Hanya Satu dari Lima Operator yang Siap Bergabung dengan Transjakarta

Salah satunya soal perseteruan kepengurusan metromini yang tak kunjung berakhir. Dinas Perhubungan DKI berencana memfasilitasi penyelesaiannya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak lima operator bus sedang di Ibu Kota, yakni Kopaja, Metro Mini, Kopami, Dian Mitra, dan Koantas Bima, bergabung dalam pengelolaan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Dengan demikian, integrasi operasi, penentuan tarif dan sistem tiket, serta pengawasan soal standar pelayanan minimum jadi lebih mudah.

Akan tetapi, sejauh ini baru Kopaja yang menunjukkan keseriusan terhadap rencana ini. Jika tak ada halangan, integrasi sebagian bus kopaja dengan transjakarta bakal digelar bulan ini. Sementara itu, empat operator lain masih tak jelas.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Andri Yansyah, Kamis (10/12), mengatakan, instansinya akan mengumpulkan semua operator untuk mencari solusi.

Menurut dia, kopaja tinggal menunggu waktu untuk bergabung dengan transjakarta, sementara metromini masih jauh dari harapan karena konflik kepengurusan.

"Kami sudah berulang mengajak PT Metro Mini bergabung dalam integrasi bus sedang. Namun, ada kendala kepengurusan di tubuh perusahaan. Padahal, PT Transjakarta tidak bisa berkontrak dengan sopir bus yang tak memiliki perusahaan yang jelas. Sebab, dalam kontrak ini ada subsidi pemerintah lewat public service obligation (PSO). PSO ini, kan, uang rakyat, jadi harus digunakan dengan benar," ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun melontarkan ide agar pemilik bus metromini bergabung dengan operator bus sedang lain yang sudah siap berkontrak dengan pemerintah lewat PT Transjakarta.

Direktur Utama PT Transjakarta ANS Kosasih menyatakan, idealnya operator memenuhi persyaratan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan syarat lain agar bisa berkontrak dengan PT Transjakarta.

Namun, ide bergabung ke operator yang siap juga memungkinkan atas persetujuan Dinas Perhubungan.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Ellen Tangkudung mengingatkan, revitalisasi angkutan darat tak cukup hanya dengan mengganti bus yang tidak layak dengan bus baru.

"Pemerintah harus menata ulang trayek sesuai dengan kebutuhan perjalanan masyarakat saat ini. Apalagi, pemerintah gencar membangun rusun dan pusat keramaian lain. Pembangunan itu akan menimbulkan kenaikan jumlah perjalanan di lokasi tersebut. Penyediaan angkutan umum di situ amat penting untuk menekan kemacetan," katanya.

Rencana Dukuh Atas

Mengenai rencana integrasi antarmoda, Pemprov DKI mengaku belum bisa memastikan alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur integrasi di Dukuh Atas, Jakarta Pusat.

Padahal, Dukuh Atas nantinya akan menjadi titik integrasi berbagai moda, mulai dari KRL dan transjakarta yang sudah ada sekarang, hingga MRT, LRT, dan KA bandara yang dalam tahap pembangunan.

Kepala Subbidang Perhubungan dan Transportasi Bappeda DKI Jakarta Yudi Douglas Batubara mengatakan, ada dana yang dititipkan dalam kontrak pinjaman kedua JICA untuk pembangunan MRT fase 1. Dana itu untuk detail desain Dukuh Atas.

"Pemprov DKI sedang mengkaji siapa yang bisa membangun konstruksi integrasi di Dukuh Atas. Idealnya, pembangunan dilakukan public-private partnership (PPP). Pemprov membangun infrastruktur dasar seperti artificial ground dan dek saja. Itu pun anggarannya masih diusahakan masuk dalam APBD perubahan 2016. Kalau tidak bisa, akan dimasukkan ke APBD 2017," tuturnya.

Kumpulkan data

Terkait investigasi kecelakaan di pelintasan Angke, Minggu lalu, Kepala Subkomite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan KNKT Leksmono Suryo Putranto mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan data dan akan melakukan rekonstruksi dalam waktu dekat di lokasi kejadian.

 "Kami mencari penyebab kecelakaan, bukan siapa yang salah dan bertanggung jawab atas kejadian ini. Untuk itu, dibutuhkan waktu yang lama," ucapnya.

Dia mengatakan, dari hasil investigasi KNKT terhadap sejumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum di beberapa tempat, benang merah semua kejadian tersebut adalah tidak adanya sistem manajemen keselamatan. (ART/MKN)

---------

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Desember 2015, di halaman 27 dengan judul "Problem Integrasi Bus Sedang".