Diperkirakan Ada Calon Independen, KPUD DKI Butuh Dana Lebih Besar

Kompas.com - 04/12/2015, 10:34 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Sumarno, seusai bertemu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Kamis (3/12/2015). KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Sumarno, seusai bertemu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Kamis (3/12/2015).
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Sumarno mengatakan, kemungkinan adanya calon independen dalam Pilkada DKI 2017 membuat anggaran yang dibutuhkan lebih besar lagi.

Sebab, verifikasi KTP sebanyak 1 juta bukan hal yang mudah dan murah.

"Asumsinya ada 3 calon independen. Calon independen itu perlu anggaran besar karena harus diverifikasi KTP per KTP sejumlah dukungan," kata Sumarno di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (3/12/2015).

"Misalnya Pak Ahok mau menyerahkan 1 juta, berarti kalau tiga orang, jadi tiga juta. Kita harus verifikasi dengan teliti."

Akhirnya, anggaran yang diajukan untuk Pilkada DKI 2017 meningkat 2 kali lipat yaitu sebesar Rp 498 miliar untuk 2 putaran.

Sumarno mengatakan, anggaran sudah harus diusulkan dalam asumsi kondisi 2 putaran. Sebab, Pilkada di DKI berbeda dengan provinsi lain.

Pemenang Pilkada harus memperoleh suara dukungan sebanyak 50 persen lebih.

"Kalau ada calon yang memperoleh 1 putaran ya bisa. Kalau tidak kan berarti harus 2 putaran," ujar Sumarno.

Semua itu akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016.

Anggaran tersebut meningkat 2 kali lipat dengan memperhitungkan potensi inflasi.

"Lalu di Pilkada serentak ada yang dibebankan kepada negara tekait biaya kampanye. Kalau alat peraga ditanggung KPU. Sosialisasi calon, debat publik, pencetakan baliho, poster, leaflet itu oleh KPU juga," ujar dia.

Sumarno mengatakan, anggaran tersebut disusun dengan asumsi ada 7 pasangan calon.

Jika pasangan calon yang muncul lebih sedikit, maka anggaran yang digunakan juga bisa lebih sedikit.

Untuk target pemilih di tahun 2017, KPUD menargetkan sebanyak 7,6 juta penduduk.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Warga Kampung Pulo Saat Banjir, Pernah Terperosok hingga Menyusui di Atas Lemari

Kisah Warga Kampung Pulo Saat Banjir, Pernah Terperosok hingga Menyusui di Atas Lemari

Megapolitan
Kuasa Hukum: Bukti Tidak Kuat, John Kei Harus Bebas

Kuasa Hukum: Bukti Tidak Kuat, John Kei Harus Bebas

Megapolitan
Varian Baru Corona Masuk Indonesia, Wagub DKI Minta Masyarakat Waspada

Varian Baru Corona Masuk Indonesia, Wagub DKI Minta Masyarakat Waspada

Megapolitan
Kota Bekasi Catat 781 Kasus Baru Covid-19, 21 Pasien Meninggal

Kota Bekasi Catat 781 Kasus Baru Covid-19, 21 Pasien Meninggal

Megapolitan
Satu Tahun Covid-19, Saat Warga Sudah Capek dan Berharap Pandemi Segera Berlalu..

Satu Tahun Covid-19, Saat Warga Sudah Capek dan Berharap Pandemi Segera Berlalu..

Megapolitan
Siswa SMA Racik Ganja Sintetis, Polisi: Diedarkan ke Para Remaja

Siswa SMA Racik Ganja Sintetis, Polisi: Diedarkan ke Para Remaja

Megapolitan
Guru di Depok Antusias Ikut Vaksinasi Covid-19: Biar Bisa Tatap Muka dengan Murid

Guru di Depok Antusias Ikut Vaksinasi Covid-19: Biar Bisa Tatap Muka dengan Murid

Megapolitan
Dihubungi Anak Buah John Kei, Putra Nus Kei: Bung John Mau Bunuh Bapak

Dihubungi Anak Buah John Kei, Putra Nus Kei: Bung John Mau Bunuh Bapak

Megapolitan
Pemkot Tangerang Siap Terapkan Pembelajaran Tatap Muka Juli Mendatang

Pemkot Tangerang Siap Terapkan Pembelajaran Tatap Muka Juli Mendatang

Megapolitan
Pimpinan DPRD DKI: Anggota Dewan Minta Keluarga Ikut Divaksin Covid-19

Pimpinan DPRD DKI: Anggota Dewan Minta Keluarga Ikut Divaksin Covid-19

Megapolitan
Wagub DKI Bersyukur Jakarta Keluar dari Zona Merah

Wagub DKI Bersyukur Jakarta Keluar dari Zona Merah

Megapolitan
Mimpi Ibu Guru Siti Noorzanah, Bisa Mengajar Tatap Muka Sebelum Pensiun

Mimpi Ibu Guru Siti Noorzanah, Bisa Mengajar Tatap Muka Sebelum Pensiun

Megapolitan
Pemprov DKI Tolak Permintaan Vaksinasi Covid-19 untuk Keluarga Anggota DPRD

Pemprov DKI Tolak Permintaan Vaksinasi Covid-19 untuk Keluarga Anggota DPRD

Megapolitan
Mantan Anak Buah Mengaku Pernah Diperintah John Kei Tagih Rp 1 Miliar ke Nus Kei

Mantan Anak Buah Mengaku Pernah Diperintah John Kei Tagih Rp 1 Miliar ke Nus Kei

Megapolitan
Ketika Keluarga Anggota DPRD DKI Jakarta Turut Masuk Vaksinasi Tahap 2 saat Vaksin Covid-19 Masih Terbatas...

Ketika Keluarga Anggota DPRD DKI Jakarta Turut Masuk Vaksinasi Tahap 2 saat Vaksin Covid-19 Masih Terbatas...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X