rokok

Megapolitan
Gara-gara Sopir Adukan Pungli di Tanjung Priok ke Jokowi, Truk Dilempar Batu

Gara-gara Sopir Adukan Pungli di Tanjung Priok ke Jokowi, Truk Dilempar Batu

Megapolitan
Eks Dirut Garuda Ari Askhara Divonis 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 300 Juta, Kejari Pikir-pikir Ajukan Banding

Eks Dirut Garuda Ari Askhara Divonis 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 300 Juta, Kejari Pikir-pikir Ajukan Banding

Megapolitan
Hari Ini, 116 Warga di Atas Usia 18 Tahun Disuntik Vaksin Covid-19 di Palmerah

Hari Ini, 116 Warga di Atas Usia 18 Tahun Disuntik Vaksin Covid-19 di Palmerah

Megapolitan
Video Viral Pungli Pakai Kantong Kresek di Pelabuhan Tanjung Priok, Polisi Sebut Kejadian Lama

Video Viral Pungli Pakai Kantong Kresek di Pelabuhan Tanjung Priok, Polisi Sebut Kejadian Lama

Megapolitan
Viral Video Kaca Truk Dirusak, Polisi Sebut Pelakunya Bukan Oknum Pungli

Viral Video Kaca Truk Dirusak, Polisi Sebut Pelakunya Bukan Oknum Pungli

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X