Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gara-gara "Suudzan", Ahok Sempat Ingin Copot Pejabat Sudin Tata Air

Kompas.com - 10/12/2015, 13:45 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Munculnya anggaran Rp 700 miliar yang sebelumnya dikira anggaran siluman sempat membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menaruh curiga pada pejabat suku-suku Dinas Tata Air.

Ia bahkan sempat mengancam ingin mencopot pejabat-pejabat di instansi tersebut.

"Makanya saya kagat kok berani sekali Tata Air. Apakah mau saya pecat semua. Saya suudzan (berprasangka buruk) ke sudin-sudin Tata Air," ujar dia usai rapat dengan Badan Anggaran Dewan di Gedung DPRD DKI, Kamis (10/12/2015).

Anggaran Rp 700 miliar yang tercantum pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 merupakan penggabungan nomenklatur dari kegiatan pembuatan dinding turap beton atau sheet pile di bantaran sungai.

Anggaran tersebut sebelumnya menyebar di suku-suku dinas Tata Air.

Ahok mengatakan, penggabungan untuk proyek pembuatan sheet pile berawal dari adanya keharusan bagi suku-suku dinas melakukan lelang konsoliasi.

Lelang konsolidasi dinilai perlu dilakukan karena barang yang akan digunakan adalah barang yang sama.

Menurut Ahok, dilakukannnya lelang konsolidasi bertujuan agar kontraktor yang menjadi pemenang lenang adalah kontraktor yang memiliki kinerja baik. Tujuannnya, agar proyek yang dilaksanakan tidak mangkrak.

"Supaya yang menang bukan yang abal-abal. Tidak ada proyek yang mangkrak," ujar Ahok.

"Kenapa (banyak proyek) mangkrak, karena kontraktornya setengah-setengah," kata dia lagi.

Menurut Ahok, lelang konsolidasi tidak mengharuskan dilakukannnnya penggabungan nomenklatur. Karena itu, menilai tindakan dari suku-suku Dinas Tata Air keliru.

Seperti diberitakan, tindakan suku-suku Dinas Tata Air yang menggabungkan nomenklatur sempat disalahpahami oleh Dewan.

Dewan mengira Dinas Tata Air memasukkan anggaran baru yang sebelumnya tidak ada dalam pembahasan.   

"Jadi lelang konsolidasi itu bukan gabungin nomenklatur. Lelangnya digabungin, tapi kontraknya tetap satu-satu," ucap Ahok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Pemilik Toko Bingkai 'Saudara Frame' yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Keluarga Pemilik Toko Bingkai "Saudara Frame" yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Megapolitan
Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Megapolitan
 Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Megapolitan
Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Satu Keluarga atau Bukan

Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Satu Keluarga atau Bukan

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Megapolitan
Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Megapolitan
Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran 'Saudara Frame'

Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran "Saudara Frame"

Megapolitan
Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Megapolitan
Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Megapolitan
Identitas 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Belum Diketahui

Identitas 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Belum Diketahui

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Telan Anggaran Rp 22 Miliar, untuk Interior hingga Kebutuhan Protokoler

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Telan Anggaran Rp 22 Miliar, untuk Interior hingga Kebutuhan Protokoler

Megapolitan
144 Kebakaran Terjadi di Jakarta Selama Ramadhan 2024, Paling Banyak karena Korsleting

144 Kebakaran Terjadi di Jakarta Selama Ramadhan 2024, Paling Banyak karena Korsleting

Megapolitan
7 Jenazah Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen

7 Jenazah Korban Kebakaran "Saudara Frame" Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen

Megapolitan
Kawal Aksi di Sekitar Gedung MK, 2.713 Aparat Gabungan Dikerahkan

Kawal Aksi di Sekitar Gedung MK, 2.713 Aparat Gabungan Dikerahkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com