KPK: Kasus Lahan RS Sumber Waras Masih Sebatas Pelaporan

Kompas.com - 07/12/2015, 16:57 WIB
Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain memberikan sambutan dalam peluncuran Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) 2015 di Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Jakarta, Rabu (11/2/2015). ACFFest telah diselenggarakan sejak 2013, dengan menjaring para sineas muda yang memproduksi film bertemakan anti-korupsi. TRIBUNNEWS / DANY PERMANAKomisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain memberikan sambutan dalam peluncuran Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) 2015 di Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Jakarta, Rabu (11/2/2015). ACFFest telah diselenggarakan sejak 2013, dengan menjaring para sineas muda yang memproduksi film bertemakan anti-korupsi.
EditorFidel Ali
JAKARTA, KOMPAS.com -  Komisi Pemberantasan Korupsi masih merahasiakan hasil audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait pembelian lahan RS Sumber Waras.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengaku kasus tersebut hingga kini masih dalam tahap penyelidikan (lidik) sehingga dikhawatirkan akan mengganggu proses tersebut.

"Ini baru tahap lidik. Bisa nanti setelah didalami lagi ya bisa lagi hal-hal berkembang," kata Zulkarnain di kantornya, Jakarta, Senin (7/12/2015).

Menurut Zulkarnain, pihaknya meminta BPK mengaudit pembelian lahan tersebut karena adanya laporan dari masyarakat.

Setelah adanya pengaduan dari masyarakat, KPK segera menindaklanjuti melalui pengumpulan bahan dan keterangan tahap awal.

"Kemudian diserahkan ke Direktur Penyelidikan. Direktur penyelidikan mendalami lagi indikasi yang ada dan memerlukan bantuan ahli terkait ya kita sampaikan ke BPK," kata Zulkarnain.

BPK sendiri telah menemukan enam dugaan penyimpangan saat pembelian lahan tersebut.

Mulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian pembentukan tim, pengadaan lahan RS Sumber Waras, pembentukan harga dan penyerahan hasil.

Anggota III BPK Eddy Mulyadi Supardi mengatakan penyimpangan tersebut menyebabkan keuangan negara menderita kerugian.

Baik BPK dan KPK sendiri masih tutup mulut mengenai kisaran dugaan kerugian negara yang ditemukan BPK.

Sekadar informasi, temuan BPK pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras merugikan negara Rp 191 miliar.

Berdasarkan kronologi yang dibuat oleh BPK, masalah bermula ketika pada 6 Juni 2014, Plt Gubernur yang saat itu dijabat oleh Ahok berminat membeli sebagian lahan seluas 3,6 hektar milik RS Sumber Waras untuk dijadikan rumah sakit jantung dan kanker.

Pembelian lahan dilakukan karena menurut Ahok kala itu, keberadaan rumah sakit untuk pasien sakit jantung dan kanker sangat diperlukan karena kondisi pasien rumah sakit yang ada kian membludak.

Di sisi lain, hal ini juga dilakukan karena sebelumnya lahan tersebut akan dibeli oleh PT Ciputra Karya Utama dan diubah peruntukkan menjadi tempat komersil seperti mal. (Eri Komar Sinaga)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pencurian Motor Sport di Minimarket Matraman Terekam CCTV, Pelaku Beraksi 5 Menit

Pencurian Motor Sport di Minimarket Matraman Terekam CCTV, Pelaku Beraksi 5 Menit

Megapolitan
Antisipasi Virus Corona, RSU Tangsel Bagikan Masker ke Pasien dan Pengunjung

Antisipasi Virus Corona, RSU Tangsel Bagikan Masker ke Pasien dan Pengunjung

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembobol ATM dengan Modus Ganjal Kawat di Bekasi

Polisi Tangkap Pembobol ATM dengan Modus Ganjal Kawat di Bekasi

Megapolitan
Satu Orang Tewas dalam Peristiwa Kebakaran di Permukiman Kebayoran Lama

Satu Orang Tewas dalam Peristiwa Kebakaran di Permukiman Kebayoran Lama

Megapolitan
Polisi Dalami Unsur Pidana dalam Kasus ABK yang Terombang Ambil 12 Jam di Laut

Polisi Dalami Unsur Pidana dalam Kasus ABK yang Terombang Ambil 12 Jam di Laut

Megapolitan
Divonis 1 Tahun Penjara, Habil Marati: Itu untuk Hibur Jaksa dan Penyidik Polisi

Divonis 1 Tahun Penjara, Habil Marati: Itu untuk Hibur Jaksa dan Penyidik Polisi

Megapolitan
Kebakaran di Kebayoran Lama, Warga Panik Ketika Api yang Sempat Padam Kembali Menyala

Kebakaran di Kebayoran Lama, Warga Panik Ketika Api yang Sempat Padam Kembali Menyala

Megapolitan
Spanduk King of The King yang Mirip Sunda Empire di Kota Tangerang Ditertibkan

Spanduk King of The King yang Mirip Sunda Empire di Kota Tangerang Ditertibkan

Megapolitan
Jadi Dirut meski Berstatus Terpidana, Donny Saragih Merasa Tak Langgar Aturan Rekrutmen

Jadi Dirut meski Berstatus Terpidana, Donny Saragih Merasa Tak Langgar Aturan Rekrutmen

Megapolitan
Kronologi ABK yang Selamat Setelah Terpeleset dari Kapal dan Terombang Ambing di Laut

Kronologi ABK yang Selamat Setelah Terpeleset dari Kapal dan Terombang Ambing di Laut

Megapolitan
Donny Saragih Batal Jadi Dirut Transjakarta karena Peras Bos Terdahulu

Donny Saragih Batal Jadi Dirut Transjakarta karena Peras Bos Terdahulu

Megapolitan
Terbukti Danai Senjata Api Illegal, Habil Marati Divonis Satu Tahun Penjara

Terbukti Danai Senjata Api Illegal, Habil Marati Divonis Satu Tahun Penjara

Megapolitan
Warga yang Mengalami Gejala Virus Corona Diimbau Segera ke Rumah Sakit Terdekat

Warga yang Mengalami Gejala Virus Corona Diimbau Segera ke Rumah Sakit Terdekat

Megapolitan
Didemo Mantan Pegawai Magang Terkait PKWT, Ini Komentar Transjakarta

Didemo Mantan Pegawai Magang Terkait PKWT, Ini Komentar Transjakarta

Megapolitan
Donny Saragih Mengaku Mengundurkan Diri Sebelum Dicopot sebagai Dirut Transjakarta

Donny Saragih Mengaku Mengundurkan Diri Sebelum Dicopot sebagai Dirut Transjakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X