Sepeda Hilang di Stasiun, Kapan PT KAI Sediakan Parkir Resminya?

Kompas.com - 04/12/2015, 12:17 WIB
Petugas menjaga kendaraan roda dua yang diparkir di tempat parkir di Stasiun Sudimara, Tangerang Selatan, Selasa (7/5/2013). Fasilitas park n ride  tersebut mampu menampung lebih dari 500 sepeda motor dan 40 mobil milik penumpang kereta api.
KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPetugas menjaga kendaraan roda dua yang diparkir di tempat parkir di Stasiun Sudimara, Tangerang Selatan, Selasa (7/5/2013). Fasilitas park n ride tersebut mampu menampung lebih dari 500 sepeda motor dan 40 mobil milik penumpang kereta api.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wajah Agus pias ketika melihat sepeda yang biasa diparkirnya di Stasiun Sudimara, Tangerang Selatan, raib, Kamis (3/12/2015) malam.

Nyaris tiap hari Agus memarkirkan sepedanya di stasiun tersebut untuk berangkat ke kantornya di kawasan Slipi. Sudah setahun lebih dia melakukan hal itu.

Selama ini, dia memarkirkan sepeda Polygon Heist warna abu-abu peraknya di lahar parkir stasiun tersebut.

Walau e-parking hanya menyediakan lahan parkir untuk motor dan mobil, tetapi diperbolehkan oleh petugas.

"Saya bayarnya ke petugas di loket parkir," kata Agus kepada Kompas.com, Jumat (4/12/2015).

Menurut Agus, dulu memang tidak ada yang memarkirkan sepeda. Seiring waktu, sudah ada lima sepeda terpakir di sana, bersama dengan sepeda milik Agus.

Untuk keamanan, sepedanya selalu dikunci gembok. Namun, tetap saja sepedanya bisa digondol maling.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dari lima sepeda, punya saya yang enggak ada," ujar dia.

Ketika tahu sepedanya tak ada, Agus melapor kepada kepala stasiun. Namun dijelaskan, lahan parkir di stasiun dikelola oleh PT Reksa Multi Usaha.

Petugas di parkiran yang ditanya hanya menjawab bahwa memang mereka tidak punya parkiran untuk sepeda.

Bukan yang pertama

Agus bukan pengguna sepeda pertama yang mengeluhkan tidak adanya penyediaan fasilitas parkir untuk sepeda di stasiun. 

Hal serupa pernah dialami sejarawan JJ Rizal di Stasiun Pondok Cina, Depok, sekitar Oktober 2014. (Baca: Di Stasiun, Calon Wali Kota Depok Ini Kehilangan Sepeda)

Sepeda Rizal yang hilang diketahui merupakan sepeda yang sudah 10 tahun menemaninya beraktivitas.

Sepeda itu hilang di pelataran Stasiun Pondok Cina, yang seperti Stasiun Sudimara, tak punya sistem parkir untuk sepeda.


Dari kehilangannya ini, Rizal menyayangkan ketiadaan sistem parkir di stasiun. Padahal, ujar dia, para pesepeda pada dasarnya tak keberatan harus membayar biaya parkir, yang tentu saja secara logika berbeda nominalnya dengan tarif parkir sepeda motor dan mobil.

"Harusnya ada lahan khusus (untuk parkir) sepeda. Tak masalah bayar parkir. Dulu bahkan ada pajak sepeda (penneng)," kata Rizal saat dihubungi," Rabu (8/10/2014).

Kalau di luar negeri, para pengguna sepeda membayar pajak sepeda dan parkir ini, tetapi mendapatkan keringanan dan kemudahan untuk pajak lain karena pemerintah setempat mendorong warga beralih ke transportasi publik dan ramah lingkungan.

Kenapa tidak ada lahan parkir sepeda?

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengakui, sampai saat ini belum mengakomodir penyediaan fasilitas parkir untuk pengguna sepeda.

Mereka menyebut kebijakan itu diambil karena mempertimbangkan efektivitas penggunaan lahan. Mengingat jumlah pengguna sepeda tidak banyak.

"Karena kita harus merhatiin motor yang jumlahnya banyak," kata Manajer Humas PT Reksa Multi Usaha, Nyoman Suardhita.

PT Reksa Multi Usaha merupakan anak perusahaan dari PT KAI. Perusahaan ini khusus mengelola parkir yang ada di stasiun.

