Gara-gara "Suudzan", Ahok Sempat Ingin Copot Pejabat Sudin Tata Air

Kompas.com - 10/12/2015, 13:45 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai mengikuti Rapat Banggar DPRD DKI, Kamis (10/12/2015). KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai mengikuti Rapat Banggar DPRD DKI, Kamis (10/12/2015).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Munculnya anggaran Rp 700 miliar yang sebelumnya dikira anggaran siluman sempat membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menaruh curiga pada pejabat suku-suku Dinas Tata Air.

Ia bahkan sempat mengancam ingin mencopot pejabat-pejabat di instansi tersebut.

"Makanya saya kagat kok berani sekali Tata Air. Apakah mau saya pecat semua. Saya suudzan (berprasangka buruk) ke sudin-sudin Tata Air," ujar dia usai rapat dengan Badan Anggaran Dewan di Gedung DPRD DKI, Kamis (10/12/2015).

Anggaran Rp 700 miliar yang tercantum pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 merupakan penggabungan nomenklatur dari kegiatan pembuatan dinding turap beton atau sheet pile di bantaran sungai.

Anggaran tersebut sebelumnya menyebar di suku-suku dinas Tata Air.

Ahok mengatakan, penggabungan untuk proyek pembuatan sheet pile berawal dari adanya keharusan bagi suku-suku dinas melakukan lelang konsoliasi.

Lelang konsolidasi dinilai perlu dilakukan karena barang yang akan digunakan adalah barang yang sama.

Menurut Ahok, dilakukannnya lelang konsolidasi bertujuan agar kontraktor yang menjadi pemenang lenang adalah kontraktor yang memiliki kinerja baik. Tujuannnya, agar proyek yang dilaksanakan tidak mangkrak.

"Supaya yang menang bukan yang abal-abal. Tidak ada proyek yang mangkrak," ujar Ahok.

"Kenapa (banyak proyek) mangkrak, karena kontraktornya setengah-setengah," kata dia lagi.

Menurut Ahok, lelang konsolidasi tidak mengharuskan dilakukannnnya penggabungan nomenklatur. Karena itu, menilai tindakan dari suku-suku Dinas Tata Air keliru.

Seperti diberitakan, tindakan suku-suku Dinas Tata Air yang menggabungkan nomenklatur sempat disalahpahami oleh Dewan.

Dewan mengira Dinas Tata Air memasukkan anggaran baru yang sebelumnya tidak ada dalam pembahasan.   

"Jadi lelang konsolidasi itu bukan gabungin nomenklatur. Lelangnya digabungin, tapi kontraknya tetap satu-satu," ucap Ahok.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MEGAPOLITAN]: Anggota Fraksi Gerindra Pertanyakan Kinerja TGUPP I 12 Jenis Pelanggaran yang Ditindak Saat Operasi Zebra

[POPULER MEGAPOLITAN]: Anggota Fraksi Gerindra Pertanyakan Kinerja TGUPP I 12 Jenis Pelanggaran yang Ditindak Saat Operasi Zebra

Megapolitan
Jejak Tradisi Tionghoa Benteng di Museum Benteng Heritage

Jejak Tradisi Tionghoa Benteng di Museum Benteng Heritage

Megapolitan
Viral Fotografer Dipungut Biaya Foto di Lapangan Banteng, Begini Ceritanya

Viral Fotografer Dipungut Biaya Foto di Lapangan Banteng, Begini Ceritanya

Megapolitan
BMKG: Jakarta Cerah, Suhu Masih Panas, Waspada Angin Kencang

BMKG: Jakarta Cerah, Suhu Masih Panas, Waspada Angin Kencang

Megapolitan
Sejak Januari 2019, Polisi Tindak 1.600 Sopir Truk di Tangsel

Sejak Januari 2019, Polisi Tindak 1.600 Sopir Truk di Tangsel

Megapolitan
Anaknya Diamankan Polisi karena Bawa Pisau Dapur, Ayah Minta Dilepaskan

Anaknya Diamankan Polisi karena Bawa Pisau Dapur, Ayah Minta Dilepaskan

Megapolitan
Truk Proyek Nasional Bebas Aturan Pembatasan Operasional di Tangsel

Truk Proyek Nasional Bebas Aturan Pembatasan Operasional di Tangsel

Megapolitan
DPRD DKI Pertanyakan Transparansi Anggaran Era Anies yang Tak Bisa Diakses Warga

DPRD DKI Pertanyakan Transparansi Anggaran Era Anies yang Tak Bisa Diakses Warga

Megapolitan
Anggaran Belanja Subsidi Pemprov DKI Naik Hingga Rp 7,02 Triliun

Anggaran Belanja Subsidi Pemprov DKI Naik Hingga Rp 7,02 Triliun

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Minta Warga Melapor bila Tahu Pungli E-KTP

Wali Kota Bekasi Minta Warga Melapor bila Tahu Pungli E-KTP

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Kenaikan Dana Hibah untuk Keperluan BOS hingga TNI

Pemprov DKI Sebut Kenaikan Dana Hibah untuk Keperluan BOS hingga TNI

Megapolitan
Buka Penjaringan Bakal Calon Wali Kota Tangsel, PAN Pasang Kriteria Khusus

Buka Penjaringan Bakal Calon Wali Kota Tangsel, PAN Pasang Kriteria Khusus

Megapolitan
Pengendara Motor Tak Pakai Helm Dominasi Pelanggar yang Terjaring Operasi Zebra di Tomang

Pengendara Motor Tak Pakai Helm Dominasi Pelanggar yang Terjaring Operasi Zebra di Tomang

Megapolitan
Setelah Seluruh Ruas Jalan Tangsel Diatur Perwal, Polisi Akan Sosialisasi Selama Satu Bulan

Setelah Seluruh Ruas Jalan Tangsel Diatur Perwal, Polisi Akan Sosialisasi Selama Satu Bulan

Megapolitan
Foto Resmi Jokowi-Ma'ruf di Pasar Permai Jakut Masih Sepi Pembeli

Foto Resmi Jokowi-Ma'ruf di Pasar Permai Jakut Masih Sepi Pembeli

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X