Kompas.com - 09/12/2015, 22:08 WIB
Masykurudin Hafidz Koordinator Nasional JPPR (kanan) dan Manajer Pemantauan JPPR Zaid Muhammad (kiri foto) saat jumpa pers di Cikini, Jakarta. Rabu (9/12/2015). Kompas.com/Robertus BelarminusMasykurudin Hafidz Koordinator Nasional JPPR (kanan) dan Manajer Pemantauan JPPR Zaid Muhammad (kiri foto) saat jumpa pers di Cikini, Jakarta. Rabu (9/12/2015).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan bahwa banyak warga Depok di beberapa TPS yang tidak mendapat surat C6 atau undangan pemilihan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat.

JPPR menilai, ini yang menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi warga menggunakan hak suaranya. Manajer Pemantauan JPPR Zaid Muhammad mengatakan, bahkan ada kasus tidak terdistribusinya surat C6 ini dari temuan di salah satu TPS di Depok karena PPS-nya yang tidak memberikan surat C6 kepada warga.

"Banyak terjadi praktek penyebaran C6 yang tidak terdistribusi dengan baik. Bahkan, ada salah satu KPPS yang kita tanya kenapa ini tidak disebar, jawabnya buat apa menyebar C6 toh pada tanggal 9 sudah tahu ada pemilihan, biar mereka datang ambil ke kami (C6)," kata Zaid, dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, (9/12/2015).

Zaid mengungkap, beberapa contoh terdapat surat C6 yang tidak terdistribusi dengan baik yakni TPS 72 Mekarsari dengan jumlah pemilih yang tidak menerima C6 mencapai 57 orang, TPS 38 di Cisalak mencapai 60 orang, TPS 25 Tugu sebanyak 167 orang, TPS 30 Tugu 198 orang TPS 7 Mekarsari 86 orang.

Padahal, dalam peraturan PPS wajib mendistribusikan surat C6 kepada calon pemilih. Sebab, tanpa surat C6, pemilih menjadi tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

"Ada undangan saja, belum tentu mau, apalagi kalau undangan tidak dikasih," ujar Zaid.

Beberapa faktor dalam penilaiannya yang mungkin mendasari kasus ini beragam. Ada PPS yang menurutnya bisa saja memang tidak membagikan C6, warga sedang tidak berada di tempat, atau PPS itu tidak tahu dengan tugas dan fungsinya.

"Tapi kalau yang terakhir saya bisa bantah (PPS tidak tahu tugas dan fungsi). Karena beberapa PPS itu mendapat bimtek (bimbingan teknis) oleh KPU," ujar Zaid.

Menurutnya, ini menjadi kelalaian dalam penyelenggaran pemilu yang mesti diperbaiki pihak penyelenggara dalam hal ini KPUD Kota Depok.

"Ini kelalaian penyelenggara pemilu. Dampaknya orang jadi enggak milih," ujar Zaid.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Penyalagunaan Narkoba Ardhito Pramono: Direhabilitasi tapi Proses Hukum Tetap Berjalan

Kasus Penyalagunaan Narkoba Ardhito Pramono: Direhabilitasi tapi Proses Hukum Tetap Berjalan

Megapolitan
Bertemu Relawan Pendukung di Makasar, Anies Bicara soal Waktu Deklarasi Capres

Bertemu Relawan Pendukung di Makasar, Anies Bicara soal Waktu Deklarasi Capres

Megapolitan
Kasus Omicron Bertambah, Pemkot Tangerang Akan Sesuaikan Aturan WFH dan PTM

Kasus Omicron Bertambah, Pemkot Tangerang Akan Sesuaikan Aturan WFH dan PTM

Megapolitan
Mobil Terjun Ke Parit di Tangerang, Pengemudi dan Anaknya Selamat

Mobil Terjun Ke Parit di Tangerang, Pengemudi dan Anaknya Selamat

Megapolitan
Demi Bayar Utang Rp 1 Miliar, Ibu Hamil Rela Jual Ginjal

Demi Bayar Utang Rp 1 Miliar, Ibu Hamil Rela Jual Ginjal

Megapolitan
Balas Pantun Anies dan Giring PSI: dari Sirkuit Formula E hingga Sindiran 'Kurang Kerjaan'

Balas Pantun Anies dan Giring PSI: dari Sirkuit Formula E hingga Sindiran "Kurang Kerjaan"

Megapolitan
Pelintasan Rel Stasiun Pondok Cina Melengkung, Warga: Enggak Kelihatan Kereta Datang

Pelintasan Rel Stasiun Pondok Cina Melengkung, Warga: Enggak Kelihatan Kereta Datang

Megapolitan
Situasi Jakarta Makin Gawat: Omicron Tembus 1.000 Kasus, Pasien Wisma Atlet Terus Melonjak

Situasi Jakarta Makin Gawat: Omicron Tembus 1.000 Kasus, Pasien Wisma Atlet Terus Melonjak

Megapolitan
18.000 Nasi Bungkus Dibagikan ke Warga Terdampak Banjir di Jakbar Selama 4 Hari

18.000 Nasi Bungkus Dibagikan ke Warga Terdampak Banjir di Jakbar Selama 4 Hari

Megapolitan
Kejati DKI Jakarta Geledah Kantor Distamhut, Ini Respons Wagub Riza

Kejati DKI Jakarta Geledah Kantor Distamhut, Ini Respons Wagub Riza

Megapolitan
UPDATE 21 Januari: Ada 1.177 Kasus Omicron di DKI Jakarta

UPDATE 21 Januari: Ada 1.177 Kasus Omicron di DKI Jakarta

Megapolitan
Polisi dan Keluarga Korban Bantah Laporan Bocah yang Dicabuli Kuli Bangunan Sempat Diremehkan

Polisi dan Keluarga Korban Bantah Laporan Bocah yang Dicabuli Kuli Bangunan Sempat Diremehkan

Megapolitan
Pekan Depan, Kapasitas PTM di Kota Tangerang Dikurangi hingga 50 Persen

Pekan Depan, Kapasitas PTM di Kota Tangerang Dikurangi hingga 50 Persen

Megapolitan
Realisasi Vaksinasi Covid-19 Dosis Ketiga di DKI Capai 216.726 Orang

Realisasi Vaksinasi Covid-19 Dosis Ketiga di DKI Capai 216.726 Orang

Megapolitan
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Dijambret, Tas Berisi Dokumen Penting Hilang

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Dijambret, Tas Berisi Dokumen Penting Hilang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.