JAKARTA, KOMPAS.com - Para pegiat antikorupsi yang tergabung dalam sejumlah organisasi non-pemeritah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) akan menggelar aksi bertema “Bersihkan DPR”.
Aksi ini akan berlangung pada Selasa, (8/12/2015) atau sehari sebelum Hari Antikorupsi Internasional pada pukul 13.00 WIB di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut pegiat antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) Selly Martini, aksi ini akan melibatkan pegiat antikorupsi dari Transparansi Internasional (TI), Koalisi PWYO (Publish What You Pay), YAPPIKA (Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia) dan MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia).
"Aksi akan diisi dengan acara pertunjukan teaterikal, orasi, dan pembacaan pernyataan sikap," kata Selly. (Baca juga: Selasa Besok, Buruh Unjuk Rasa Usut Skandal Freeport dan Tolak PP Pengupahan)
Berdasarkan pandangan pegiat antikorupsi, beberapa pekan terakhir rakyat disuguhkan dagelan politik oleh anggota DPR melalui sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Sidang tersebut digelar terkait dugaan pencatutan nama Presiden dan usaha mencari keuntungan dari PT Freeport Indonesia yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto.
Menurut Selly, sidang MKD seolah-olah memojokkan pengadu, yakni Menteri ESDM Sudirman Said.
"Ketimbang membahas Undang-undang lain yang lebih penting, DPR malah akan merevisi UU KPK," tambah Selly.
Agar DPR tak salah pilih pimpinan KPK
Aksi ini juga dilakukan berkenaan dengan segara berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK jilid III. Para pegiat antikorupsi ingin mendesak DPR agar tidak salah memilih calon pimpinan KPK.
Mereka juga akan menesak DPR untuk memilih pimpinan KPK yang sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi.
"Masyarakat sudah menunjukkan reaksi keras, baik melalui petisi online, media sosial, juga aksi lapangan, tetapi mereka seakan buta dan tuli, lupa untuk siapa mereka harusnya mengabdi," tuturnya.
Para pegiat antikprupsi itu akan mengajak masyarakat untuk menagih janji DPR pada Hari Antikorupsi yang jatuh pada 9 Desember 2015 nanti.
(Baca juga: Melawan Korupsi adalah Harga Mati). "Rakyat punya kekuatan untuk melengserkan mereka yang tak setia," ujar dia.
Mereka juga menekankan, jika rakyat bergerak bersama, maka suaranya pun akan bergaung lebih keras.
Di samping itu, para pegiat antikorupsi mengajak masyarakat menyoroti partai-partai yang tak berpihak kepada rakyat menjelang pilkada serentak yang juga jatuh pada 9 Desember 2015.
"Jangan pilih partai-partai yang mengkhianati janji setia wakil rakyat," kata para pegiat antikorpsi dalam undangan aksi mereka.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.