Nyoman menyatakan pihaknya sudah kerap mengingatkan pengguna sepeda untuk tidak memarkirkan sepedanya.

Sebab, mereka mengaku tidak bisa menjamin keamanannnya. Walaupun, sepeda tersebut dititipkan ke petugas parkir.

"Nitipnya kan bayar langsung, artinya di bawah tangan. Iya kalau petugasnya bisa jagain, kalau enggak?" kata Nyoman.

Kapan ada lahan parkir untuk sepeda?

Meski belum mengakomodir penyediaan lahan parkir untuk sepeda, Nyoman menyebut mereka bukannya tidak ada rencana untuk merealisasikannya.

Ia menyebut sudah ada wacana-wacana yang mengemuka terkait hal itu.

"Masih kita godok dan akan tetap menjadi wacana yang akan kita bahas," ujar dia.

Meski demikian, Nyoman mengaku tidak dapat memastikan kapan rencana tersebut bisa terealisasi.

"Tahun depan mudah-mudahan," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat Revisi PP yang Bikin UMP Hanya Naik Sedikit

Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat Revisi PP yang Bikin UMP Hanya Naik Sedikit

Megapolitan
Wagub DKI Ungkap Pengusaha Tak Masalah UMP Jakarta 2022 Naik sampai 5 Persen

Wagub DKI Ungkap Pengusaha Tak Masalah UMP Jakarta 2022 Naik sampai 5 Persen

Megapolitan
Kasus Pengemudi Mercy Tabrakan Saat Lawan Arah di Tol JORR, Polisi Tunggu Hasil Mediasi dengan Korban

Kasus Pengemudi Mercy Tabrakan Saat Lawan Arah di Tol JORR, Polisi Tunggu Hasil Mediasi dengan Korban

Megapolitan
Pegawai Korban Pelecehan Berharap KPI Segera Jalankan Rekomendasi Komnas HAM

Pegawai Korban Pelecehan Berharap KPI Segera Jalankan Rekomendasi Komnas HAM

Megapolitan
PPKM Kota Tangerang Kembali ke Level 2, Pemkot Akan Tingkatkan Tracing Covid-19

PPKM Kota Tangerang Kembali ke Level 2, Pemkot Akan Tingkatkan Tracing Covid-19

Megapolitan
Saat Anies Lesehan di Jalan Bersama Buruh yang Demo Menuntut Kenaikan UMP…

Saat Anies Lesehan di Jalan Bersama Buruh yang Demo Menuntut Kenaikan UMP…

Megapolitan
Polres Jakpus Tangkap 4 Anggota Sindikat Bandar Narkoba Jaringan Malaysia

Polres Jakpus Tangkap 4 Anggota Sindikat Bandar Narkoba Jaringan Malaysia

Megapolitan
Pengetatan di Bandara Soekarno Hatta untuk Cegah Omicron, WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk, WNI Karantina 14 Hari

Pengetatan di Bandara Soekarno Hatta untuk Cegah Omicron, WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk, WNI Karantina 14 Hari

Megapolitan
UPDATE 29 November: Tak Ada Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 18 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 29 November: Tak Ada Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 18 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Wagub DKI Klaim Pemprov Tak Intervensi Batalnya Reuni 212 di Jakarta

Wagub DKI Klaim Pemprov Tak Intervensi Batalnya Reuni 212 di Jakarta

Megapolitan
Sempat Kabur, Satu Tersangka Buron Kasus Mutilasi di Kedungwaringin Bekasi Akhirnya Ditangkap

Sempat Kabur, Satu Tersangka Buron Kasus Mutilasi di Kedungwaringin Bekasi Akhirnya Ditangkap

Megapolitan
UPDATE 29 November: Tambah 5 Kasus di Tangsel, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 29 November: Tambah 5 Kasus di Tangsel, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Isi Inmendagri, PPKM Level 2 di Jakarta sampai 13 Desember

Isi Inmendagri, PPKM Level 2 di Jakarta sampai 13 Desember

Megapolitan
Mulai Hari Ini Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

Mulai Hari Ini Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

Megapolitan
Babak Baru Formula E di Jakarta: Politikus Jadi Panitia, KPK Diminta Ikut Awasi

Babak Baru Formula E di Jakarta: Politikus Jadi Panitia, KPK Diminta Ikut Awasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.