Salah Paham soal Anggaran Siluman Rp 700 Miliar, Ahok Ditegur Taufik

Kompas.com - 10/12/2015, 13:19 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Mohamad Taufik memimpin rapat Banggar KUA-PPAS 2016, di Gedung DPRD DKI, Kamis (10/12/2015). KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Mohamad Taufik memimpin rapat Banggar KUA-PPAS 2016, di Gedung DPRD DKI, Kamis (10/12/2015).
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui bahwa ada kesalahpahaman dalam dugaan temuan anggaran siluman sebesar Rp 700 miliar pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Suku Dinas Tata Air DKI Jakarta.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Mohamad Taufik menegur Basuki. 

"Jadi, ini kegiatan Sudin Tata Air dikembalikan lagi seperti semula ya, bukan dihilangin (anggarannya). Nanti bisa banjir terus Jakarta kalau anggarannya dihilangin terus. Pak Gubernur juga jangan salah sangka terus," kata Taufik kepada Basuki yang duduk di sampingnya saat Rapat Banggar di Gedung DPRD DKI, Kamis (10/12/2015). 

Anggaran Rp 700 miliar itu merupakan anggaran untuk pembangunan sheetpile atau dinding turap yang tersebar di tiap Suku Dinas Tata Air. Basuki menginstruksikan penggabungan lelang konsolidasi.


Namun, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mempersepsikan penggabungan anggaran dengan membuat nomenklatur baru.

[Baca: Bisikan Bestari soal Rp 700 Miliar Ternyata Bukan Anggaran Siluman]

Dengan demikian, anggaran Rp 700 miliar bukanlah anggaran siluman seperti yang disangkakan Ketua Fraksi Nasdem Bestari Barus dan Basuki. Anggaran itu kemudian dikembalikan ke tiap-tiap suku dinas tata air.

"Saya suudzan (berpikiran negatif) saja nih, Pak Taufik. DPRD menginformasikan ada kecurigaan anggaran bertambah, padahal kami sepakat tidak boleh ada anggaran di luar RKPD (rencana kerja pemerintah daerah)," kata Basuki. 

Contohnya saat Banggar DPRD DKI menemukan anggaran pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) bagi anak-anak di pos Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KUA-PPAS 2016.

Namun setelah mendapat penjelasan bahwa kegiatan itu merupakan instruksi Kementerian Dalam Negeri, Basuki menerimanya.

"Untuk yang lain, enggak ada toleransi. Dengan pembahasan Banggar ini, saya jadi tahu mana (pejabat) yang agak pintar atau agak bodoh, dan ini bisa jadi evaluasi untuk ganti pejabat DKI," kata Basuki.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stres Mau Nikah Diduga Jadi Motif ART Aniaya Bayi 2 Tahun di Depok

Stres Mau Nikah Diduga Jadi Motif ART Aniaya Bayi 2 Tahun di Depok

Megapolitan
Rumah 4 Lantai Dibongkar Satpol PP Jaksel karena Langgar Peraturan Perizinan

Rumah 4 Lantai Dibongkar Satpol PP Jaksel karena Langgar Peraturan Perizinan

Megapolitan
30 Pelajar Diamankan Terkait Perusakan SMK di Depok, 5 Orang Jadi Tersangka

30 Pelajar Diamankan Terkait Perusakan SMK di Depok, 5 Orang Jadi Tersangka

Megapolitan
Raup Rp 2,5 Miliar dari Gelapkan 62 Mobil, Djeni Terlilit Utang

Raup Rp 2,5 Miliar dari Gelapkan 62 Mobil, Djeni Terlilit Utang

Megapolitan
Dishub DKI: Kami Tidak Bisa Larang Penggunaan Bus Zhong Tong

Dishub DKI: Kami Tidak Bisa Larang Penggunaan Bus Zhong Tong

Megapolitan
Pengasuh Aniaya Bocah, Orangtua Korban Penasaran Apa Motifnya

Pengasuh Aniaya Bocah, Orangtua Korban Penasaran Apa Motifnya

Megapolitan
1 November, 59 Bus Zhongtong Beroperasi di Jakarta

1 November, 59 Bus Zhongtong Beroperasi di Jakarta

Megapolitan
Orang Tua YM Curiga karena Pengasuh Mengurung Diri 2 Malam Bersama Anaknya

Orang Tua YM Curiga karena Pengasuh Mengurung Diri 2 Malam Bersama Anaknya

Megapolitan
Kisah Warga Kampung Starling, Demo Bawa Rezeki dan Satpol PP Paling Dihindari

Kisah Warga Kampung Starling, Demo Bawa Rezeki dan Satpol PP Paling Dihindari

Megapolitan
Pemprov DKI Bahas Kenaikan UMP DKI 2020 Sebesar 8 Persen

Pemprov DKI Bahas Kenaikan UMP DKI 2020 Sebesar 8 Persen

Megapolitan
Keluarga Kaget Dengar Djeni Raup Rp 2,5 Miliar dari Penggelapan 62 Mobil

Keluarga Kaget Dengar Djeni Raup Rp 2,5 Miliar dari Penggelapan 62 Mobil

Megapolitan
Sutradara Amir Mirza Gumay Simpan Sabu di Bawah Kitchen Set Rumah

Sutradara Amir Mirza Gumay Simpan Sabu di Bawah Kitchen Set Rumah

Megapolitan
Tujuh Titik Kabel Semrawut di Jakarta Selatan Segera Ditertibkan

Tujuh Titik Kabel Semrawut di Jakarta Selatan Segera Ditertibkan

Megapolitan
Keluarga Djeni Didatangi Banyak Korban Sebelum Penangkapan

Keluarga Djeni Didatangi Banyak Korban Sebelum Penangkapan

Megapolitan
MRT Jakarta Tertibkan Penjualan Benda Tajam di Dalam Stasiun

MRT Jakarta Tertibkan Penjualan Benda Tajam di Dalam Stasiun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X