JPPR: Warga Depok Banyak yang Tak Diberi Undangan Pemilihan

Kompas.com - 09/12/2015, 22:08 WIB
Masykurudin Hafidz Koordinator Nasional JPPR (kanan) dan Manajer Pemantauan JPPR Zaid Muhammad (kiri foto) saat jumpa pers di Cikini, Jakarta. Rabu (9/12/2015). Kompas.com/Robertus BelarminusMasykurudin Hafidz Koordinator Nasional JPPR (kanan) dan Manajer Pemantauan JPPR Zaid Muhammad (kiri foto) saat jumpa pers di Cikini, Jakarta. Rabu (9/12/2015).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan bahwa banyak warga Depok di beberapa TPS yang tidak mendapat surat C6 atau undangan pemilihan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat.

JPPR menilai, ini yang menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi warga menggunakan hak suaranya. Manajer Pemantauan JPPR Zaid Muhammad mengatakan, bahkan ada kasus tidak terdistribusinya surat C6 ini dari temuan di salah satu TPS di Depok karena PPS-nya yang tidak memberikan surat C6 kepada warga.

"Banyak terjadi praktek penyebaran C6 yang tidak terdistribusi dengan baik. Bahkan, ada salah satu KPPS yang kita tanya kenapa ini tidak disebar, jawabnya buat apa menyebar C6 toh pada tanggal 9 sudah tahu ada pemilihan, biar mereka datang ambil ke kami (C6)," kata Zaid, dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, (9/12/2015).

Zaid mengungkap, beberapa contoh terdapat surat C6 yang tidak terdistribusi dengan baik yakni TPS 72 Mekarsari dengan jumlah pemilih yang tidak menerima C6 mencapai 57 orang, TPS 38 di Cisalak mencapai 60 orang, TPS 25 Tugu sebanyak 167 orang, TPS 30 Tugu 198 orang TPS 7 Mekarsari 86 orang.

Padahal, dalam peraturan PPS wajib mendistribusikan surat C6 kepada calon pemilih. Sebab, tanpa surat C6, pemilih menjadi tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

"Ada undangan saja, belum tentu mau, apalagi kalau undangan tidak dikasih," ujar Zaid.

Beberapa faktor dalam penilaiannya yang mungkin mendasari kasus ini beragam. Ada PPS yang menurutnya bisa saja memang tidak membagikan C6, warga sedang tidak berada di tempat, atau PPS itu tidak tahu dengan tugas dan fungsinya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tapi kalau yang terakhir saya bisa bantah (PPS tidak tahu tugas dan fungsi). Karena beberapa PPS itu mendapat bimtek (bimbingan teknis) oleh KPU," ujar Zaid.

Menurutnya, ini menjadi kelalaian dalam penyelenggaran pemilu yang mesti diperbaiki pihak penyelenggara dalam hal ini KPUD Kota Depok.

"Ini kelalaian penyelenggara pemilu. Dampaknya orang jadi enggak milih," ujar Zaid.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terdakwa Munarman Minta Sidang Kasus Dugaan Terorisme Digelar Offline, Pembacaan Dakwaan Ditunda

Terdakwa Munarman Minta Sidang Kasus Dugaan Terorisme Digelar Offline, Pembacaan Dakwaan Ditunda

Megapolitan
Ketahuan Hendak Jual Motor Kerabat, Seorang Pria Coba Kabur lalu Babak Belur Dihajar Massa

Ketahuan Hendak Jual Motor Kerabat, Seorang Pria Coba Kabur lalu Babak Belur Dihajar Massa

Megapolitan
Jasad Perempuan Ditemukan Mengambang di Kali di Jalan Daan Mogot

Jasad Perempuan Ditemukan Mengambang di Kali di Jalan Daan Mogot

Megapolitan
Kasus Pengancaman Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan, Tersangka Jerinx Sambangi Mapolda Metro Jaya

Kasus Pengancaman Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan, Tersangka Jerinx Sambangi Mapolda Metro Jaya

Megapolitan
Sidang Terorisme di PN Jaktim, Kubu Munarman Minta Digelar Offline

Sidang Terorisme di PN Jaktim, Kubu Munarman Minta Digelar Offline

Megapolitan
Duduk Perkara Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro, Pelakunya Polantas yang Dapat Laporan Warga Dibuntuti

Duduk Perkara Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro, Pelakunya Polantas yang Dapat Laporan Warga Dibuntuti

Megapolitan
Didesak Bubarkan Menwa, UPN Veteran Jakarta Minta Mahasiswa Buat Kajian Akademis

Didesak Bubarkan Menwa, UPN Veteran Jakarta Minta Mahasiswa Buat Kajian Akademis

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tegaskan Tak Izinkan Reuni 212 di Patung Kuda

Polda Metro Jaya Tegaskan Tak Izinkan Reuni 212 di Patung Kuda

Megapolitan
Syarat Terbaru Keluar Masuk Jakarta Saat PPKM Level 2 dan Nataru

Syarat Terbaru Keluar Masuk Jakarta Saat PPKM Level 2 dan Nataru

Megapolitan
Akan Gelar Reuni 212 di Patung Kuda Jakarta, Panitia: Tidak Perlu Izin Polisi

Akan Gelar Reuni 212 di Patung Kuda Jakarta, Panitia: Tidak Perlu Izin Polisi

Megapolitan
Pemkot Jaktim Bakal Lanjutkan Penataan RW Kumuh Tahun Depan

Pemkot Jaktim Bakal Lanjutkan Penataan RW Kumuh Tahun Depan

Megapolitan
Aturan Terbaru Makan di Warteg hingga Restoran di Jakarta Saat PPKM Level 2

Aturan Terbaru Makan di Warteg hingga Restoran di Jakarta Saat PPKM Level 2

Megapolitan
Pemprov DKI Larang Pegawai Cuti dan Keluar Kota Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Pemprov DKI Larang Pegawai Cuti dan Keluar Kota Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Megapolitan
Panitia: Reuni 212 Digelar di Dua Tempat, di Patung Kuda Jakarta lalu Lanjut di Sentul

Panitia: Reuni 212 Digelar di Dua Tempat, di Patung Kuda Jakarta lalu Lanjut di Sentul

Megapolitan
Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Depok Meningkat, Ini yang Dilakukan Pemkot

Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Depok Meningkat, Ini yang Dilakukan Pemkot

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.