Setelah Bertemu Taufik, Ahok Setuju Kenaikan Biaya Perjalanan Dinas

Kesepakatan ini tercapai seusai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik beserta beberapa anggota dewan lainnya menyambangi Basuki, di Balai Kota, Senin (14/12/2015) siang ini. 

"Pertemuan ini karena kalian salah bikin atau Pak Taufik salah ngomong? Soal (kenaikan biaya perjalanan dinas anggota DPRD) Rp 2 juta per hari, ya tentu waktu dengar itu dan ditanya teman-teman, saya bilang saya enggak setuju karena enggak ada dasarnya," kata Basuki.

Namun ia menyetujui jika nilai uang perjalanan dinas itu disesuaikan dengan pejabat eselon II.

Sementara biaya perjalanan dinas pimpinan DPRD disamakan dengan biaya perjalanan dinas gubernur dan wakil gubernur.

Terlebih, lanjut dia, ada dasar hukum yang mengatur kenaikan biaya perjalanan dinas tersebut.

Aturan yang dimaksud Basuki adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2015.

"Saya setuju. Tapi (kenaikannya) enggak sampai Rp 2 juta, ada hitungan eselon II nya," kata Basuki. 

Biaya perjalanan dinas anggota DPRD DKI rencananya ditingkatkan menjadi Rp 1,5 juta tiap harinya.

"Tadi saya bilang, kalau dapat Rp 2 juta per hari, kaya dong. Bukan, ini keluar kota dan keluar negeri juga ada hitungannya," kata Basuki. 

"Misalnya saya. Saya kalau ke luar negeri enggak boleh naik yang first class. Sama kayak eselon 1 kelasnya bisnis dan menteri pun kelasnya bisnis. Sekelas Presiden baru boleh first class," kata Basuki.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan peraturan gubernur untuk merealisasikan rencana itu.

Saefullah mengatakan, Basuki tidak menginginkan adanya mark up biaya perjalanan dinas.

"Kalau memang (anggota DPRD) perginya dua hari ya dua hari, harus ada pertanggungjawaban dan harus ada pagu anggaran di Sekwan digunakan untuk apa saja. Range-nya sekitar Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta, tergantung jarak," kata Saefullah.

Sebelumnya biaya perjalanan dinas anggota DPRD hanya Rp 470.000 per hari.