Kompas.com - 10/12/2015, 13:17 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Mohamad Taufik memimpin rapat Banggar KUA-PPAS 2016, di Gedung DPRD DKI, Kamis (10/12/2015). KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Mohamad Taufik memimpin rapat Banggar KUA-PPAS 2016, di Gedung DPRD DKI, Kamis (10/12/2015).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggaran Rp 700 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 yang sempat dicurigai sebagai anggaran siluman ternyata anggaran sah.

Anggaran itu merupakan penggabungan nomenklatur dari kegiatan pembuatan dinding turap beton atau sheet pile di bantaran sungai.

"Jadi, ada nomenklatur A, B, C, D, sampai H, tetapi kemudian dinolin semua, dimunculin sendiri nomenklatur Z," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai rapat dengan Badan Anggaran Dewan di Gedung DPRD DKI, Kamis (10/12/2015).

Ahok mengatakan, penggabungan untuk proyek pembuatan sheet pile berawal dari adanya keharusan bagi suku-suku dinas melakukan lelang konsolidasi.

Lelang konsolidasi dinilai perlu dilakukan karena barang yang akan digunakan adalah barang yang sama.

Menurut Ahok, tindakan dari suku-suku Dinas Tata Air ini kemudian disalahpahami oleh Dewan. Ahok mengatakan, Dewan mengira Dinas Tata Air memasukkan anggaran baru yang sebelumnya tidak ada dalam pembahasan.

"Dewan heran kok tiba-tiba nongol, jumlahnya besar lagi. Setelah hitung-hitung, rupanya Z ini bagian A sampai H tadi," ujar dia.

Ahok menilai tindakan yang dilakukan suku-suku Dinas Tata Air keliru. Sebab, ia mengatakan, lelang konsolidasi tidak mengharuskan dilakukannya penggabungan nomenklatur. 

Dalam kasus temuan anggaran milik suku-suku Dinas Tata Air sebesar Rp 700 miliar, satu-satunya suku dinas yang tidak terlibat dalam penggabungan adalah Suku Dinas Tata Air Jakarta Pusat.

"Semua, termasuk Kepulauan Seribu, kecuali Pusat, Pusat ngerti," kata Ahok.

Oleh karena itu, dalam rapat di Banggar, diputuskan anggaran dikembalikan seperti semula. 

"Jadi, nomenklatur yang Z tadi harus dibuang. Duitnya dibalikin ke awal," ucap Ahok.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kebakaran Hanguskan 26 Rumah di Tambora, Diduga akibat Korsleting

Kebakaran Hanguskan 26 Rumah di Tambora, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
UPDATE 25 Januari: Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 2.190, 9 Pasien Meninggal

UPDATE 25 Januari: Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 2.190, 9 Pasien Meninggal

Megapolitan
Dukcapil Akan Layani Perbaikan Dokumen Kependudukan bagi Warga Terdampak Banjir di Tegal Alur

Dukcapil Akan Layani Perbaikan Dokumen Kependudukan bagi Warga Terdampak Banjir di Tegal Alur

Megapolitan
Butuh Uang Usai Kena PHK, Pria di Ciputat Jual Kulkas Ibunya lalu Dilaporkan ke Polisi, Kini Jadi Terdakwa

Butuh Uang Usai Kena PHK, Pria di Ciputat Jual Kulkas Ibunya lalu Dilaporkan ke Polisi, Kini Jadi Terdakwa

Megapolitan
Pemkot Siapkan 60 RPTRA di Jakarta Selatan sebagai Sentra Vaksinasi 'Booster'

Pemkot Siapkan 60 RPTRA di Jakarta Selatan sebagai Sentra Vaksinasi "Booster"

Megapolitan
Disdamkar: 146 kebakaran terjadi di Kabupaten Bekasi sepanjang 2021

Disdamkar: 146 kebakaran terjadi di Kabupaten Bekasi sepanjang 2021

Megapolitan
Polisi Kejar Pemasok Sabu yang Diedarkan di Kawasan Kepulauan Seribu

Polisi Kejar Pemasok Sabu yang Diedarkan di Kawasan Kepulauan Seribu

Megapolitan
Advokat yang Memaki Ibu Korban Kekerasan Seksual di Depok Dinilai Langgar Kode Etik

Advokat yang Memaki Ibu Korban Kekerasan Seksual di Depok Dinilai Langgar Kode Etik

Megapolitan
Kronologi Pembongkaran Trotoar di Cilandak, Pemkot Jaksel Sebut PNS Tak Terlibat

Kronologi Pembongkaran Trotoar di Cilandak, Pemkot Jaksel Sebut PNS Tak Terlibat

Megapolitan
Pihak Keluarga Belum Terima Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan Kakek Tewas Dikeroyok di Cakung

Pihak Keluarga Belum Terima Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan Kakek Tewas Dikeroyok di Cakung

Megapolitan
Gudang di Tambora Kebakaran, Petugas Damkar Masih Berjibaku Padamkan Api

Gudang di Tambora Kebakaran, Petugas Damkar Masih Berjibaku Padamkan Api

Megapolitan
Sidang Kebakaran Lapas Tangerang, Kuasa Hukum Terdakwa Belum Tentu Hadirkan Saksi Meringankan

Sidang Kebakaran Lapas Tangerang, Kuasa Hukum Terdakwa Belum Tentu Hadirkan Saksi Meringankan

Megapolitan
Kans Kemenangan Anies Baswedan Dinilai Lebih Tinggi di Pilkada DKI Dibandingkan Pilpres

Kans Kemenangan Anies Baswedan Dinilai Lebih Tinggi di Pilkada DKI Dibandingkan Pilpres

Megapolitan
4 Terdakwa Kasus Kebakaran Lapas Tangerang Tak Ajukan Eksepsi, Ini Alasannya

4 Terdakwa Kasus Kebakaran Lapas Tangerang Tak Ajukan Eksepsi, Ini Alasannya

Megapolitan
Tak Kunjung Dibuatkan JPO, Warga Cilenggang Protes Bentangkan Spanduk

Tak Kunjung Dibuatkan JPO, Warga Cilenggang Protes Bentangkan Spanduk

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.