Kompas.com - 09/12/2015, 22:08 WIB
Masykurudin Hafidz Koordinator Nasional JPPR (kanan) dan Manajer Pemantauan JPPR Zaid Muhammad (kiri foto) saat jumpa pers di Cikini, Jakarta. Rabu (9/12/2015). Kompas.com/Robertus BelarminusMasykurudin Hafidz Koordinator Nasional JPPR (kanan) dan Manajer Pemantauan JPPR Zaid Muhammad (kiri foto) saat jumpa pers di Cikini, Jakarta. Rabu (9/12/2015).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan bahwa banyak warga Depok di beberapa TPS yang tidak mendapat surat C6 atau undangan pemilihan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat.

JPPR menilai, ini yang menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi warga menggunakan hak suaranya. Manajer Pemantauan JPPR Zaid Muhammad mengatakan, bahkan ada kasus tidak terdistribusinya surat C6 ini dari temuan di salah satu TPS di Depok karena PPS-nya yang tidak memberikan surat C6 kepada warga.

"Banyak terjadi praktek penyebaran C6 yang tidak terdistribusi dengan baik. Bahkan, ada salah satu KPPS yang kita tanya kenapa ini tidak disebar, jawabnya buat apa menyebar C6 toh pada tanggal 9 sudah tahu ada pemilihan, biar mereka datang ambil ke kami (C6)," kata Zaid, dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, (9/12/2015).

Zaid mengungkap, beberapa contoh terdapat surat C6 yang tidak terdistribusi dengan baik yakni TPS 72 Mekarsari dengan jumlah pemilih yang tidak menerima C6 mencapai 57 orang, TPS 38 di Cisalak mencapai 60 orang, TPS 25 Tugu sebanyak 167 orang, TPS 30 Tugu 198 orang TPS 7 Mekarsari 86 orang.

Padahal, dalam peraturan PPS wajib mendistribusikan surat C6 kepada calon pemilih. Sebab, tanpa surat C6, pemilih menjadi tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

"Ada undangan saja, belum tentu mau, apalagi kalau undangan tidak dikasih," ujar Zaid.

Beberapa faktor dalam penilaiannya yang mungkin mendasari kasus ini beragam. Ada PPS yang menurutnya bisa saja memang tidak membagikan C6, warga sedang tidak berada di tempat, atau PPS itu tidak tahu dengan tugas dan fungsinya.

"Tapi kalau yang terakhir saya bisa bantah (PPS tidak tahu tugas dan fungsi). Karena beberapa PPS itu mendapat bimtek (bimbingan teknis) oleh KPU," ujar Zaid.

Menurutnya, ini menjadi kelalaian dalam penyelenggaran pemilu yang mesti diperbaiki pihak penyelenggara dalam hal ini KPUD Kota Depok.

"Ini kelalaian penyelenggara pemilu. Dampaknya orang jadi enggak milih," ujar Zaid.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setelah Diundang Anies, JRMK Batal Gelar Demo Akbar di Balai Kota

Setelah Diundang Anies, JRMK Batal Gelar Demo Akbar di Balai Kota

Megapolitan
Jelang Imlek, Warga Berburu Permen dan Kue Keranjang di Pecinan Glodok

Jelang Imlek, Warga Berburu Permen dan Kue Keranjang di Pecinan Glodok

Megapolitan
Bantah Twit Viral, Polisi Pastikan 2 Orang yang Tewas Ditabrak Sopir Taksi Online adalah Penjambret

Bantah Twit Viral, Polisi Pastikan 2 Orang yang Tewas Ditabrak Sopir Taksi Online adalah Penjambret

Megapolitan
Fortuner Hilang Kendali, Tabrak Pagar dan Hantam Avanza di Tol Dalam Kota

Fortuner Hilang Kendali, Tabrak Pagar dan Hantam Avanza di Tol Dalam Kota

Megapolitan
Langgar Jam Operasional, Duck Down Bar di Jakarta Selatan Disegel Polisi

Langgar Jam Operasional, Duck Down Bar di Jakarta Selatan Disegel Polisi

Megapolitan
16 Obyek di Jakarta Utara Direkomendasikan sebagai Cagar Budaya

16 Obyek di Jakarta Utara Direkomendasikan sebagai Cagar Budaya

Megapolitan
Penyelundupan 11 Kg Sabu Berhasil Digagalkan, Barang Dimasukkan ke Dalam Ban Mobil

Penyelundupan 11 Kg Sabu Berhasil Digagalkan, Barang Dimasukkan ke Dalam Ban Mobil

Megapolitan
107 Pasien Covid-19 Dirawat di RS Suyoto, 3 Terkonfirmasi Omicron

107 Pasien Covid-19 Dirawat di RS Suyoto, 3 Terkonfirmasi Omicron

Megapolitan
Pramudi Bus TransJakarta yang Gagalkan Aksi Bunuh Diri Dihadiahi Emas Antam

Pramudi Bus TransJakarta yang Gagalkan Aksi Bunuh Diri Dihadiahi Emas Antam

Megapolitan
PTM di Kota Tangerang Akan Kembali Diterapkan Saat Kasus Covid-19 Melandai

PTM di Kota Tangerang Akan Kembali Diterapkan Saat Kasus Covid-19 Melandai

Megapolitan
Cegah Perempuan Hendak Bunuh Diri, Pramudi Transjakarta Diberikan Piagam dan 5 Gram Emas

Cegah Perempuan Hendak Bunuh Diri, Pramudi Transjakarta Diberikan Piagam dan 5 Gram Emas

Megapolitan
Kasus Harian Covid-19 di Jakarta Capai 4.000, Epidemiolog: Belum Seberapa Dibanding Nanti Februari

Kasus Harian Covid-19 di Jakarta Capai 4.000, Epidemiolog: Belum Seberapa Dibanding Nanti Februari

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: 115 Pasien Dirawat di Rumah Lawan Covid-19 Tangerang Selatan

UPDATE 27 Januari: 115 Pasien Dirawat di Rumah Lawan Covid-19 Tangerang Selatan

Megapolitan
Pemkot Depok Bersurat ke Kemendikbud Minta PTM 100 persen Dievaluasi

Pemkot Depok Bersurat ke Kemendikbud Minta PTM 100 persen Dievaluasi

Megapolitan
Naik Drastis, Kasus Aktif Covid-19 di Kota Bekasi Nyaris Tembus 2.000 Pasien

Naik Drastis, Kasus Aktif Covid-19 di Kota Bekasi Nyaris Tembus 2.000 Pasien

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.