Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Mohamad Taufik memimpin rapat Banggar KUA-PPAS 2016, di Gedung DPRD DKI, Kamis (10/12/2015).Tidak ada ketegangan antara Basuki dan para anggota Dewan. Padahal, biasanya, mereka perang argumen serta adu mulut di media.
"Saya katakan, saya tidak ingin seolah-olah di Pemda (Pemerintah Daerah) DKI ini yang kerja hanya eksekutif. Makanya, saya sampaikan, DPRD ini kerjanya betul-betul luar biasa," kata Basuki saat rapat Banggar DPRD DKI di Gedung DPRD DKI, Kamis (10/12/2015).
Basuki mengatakan, hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif disebut sebagai Pemerintahan DKI Jakarta.
Salah satu contoh hubungan baik dirinya dengan DPRD DKI ialah ketika Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Bestari Barus melaporkan dugaan anggaran siluman di Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.
Kemudian, ada pula kecurigaan DPRD DKI terkait munculnya kegiatan pembuatan KTP anak di pos Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI.
Setelah diberi penjelasan, anggaran itu muncul karena instruksi Kementerian Dalam Negeri.
"Itu yang saya bilang sama Pak Ketua (DPRD). Pak Ketua DPRD ini juga kasih tahu saya, siapa saja SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang bisa atau tidak bisa kerja."
"Sekali lagi, kali ini betul-betul eksekutif dan legislatif menyatu, DPRD dan Gubernur menyatu untuk menyisir anggaran. Tidak boleh ada yang main-main," kata Basuki.
